Sungai Nil adalah salah satu sungai terbesar di dunia yang mengalir ke arah Utara, hal tersebut berarti bahwa negara-negara Afrika yang ada di hilir dari 10 negara lain yang menikmati air sungai Nil.
Secara alami, hal tersebut dapat berarti kekurangan air dan kekeringan bagi Mesir. Namun pemerintah Mesir yang berpusat di Kairo telah mempergunakan hak "kolonialnya" untuk mendapatkan bagian terbesar dari air sungai Nil, sementara negara-negara lain yang juga dialiri sungai Nil tidak kuasa untuk menghentikannya.
Situasi tersebut berakar dari tahun 1929, ketika penjajah Inggris, yang berbicara kepada koloninya di daerah Sahara, memberikan hak veto kepada Mesir berkenaan dengan segala macam kesepakatan yang berkaitan dengan sungai Nil.
Pada tahun 1959, Mesir dan Sudan melakukan kesepakatan, dimana Mesir akan mendapatkan 55,5 miliar kubik meter air pertahunnya, sementara Sudan akan mengambil bagian 18.5 miliar kubik meter.
Lalu apa yang menjadi masalah? Total aliran air sungai Nil hanya berjumlah 84 miliar kubik meter pertahun, sehingga negara-negara lain nyaris tidak mendapatkan jatah air.
Masalah yang dialami negara-negara yang dialiri sungai Nil semakin bertambah ketika pemerintahan Mesir baru-baru ini mengindikasikan bahwa permintaan air dalam negeri akan semakin bertambah besar. Menurut laporan pemerintah Mesir, keseluruhan pasokan akan meningkat menjadi 71,4 miliar kubik meter per tahun pada tahun 2017, dari 64 miliar saat ini. Permintaan sebenarnya diharapkan untuk naik menjadi 86,2 miliar kubik meter pada tahun 2017.
"Pertumbuhan populasi alami Mesir tercatat stabil pada angka 1,9 persen per tahun, sumber daya alamnya berangsur-angsur mendapatkan tekanan, membuat lebih banyak tantangan terhadap upaya pemerintah untuk mengamankan sumber makanan dan air," tulis Reham ElDesoki, seorang ekonom Mesir.
Kairo tengah bergegas untuk memberikan kompensasi atas kekurangan air di masa mendatang dengan cara menilik pilihan desalinisasi (menghilangkan garam), dan mencoba untuk mendorong para petani agar menanam tumbuhan yang tidak terlalu banyak menyerap air.
Namun disaat Mesir berebut di dalam negeri, Mesir masih tidak melepaskan cengkeraman tangannya di leher para negara tetangga sub-Saharanya.
Keadaan di negara-negara yang lebih kecil menjadi semakin memburuk seiring fakta yang menunjukkan bahwa, pada masa awal pembentukan negara-negara pasca-kolonial, Mesir sudah menjadi sebuah kekuatan besar. Negara-negara lain tidak berada dalam posisi untuk menentang hegemoni Mesir mengenai penggunaan air sungai Nil.
"Negara-negara hulu sungai memiliki lebih banyak pengaruh dan dapat menimbulkan masalah besar bagi negara-negara hilir. Sungai Nil mungkin adalah sebuah pengecualian," kata Mauro Guillen, kepala Institut Lauder di Wharton, kepada Global Post. "(Sungai Nil) adalah salah satu sungai terpanjang di dunia, namun hanya ada tiga negara yang mengendalikan sungai tersebut secara penuh. Diantara ketiganya, Mesir adalah negara yang paling kuat dan berpengaruh, meski pada faktanya Mesir berada di hilir sungai."
Negara-negara yang dialiri sungai Nil, selama bertahun-tahun, telah mencoba untuk berdebat dengan Mesir secara diplomatis. Mereka mengatakan bahwa mereka seharusnya mendapatkan bagian lebih besar dari aliran air sungai Nil untuk tujuan pertanian, air minum dan pembangkit listrik.
Satu bulan yang lalu, di Kinshasa, para menteri negara-negara sub-Sahara membuat sebuah rencana yang akan mengatur kembali distribusi air. Namun mereka semua mundur karena ancaman veto dari Mesir.
Minggu lalu, para menteri dari 10 negara – termasuk Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, Ethiopia, Uganda, dan Burundi – bertemu kembali, kali ini di Alexandria, sebagai bagian dari inisiatif sungai Nil.
Sebagian besar negara menuntut pembagian kuota air yang lebih banyak. Namun, sekali lagi Mesir memamerkan "ototnya". Mesir, bersama dengan Sudan, telah menolak revisi kuota yang diajukan tersebut, dan kemudian Mesir memaksa negara-negara lain untuk menunda keputusan apapun dalam waktu enam bulan.
Perdana menteri Mesir, Ahmed Nazif, membubarkan konferensi yang berlangsung penuh perdebatan tersebut, ia menyebut bahwa perdebatan yang terjadi hanyalah masalah kesalahpahaman belaka.
Deputi menteri luar negeri Mesir, Mona Omar, mengatakan kepada para wartawan bahwa "tidak mungkin" Mesir akan memotong bagiannya atas air sungai Nil.
Apapun yang dilakukan oleh negara-negara sub-Sahara kepada Mesir dan Sudan, pemerintah Mesir tetap yakin bahwa mereka semua tidak dapat melakukan banyak hal.
Kebanyakan negara-negara tersebut, menurut pejabat berwenang Mesir, kekurangan sumber daya untuk membangun bendungan dan waduk untuk menyaring air dalam jumlah lebih besar. Sementara, musim penghujan membuat kemungkinan pengerjaan proyek tersebut menjadi semakin kecil. Dan dengan menunda keputusan selama enam bulan, negara-negara lain bisa saja mengubur peluang mereka dalam mereformasi sistem yang ada. (dn/gp) Dikutip oleh www.suaramedia.com
