Pemerintah AS menghabiskan miliaran dolar dengan mempekerjakan banyak sektor swasta di Irak, bunyi laporan yang dirilis oleh sebuah situs Jerman, WeltOnline.
Lebih dari 60% warga Amerika yang bekerja untuk Departemen Pertahanan AS di Afghanistan berasal dari sektor swasta.
Minggu lalu, Badan Penelitian Kongresional melaporkan bahwa penambahan 30.000 pasukan ke Afghanistan akan memperbesar kehadiran personel dari sektor swasta.
Laporan memperkirakan bahwa tambahan 26.000 hingga 56.000 kontraktor akan dikirim ke Afghanistan.
Saat ini terdapat 104.000 kontraktor Departemen Pertahanan yang bekerja di Afghanistan di bawah pengawasan Pentagon.
Laporan Pentagon itu juga mengindikasikan bahwa jumlah karyawan sektor swasta di Afghanistan meningkat 40% dari bulan Juni ke September 2009. Angka ini diprediksi akan naik setelah Presiden Barack Obama mengumumkan rencananya untuk mengirim lebih banyak tentara ke negara tersebut.
Proporsi karyawan oleh agen-agen bersenjata, yang sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan tentara bayaran seperti Blackwater, tumbuh dalam beberapa bulan terakhir dari 5.000 menjadi lebih dari 10.000 karyawan.
Laporan tersebut mengatakan bahwa perang di Afghanistan telah memakan biaya USD 230 miliar hingga sejauh ini, ditambah dengan permintaan pemerintah untuk tahun 2010 sebesar USD 70 miliar, menjadikan total biaya perang di negara tersebut USD 300 miliar.
Departemen Pertahanan memerlukan USD 3.6 miliar tiap bulannya untuk tinggal di Afghanistan, laporan Pentagon menyimpulkan.
Sementara itu, bulan Maret lalu, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Irak, Stuart Bowen, telah memperingatkan para politisi di Capitol Hill agar kesalahan yang dibuat dalam upaya membangun Irak tidak diulangi di Afghanistan.
"Kecuali program Afghanistan yang diperpanjang ini mengambil pelajaran dari Irak, maka penghamburan uang publik akan terjadi," ujar Bowen.
Bowen mengatakan bahwa masalah utamanya adalah pemerintah AS kurang memiliki doktrin tentang bagaimana membangun sebuah failed state (negara yang gagal menjadi sebuah negara) dan sebuah struktur yang mampu memobilisasi sumber daya dalam skala yang dibutuhkan."
Bowen mengatakan bahwa Departemen Pertahanan dan USAID perlu lebih baik dalam mengkoordinasikan upaya rekonstruksi mereka.
Dalam kasus Afghanistan, juga harus ada kerjasama yang lebih baik dengan upaya rekonstruksi asing.
Di Irak, tersangka utama dalam penghambur-hamburan dana adalah kontrak-kontrak berbiaya tinggi di mana satu kontraktor dibayar untuk sebuah pekerjaan tanpa peduli adanya tambahan biaya yang muncul.
Presiden Obama mengumumkan pada bulan itu bahwa penggunaan kontrak semacam itu akan ditinjau ulang.
Di bulan Agustus 2008, Kantor Akuntabilitas Pemerintah memperkirakan bahwa Irak menghabiskan kurang dari USD 4 miliar antara tahun 2005 hinga April 2008 untuk memelihara dan membangun kembali infrastruktur sipil utama. (rin/tv/ra) www.suaramedia.com
