Selasa, 22 Mei 2012

Headlines:

Balada "Komisi Penyelidikan Negara" Israel Untuk Flotilla

E-mail Cetak PDF

TEL AVIV (Berita SuaraMedia) – Kemenangan adalah kemenangan. Sebuah kemenangan besar lebih baik daripada yang kecil, tapi sebuah kemenangan kecil lebih baik daripada kekalahan.

Segera setelah Komisi Turkel dibentuk untuk menyelidiki serangan terhadap kapal bantuan tujuan Gaza yang menewaskan sembilan warga sipil, organisasi perdamaian Kristen, Gush Shalom, mengajukan petisi ke Mahmakah Agung Israel menentang pembentukannya. Mereka menuntut komisi itu diganti oleh Komisi Penyelidikan Negara.

Sidang pengadilan dijadwalkan pada hari Rabu (30/6). Tapi pada Selasa siang waktu setempat, kantor jaksa agung menghubungi pengacara organisasi, Gabi Lasky, bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan di saat-saat terakhir untuk meningkatkan kewenangan komisi, dan bahwa pemerintah akan mengonfirmasi perubahan itu. Karena itu, jaksa agung meminta Gush Shalom untuk menyetujui penangguhan sidang selama 10 hari.

Tidak satupun surat kabar Israel yang mempublikasikan aplikasi Gush Shalom. Tapi setelah adanya perubahan itu, menjadi mustahil untuk mengabaikannya lagi, hampir semua surat kabar kemudian mengatakan bahwa aplikasi Gush Shalom telah memainkan peran penting dalam keputusan Netanyahu.

Hakim Israel, Jacob Turkel, dan temannya, Jacob Neeman, Menteri Kehakiman yang menunjuknya, telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan kalah di pengadilan. Karena itulah Turkel meminta penambahan jumlah anggota komisi dan kewenangannya.

Pada awalnya, komisi itu belum diberikan pegangan hukum samasekali. Netanyahu hanya meminta tiga orang dalam komisi untuk mencari tahu apakah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum internasional, tidak lebih.

Sekarang tampaknya komisi akan diberi pegangan hukum "Komisi Penyelidikan Pemerintah," tapi jelas bukan "Komisi Penyelidikan Negara." Ada perbedaan besar di antara keduanya.

Institusi "Komisi Penyelidikan Negara" bersifat khas Israel, didasarkan pada sebuah hukum khusus. Ia memiliki latar belakang sejarah yang menarik. Di awal tahun 1960an, rezim itu terbelah oleh kontroversi tentang Lavon Affair, mengenai sejumlah serangan teroris yang dilakukan oleh suatu lingkaran mata-mata Israel di Mesir. Terjadi kesalahan dalam operasi dan anggota lingkaran ditangkap, dua dari mereka dihukum gantung, pertanyaan pun segera muncul: Siapa yang memberikan perintah?

Menteri Pertahanan, Pinhas Lavon, dan kepala intelijen militer, Binyamin Gibli, saling menyalahkan.

David Ben-Gurion, yang meneruskan Lavon sebagai menteri pertahanan, dengan menggebu-gebu meminta sebuah "Komisi Penyelidikan Yudisial." Namun pada saat itu hukum Israel tidak mengenal komisi semacam itu.

Komisi Penyelidikan Negara diusulkan melalui sebuah rancangan undang-undang oleh Menteri Kehakiman Jacob Shimson. Komisi itu akan menyerupai pengadilan biasa. Dia mengusulkan bahwa komisi tersebut akan memiliki kewenangan untuk memanggil saksi mata, membuat mereka bersaksi di bawah sumpah, memeriksa silang mereka, panggilan dokumen, dll. Selain itu, komisi juga akan memperingatkan sebelumnya setiap orang yang kepentingannya bisa terganggu oleh temuan komisi dan memberikan mereka hak untuk diwakili oleh seorang pengacara.

Komisi Penyelidikan Pemerintah berbeda dari Komisi Negara dalam satu aspek yang sangat penting, yaitu bahwa anggotanya tidak ditunjuk oleh Ketua Hakim, tapi oleh pemerintah sendiri. Itu tentu saja sebuah perbedaan yang sangat besar. Siapapun dengan pengetahuan dasar politik memahami bahwa orang yang menunjuk anggota komisi akan sangat mempengaruhi kesimpulan komisi.

Jika seorang pemukim dari Tepi Barat ditunjuk untuk mengetuai komisi tentang legalitas pemukiman, kesimpulannya mungkin tidak akan sama dengan yang diberikan oleh komisi dengan ketua dari anggota organisasi Peace Now.

Itu sudah terbukti di masa lalu. Setelah pembunuhan massal di Sabra dan Shatila, Perdana Menteri Menachem Begin awalnya menolah untuk membentuk Komisi Penyelidikan Negara. Tapi, di bawah tekanan kuat dari opini publik Israel ia terpaksa membentuknya, dan komisi itu pun melengserkan Ariel Sharon dari kementerian pertahanan.

Ehud Olmert ingat akan peristiwa itu dan menarik kesimpulan bahwa sebagai perdana menteri pasca Perang Libanon II dia menolak pembentukan Komisi Negara dan hanya menyetujui Komisi Pemerintah, yang anggotanya dia tunjuk sendiri. Tidak mengejutkan jika kemudian dia berhasil lolos tanpa cedera. (rin/mn) www.suaramedia.com

Computer

75.000 Virus Serang Ekstensen exe.
Angka 32% dimana komputer mengunakan antivirus...More »

Berita Gadget Terkini

AndrenoCam, Video Recorder Yang Bisa Jadi Alat Pengintai
Adapaun bandrol dari perangkat gadget ini hanya...More »

Otomotif Terbaru

Vertigo 5 Spirit, Sebuah Karya Seni Indah Dari Bumi Belgia
Namun Gillet belum mengumumkan berapa kecepatan...More »

Follow Us

Follow Us Digg Twitter Facebook StumbleUpon