Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) - AS di bawah pemerintahan Obama sedang mengupayakan serangkaian sanksi terhadap Korps Garda Revolusioner Islam Iran. Pemerintah AS mempublikasikan berbagai entitas yang bernaung di bawah payung organisasi tersebut, termasuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan lain.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang memuat nama-nama perusahaan dan aset-aset di seluruh dunia yang dimiliki oleh Garda. Termasuk di antaranya adalah bandara Teheran. Dengan langkah yang telah diambil, pemerintah AS berharap dapat meningkatkan tekanan terhadap Garda. Seorang pejabat pemerintahan AS yang cukup senior menggambarkan Korps Garda Revolusioner Islam Iran sebagai sebuah "kelas elit" baru di Iran.

"Kami menengok ke belakang untuk mengatakan bahwa Republik Islam Iran yang kami ingin ajak bicara tentang bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan aturan internasional dan bergabung kembali dengan komunitas internasional, " kata Presiden Obama dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa (09/02). "Mereka telah mengambil pilihan sejauh ini".

Obama mengatakan bahwa AS akan berusaha untuk "mengembangkan sebuah rezim sanksi yang signifikan yang akan menunjukkan kepada mereka betapa terisolasinya mereka dari komunitas internasional sebagai suatu kesatuan yang utuh."

Sasaran dari kebijakan AS tersebut adalah untuk meningkatkan biaya bagi siapa saja yang berbisnis dengan Iran. Biaya itu akan menjadi begitu membebani sehingga siapa saja yang berbisnis dengan Iran pada akhirnya akan memutuskan hubungan dengan Iran.

Sebelumnya, telah dibuat sebuah resolusi yang menunjuk sekelompok tokoh senior di dalam program nuklir. Termasuk dianataranya adalah orang yang dipercaya untuk menjalankan sebagian besar program riset militer bagi Garda Revolusioner. Dalam resolusi kali ini, pemerintah menunjukkan setidaknya lusinan, jika bukan ratusan, nama perusahaan.

Sanksi tersebut akan menjadi macan bergigi hanya jika Amerika Serikat memperoleh dukungan dari Rusia dan China. Kedua negara tersebut melakukan bisnis yang cukup serius dengan Iran dan Garda. Mereka berdua adalah rekan dagang utama China. AS mengatakan bahwa negara tersebut mendapat dukungan tertentu dari Rusia. Namun, pemerintah AS masih belum yakin bahwa China akan turut mendukung. Para pejabat pemerintahan AS masih berusaha untuk meyakinkan Beijing bahwa sebenarnya tindakan menentang Iran adalah selaras dengan kepentingan keamanan nasional China.

Pada hari Selasa (09/02), Iran telah mengumumkan untuk meningkatkan program pengayaan nuklirnya. Ini jelas merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi AS. Rusia, AS, dan Eropa serentak menyoroti tindakan Iran itu dengan tajam. Namun, tampaknya China tidak bertindak seirama dengan negara-negara tersebut. Pada hari Selasa, sebuah berita mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Ma Zhaoxu, untuk terus melangsungkan "dialog dan negosiasi".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada para diplomat Eropa bahwa Iran "sedang melesat dalam produksi senjata nuklir". Demikian lapor Reuters. "Ini tidak berarti sanksi ringan, atau sanksi yang diringanka," katanya. "Ini berarti sanksi yang melumpuhkan dan sanski ini harus segera dilaksanakan sekarang juga."

Iran terus bersikukuh bahwa program nuklirnya digunakan untuk tujuan sipil. Menurut Iran, negara tersebut akan memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 20 persen demi menyediakan bahan bakar bagi reaktor medis. Sebagai perbandingan, tingkat kemurnian uranium untuk program senjata adalah 90 persen. Masih belum jelas, seberapa besar kemampuan Iran  dalam memanfaatkan uranium untuk kepentingan sipil atau militer.Walau demikian, negara-negara Barat berkeras bahwa program nuklir Iran ditujukan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Sekeretaris Pertahanan AS, Robert M. Gates menghimbau Dewan Keamanan PBB untuk membuat resolusi dalam hitungan "minggu". Pejabat pemerintahan AS yang lain mengatakan bahwa mereka berharap sebuah resolusi akan dikeluarkan pada akhir bulan Maret mendatang.

