Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

OTTAWA (Berita SuaraMedia) – Menteri Luar Negeri Kanada mengeluarkan reaksi yang lebih keras dibandingkan negara-negara sekutu lain mengenai pengambilalihan badan pengawas pemilihan umum oleh Presiden Afghanistan.

Kanada mencela Presiden Afghanistan Hamid Karzai karena mengambil alih kendali lembaga independen yang bertugas mengawasi kecurangan pemilihan umum. Tindakan tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa Karzai mengkhianati janjinya untuk memerangi korupsi, sebuah hal yang mencoreng proses terpilihnya kembali Karzai tahun lalu.

Pekan lalu, Karzai menandatangani sebuah dekrit yang memberikannya kekuatan untuk menunjuk seluruh anggota Komisi Keluhan Elektoral, sebuah badan yang sebelumnya didominasi orang-orang pilihan AS dan telah membongkar kecurangan besar-besaran Karzai dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Kemarin, Menteri Luar Negeri Kanada Lawrence Cannon menyebut tindakan Karzai tersebut sebagai hal yang "meresahkan". Sikap Kanada tersebut lebih tegas dibandingkan dengan negara-negara sekutu lainnya, yang menekankan bahwa Afghanistan harus menetapkan aturan pemilunya sendiri.

"Meski kami masih belum mendapatkan hasil terjemahan resmi dari dekrit Presiden Karzai yang mengubah aturan pemilu Afghanistan, kami merasa terganggu ketika mendengar laporan awal yang menyebutkan bahwa dekrit tersebut berpotensi mengurangi tingkat independensi Komite Keluhan Elektoral (ECC)," demikian bunyi pernyataan Cannon.

"Keberadaan ECC yang kuat adalah hal yang penting bagi masa depan negara Afghanistan yang demokratis, dan upaya-upaya untuk memperlemah kinerja lembaga tersebut adalah hal yang meresahkan."

Kanada memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran dari janji Karzai untuk memerangi korupsi. Janji tersebut menjadi bagian dari penawarannya kepada Barat untuk mendapatkan tambahan dukungan.

Grant Kippen asal Kanada memimpin ECC dalam mengawasi kecurangan pemilihan presiden tahun lalu, namun para penasihat Karzai beralasan bahwa lembaga tersebut terlalu melebih-lebihkan tudingan pelanggaran pemilu.

Dalam dekrit presiden yang dipublikasikan pada hari Senin lalu, terlihat bahwa Karzai ingin memperketat kendali terhadap proses elektoral menjelang dilakukannya pemilihan anggota parlemen pada bulan September mendatang. Pemilihan tersebut sejatinya akan dilangsungkan pada bulan Mei, namun ditunda karena para donatur asing tidak bersedia mendanai proses pemilihan jika tidak ada reformasi yang terjadi di Afghanistan.

Dalam amandemen tersebut, presiden mendapatkan otoritas untuk menunjuk seluruh anggota komisi keluhan yang terdiri dari lima orang, dengan persetujuan para pemimpin parlemen dan kepala Mahkamah Agung, demikian menurut salinan dari dakrit tersebut yang didapatkan oleh Associated Press.

Sebelumnya, PBB menunjuk ketua dan dua orang anggota komisi. Komisi HAM Afghanistan dan Mahkamah Agung masing-masing menunjuk satu orang anggota.

Para diplomat Barat yang ditempatkan di Kabul menyuarakan kekhawatiran yang sama, namun mereka tidak ingin nama mereka dipublikasikan karena mereka tidak diizinkan berbicara kepada media mengenai hal tersebut.

"Ini adalah sebuah kabar buruk bagi demokrasi," kata Gerard Russell, seorang mantan penasihat politik yang mengundurkan diri karena polemik pemilihan presiden bulan Agustus tahun lalu.

"Intinya, jika Presiden Karzai menginginkannya, maka hal ini berpotensi menutup peluang terselenggaranya pemilihan umum yang betul-betul bebas di Afghanistan."

Pasca pemilihan presiden Afghanistan yang penuh kecurangan bulan Agustus tahun lalu, NATO menekan Karzai agar bersedia berjanji memberantas korupsi dan melakukan reformasi pemilihan umum. Kacaunya pemilu tersebut menyingkapkan kentalnya aroma korupsi dalam kancah politik Afghanistan. Hal tersebut membuat para kritikus mempertanyakan kelayakan Karzai sebagai rekanan dalam upaya Barat memerangi Taliban.

Juru bicara Karzai mengatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan karena pihak asing dianggap terlalu banyak turut campur dalam pemilihan umum Afghanistan lalu.

"Pada staf internasional mendapatkan upah yang besar, mereka tidak peduli dengan kepentingan nasional Afghanistan," kata Syamak Herawi. "Kini, tidak ada lagi intervensi. Orang-orang asing hanya bisa jadi pengamat."

Menurut Herawi, komisi tersebut nantinya masih akan tetap independen, karena Karzai harus berkonsultasi dengan pihak-pihak lain.

Juru bicara PBB, Dan McNorton, menolak memberikan komentar berkenaan dengan penunjukan tersebut, ia mengatakan bahwa PBB masih mempelajari isi dekrit Karzai tersebut.

Sebuah lembaga pengawas Afghanistan dengan hati-hati mengkritik amandemen tersebut. "Memang ideal melakukan nasionalisasi terhadap seluruh institusi yang bertanggung jawab atas pemilihan umum Afghanistan. Tapi, kami tidak sepenuhnya percaya bahwa lembaga tersebut akan tetap independen," kata Nader Nadery, kepala Yaasan Pemilihan Umum Bebas Dan Adil Afghanistan. (dn/gm/np) www.suaramedia.com