Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Petinggi Angkatan Darat AS pada hari Selasa mengatakan bahwa dirinya amat mengkhawatirkan penghentian kebijakan pelarangan kaum gay untuk secara terbuka bergabung dengan militer. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah diterapkan selama 17 tahun, ia menambahkan bahwa diperlukan studi selama satu tahun penuh untuk mendalami permasalahan tersebut sebelum melakukan perubahan.

Ucapan penuh kehati-hatian dari Kepala Staf Angkatan Darat AS, Jenderal George Casey, tersebut dilontarkan di hadapan Komite Pengawas Militer Senat. Dari ucapan tersebut, tersirat kekhawatiran sebagian petinggi militer terhadap rencana Presiden Barack Obama untuk menggugurkan kebijakan "jangan tanya, jangan katakan".

Obama mengatakan bahwa kebijakan tersebut salah dan oleh karena itu harus diubah. Menteri Pertahanan AS Robert Gates setuju dengan pendapat Obama, namun Gates tidak ingin terburu-buru melakukannya. Gates memerintahkan jajarannya untuk membuat perkiraan cara menghapuskan larangan tersebut tanpa mempengaruhi satuan militer AS.

Kesaksian Casey dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat merupakan hal yang amat penting dalam perdebatan mengenai aturan tersebut. Seorang kepala staf, yang merupakan jabatan tertinggi di setiap satuan militer, mengemban tugas untuk merekrut dan mempersiapkan penerjunan pasukan. Jika kebijakan mengenai gay dihapuskan, maka kepala staflah yang narus mengambil keputusan mengenai cara-cara penerapan perubahan tersebut.

"Saya memang amat mengkhawatirkan dampak penghapusan kebijakan tersebut terhadap pasukan kita yang tengah terlibat dalam dua peperangan selama delapan setengah tahun," kata Casey kepada para panelis Senat. "Kita tidak tahu apa dampak (pencabutan tersebut) terhadap kesiapan dan efektivitas militer AS."

Aubrey Sarvis, direktur eksekutif Servicemembers Legal Defense Network, yang mendorong pencabutan kebijakan tersebut, mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu dicatat. Yakni, Casey tidak menentang studi yang dilakukan Gates untuk mempelajari cara penerapan penghapusan tersebut.

"Dalam hal ini akan selalu ada perbedaan, tapi pada akhirnya, saya rasa para kepala staf akan menghormati presiden dan pejabat tinggi lainnya," kata Sarvis.

Sebelumnya, Casey dan para kepala staf satuan militer lainnya mengatakan bahwa mereka akan mematuhi perubahan peraturan atau perintah baru dari presiden. Namun pendapat pribadi mereka masih mungkin menggoyahkan Kongres. Sejumlah perwakilan Partai Demokrat ragu-ragu menerapkan perubahan peraturan tersebut, dan mungkin akan bergabung dengan Republikan untuk menghentikan penerapan aturan baru tersebut jika mereka yakin bahwa pencabutan aturan lama dapat mereduksi kemampuan tempur militer AS.

Casey mengatakan bahwa dirinya akan menentang legislasi yang tengah dipertimbangkan oleh Carl Levin, ketua komite dari Partai Demokrat, tersebut. Aturan baru tersebut akan mencabut pelarangan gay dalam waktu singkat. Levin, perwakilan Demokrat dari Michigan, mengatakan bahwa dirinya menginginkan adanya penangguhan pemecatan kaum gay dari satuan militer hingga Kongres dan Pentagon menemukan kata sepakat mengenai cara penerapan aturan baru tersebut.

Salah satu hal yang dipertanyakan dalam peraturan tersebut adalah sikap militer AS terhadap pernikahan sesama jenis dan pemberian tunjangan untuk pasangan sang prajurit gay.

Casey dan Sekretaris Angkatan Bersenjata, John McHugh, mengatakan bahwa penangguhan kebijakan "jangan tanya, jangan katakan" akan mengacaukan perkara-perkara yang tengah ditangani, dan hal itu akan menimbulkan kebingungan.

"Proses tersebut akan menjadi sebuah hal yang sulit dan cukup rumit," kata Casey kepada Levin. "Saya rasa, tindakan apapun yang semakin memperumit permasalahan akan mendapatkan tentangan."

Senator John McCain, pejabat tertinggi Partai Republik yang duduk dalam komite tersebut, sependapat dengan Casey.

"Hal itu bertentangan dengan komitmen awal Menteri Pertahanan," kata anggota Republikan dari Arizona tersebut mengenai penangguhan pemecatan gay dari militer.

Pada awal bulan ini, Laksamana Mike Mullen, Kepala Staf Gabungan militer AS, mengatakan kepada komite tersebut bahwa menurutnya, peraturan baru tersebut telah memaksa personel militer yang memiliki orientasi seksual berbeda untuk berbohong mengenai siapa mereka sebenarnya demi mematuhi larangan tersebut.

McHugh, perwakilan Partai Republik yang merupakan mantan anggota kongres negara bagian New York, mengatakan bahwa dirinya akan mendukung pencabutan kebijakan tersebut jika memang hal itu yang diputuskan oleh presiden dan Kongres.

"Tugas saya adalah memberikan informasi dan tinjauan terbaik dari sudut pandang Angkatan Darat," katanya.

Ketika ditanyai oleh Senator Lindsey graham, perwakilan Partai Republik dari South Carolina, mengenai peninjauan kembali kebijakan Angkatan Darat yang seharusnya dilakukan terhadap para prajurit wanita, Casey mengiyakan. Angkatan Darat melarang prajurit wanita untuk bertugas di garis depan, meski batasan tersebut sudah tidak lagi jelas di medan tempur Irak dan Afghanistan.

"Saya percaya bahwa sudah waktunya bagi kami untuk melihat apa yang dilakukan kaum wanita di Irak dan Afghanistan. Kemudian kami akan melihat kembali kebijakan kami," katanya. "Meski tidak ada upaya terorganisir yang dilakukan, saya rasa memang sudah waktunya hal itu dilakukan," tambahnya. (dn/ut) www.suaramedia.com