Usul AS agar Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap Garda Revolusioner masih sedang dipertimbangkan. Pada saat yang sama, para pejabat pemerintahan dan para diplomat Eropa mengatakan bahwa mereka berharap paket tersebut akan meliputi unsur-unsur lain, termasuk adanya daftar pejabat Iran yang ditolak visanya untuk memasuki negara-negara Barat dan pembatasan investasi dalam sektor energi Iran.

Pada minggu lalu di London, Sekretaris Negara ASW Hillary Clinton menegaskan pendapat AS kepada Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi. Para pejabat pemerintahan AS berusaha meyakinkan China bahwa Iran, dengan senjata nuklirnya, akan mengganggu Teluk Persia. Iran akan menghadirkan ancaman yang lebih besar bagi China jika dibandingkan dengan potensi ancaman yang lain.

"Jika Anda adalah China, Anda lakukan analisa untung-rugi sederhana tentang pengaruh harga minyak," kata Karim Sadjadpour, pakar Iran dari Carnegie Endowment for International Peace. "Dengan pemogokan dari Israel, harga minyak akan meroket.

Apakah upaya AS dalam membujuk China akan berhasil? Semua pihak masih menunggu. Ketika ditanya apakah mereka percaya bahwa mereka mendapatkan dukungan Beijing, para pejabat pemerintahan AS tidak bersedia memberikan prediksi.

Maka, sambil merayu China, AS terus mencoba merapatkan barisan bersama dengan negara-negara Teluk, seperti Arab saudi dan Uni Emirat Arab. Hal itu dilakukan demi meyakinkan China bahwa mereka dapat memberi ganti rugi bagi pemangkasan pengiriman minyak yang sekiranya timbul akibat mendukung sanksi.

Para pejabat senior AS menunjukkan keberhasilan upaya mereka dalam mencuri hati Rusia. Rusia telah memberi dukungan bagi sanksi yang lebih berat. Obama telah memprioritaskan pembicaraan dengan presiden Rusia Dmitri Medvedev. Kini, Obama juga memprioritaskan pembicaraan dengan pemimpin China.

Walau demikian, para analis memperingatkan bahwa analogi Rusia hanya dapat diambil sejauh itu. China memiliki lebih banyak ikatan komersial dengan Iran. Termasuk diantaranya adalah investasi milyaran dolar dalam sektor minyak dan gas.

Sejumlah analis juga menunjukkan adanya pernyataan yang cukup keras dari Beijing sehubungan dengan isu-isu macam Dalai Lama dan kebijakan nilai mata uang. Para analis berpendapat bahwa kini sudah tak jelas lagi, apakah Beijing akan mengikuti jajak Moskow dalam mendukung sanksi terhadap Iran.

Saat ini, Obama sedang berpacu dengan waktu. Ada dua hal yang harus disikapi Obama. Pertama, Obama harus menyikapi masalah program nuklir Iran. Apakah para pejabat AS memiliki sense tentang betapa pentingnya untuk bertindak cepat dalam masalah ini? Kedua, Obama harus menyikapi Dewan Keamanan PBB yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Prancis.

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy telah bertindak agresif dalam menekankan sanksi baru, terutama dalam sektor energi. Demikian papar para pejabat AS dan Eropa. Pemimpin Dewan Kemanan PBB setelah Prancis adalah Gabon. Dan, negara-negara Afrika tampaknya tidak ngotot menekankan munculnya resolusi tersebut. (es/ny) www.suaramedia.com