"AS telah menentang rencana pembangunan apartemen baru di al-Quds (Yerusalem Timur) karena al-Quds merupakan bagian dari kesepakatan yang utama antara Palestina dan israel yang harus segera diselesaikan dan telah didukung penuh oleh komunitas internasional," kata jubir press Gedung Putih, Robert Gibbs mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin lalu.
"Pihak manapun dilarang mengambil tindakan yang dapat membahayakan kesepakatan bilateral maupun menganggu proses negosiasi. Terlebih lagi, kedua pihak harus segera kembali ke meja perundingan secepat mungkin."
"AS meyakini bahwa situs al-Quds merupakan situs penting bagi Palestina dan Israel, bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen. Kami yakin dengan negosiasi yang baik, kedua belah pihak dapat saling sepakat dengan baik mengenai status al-Quds, dan melindungi statusnya di mata internasional," Gibbs menambahkan.
Rencana Israel tersebut telah menjadi ganjalan bagi AS untuk menengahi dialog perdamaian Timur Tengah.
Tel Aviv kini mendapat tekanan dari komunitas internasional karena meneruskan pembangunan ilegal di Tepi Barat, dengan para pemukim agresif Yahudi yang menjadi ganjalan utama proses kesepakatan kedua negara.
Di bawah kesepakatan damai Roadmap pada 2002 yang dikepalai AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia, Israel diharuskan menghentikan dan membekukan proses pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan sejak 2001.
Pemukiman ilegal itu sejauh ini telah menampung populasi pemukim Yahudi sebesar 462.000 orang, dengan sekitar 191.000 mengelilingi al-Quds, dan 271.400 lainnya menyebar di sekitar Tepi Barat.
Keseluruhan pembangunan pemukiman dan pos-pos jaga di ibukota masa depan Palestina, merupakan pembangunan ilegal yang dikecam hukum internasional, termasuk beberapa resolusi PBB.
Pembangunan 700 apartemen baru tersebut mengikuti sebuah dialog yang digelar Kairo pada 29 Desember 2009 kemarin sebagai dialog terbaru mengenai Timur Tengah.
"Diskusi itu fokus pada cara-cara untuk meningkatkan upaya damai," ujar Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Abul Gheit.
"Kami akan mendengarkan sudut pandangnya dan akan kami informasikan bahwa sebuah penyelesaian yang adil harus dicapai untuk persoalan Palestina dan Yerusalem timur," ujarnya, merujuk pada dua isu utama dalam pembicaraan damai.
Abul Gheit mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Washington di bulan Januari untuk berbicara mengenai proses damai itu seperti yang dikatakan oleh pemerintahan Obama untuk menyusun surat jaminan bagi Israel dan Palestina sebagai dasar pembukaan kembali pembicaraan yang terhenti selama hampir satu tahun.
Mesir telah meminta jaminan tertulis dari AS sebelum dilanjutkannya pembicaraan damai untuk memastikan bahwa tujuan mereka adalah membangun negara Palestina dengan perbatasan menurut tahun 1967.
Pembicaraan tersebut merupakan lanjutan dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya yang sempat terhenti karena Israel seringkali merubah kesepakatan diantara dua pihak.
Seperti sebelumnya mengenai kesepakatan pertukaran tahanan yang akhirnya dirubah oleh pihak Israel karena menolak "membayar" harga untuk Gilad Shalit.
Israel mengatakan bahwa pihaknya tidak siap untuk menyetujui seluruh permintaan Hamas dalam kesepakatan yang diperantarai Jeman, untuk melakukan barter ratusan tahanan Palestina untuk seorang prajurit Israel. (al/pv/sm) www.suaramedia.com
