Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Sebuah komisi penyelidikan Senat menuding Angkatan Darat AS sengaja menutup mata ketika ada anak perusahaan Blackwater yang mempekerjakan para pecandu obat-obatan terlarang untuk membantu melatih pasukan Afghanistan dan mengumumkan "senjata untuk semua" meski para personel kontraktor keamanan tersebut tidak punya wewenang untuk menenteng senjata.

Temuan perwakilan Demokrat dari Komite Pengawas Militer Senat AS tersebut memperlihatkan sebuah gambaran meresahkan mengenai pelanggaran hukum yang turut andil dalam peristiwa ditembak matinya dua orang penduduk sipil Afghanistan pada bulan Mei 2009. Kejadian itu semakin mengobarkan sentimen anti Barat di kawasan tersebut.

"Blackwater beroperasi di Afghanistan tanpa mendapatkan pengawasan dan hampir tidak mengindahkan aturan yang seharusnya diikuti perusahaan tersebut," kata Senator Carl Levin, ketua komite tersebut.

"Satu kali saja personel kontraktor keamanan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, maka hal itu dapat menghancurkan misi dan membahayakan pasukan AS," tambah Levin.

Mark Corallo, juru bicara perusahaan kontraktor keamanan yang kini mengganti nama dengan Xe Services tersebut, mengatakan bahwa manajemen perusahaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengevaluasi kekurangan dalam program tersebut ketika peristiwa penembakan terjadi.

"Tindakan personel kontraktor tersebut pada tanggal 5 Mei lalu jelas melanggar kebijakan perusahaan, dan mereka harus mempertanggungjawabkannya," tulis Levin dalam sebuah pernyataan yang disampaikan via email.

Mantan personel Paravant, anak perusahaan Blackwater, yakni Justin Cannon dan Christopher Drotleff, dijatuhi tuntutan atas pembunuhan dua orang warga Afghanistan dan melukai satu orang lainnya.

Padahal Cannon dan Drotleff tidak seharusnya memegang senjata, dan kala itu mereka berada dalam keadaan teler.

Keduanya bahkan seharusnya tidak diperkerjakan oleh Blackwater. Dalam catatan kriminalnya yang panjang, Drotleff pernah melakukan penyerangan dan pemukulan. Ia memang pernah bergabung dalam Marinir, namun karirnya yang hanya berusia tiga tahun berakhir setelah tujuh kali absen tanpa izin, melakukan penyerangan, ditambah dengan sejumlah tuduhan lainnya.

Cannon dipecat dari Angkatan Darat setelah absen tanpa izin dan dinyatakan positif mengonsumsi kokain. Meski kemudian permohonannya diloloskan dan catatan riwayat militernya diubah menjadi "diberhentikan dengan hormat".

Komite Pengawas Militer Senat sedianya menghelat rapat dengar pendapat pada hari Rabu waktu setempat. Di antara sejumlah orang yang dijadwalkan memberkan kesaksian, yang paling dinanti adalah sejumlah personel Blackwater dan kontraktor keamanan militer.

Levin mengatakan bahwa dirinya ingin menyelidiki keadaan yang berkisar pada penembakan tahun 2009 tersebut, karena peristiwa tersebut adalah sebuah contoh nyata kurangnya pengawasan terhadap para kontraktor keamanan swasta yang dipekerjakan di Afghanistan dan jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 orang.

Blackwater terlibat dalam sejumlah insiden keamanan, termasuk pembantaian Nisoor Square di Baghdad pada tahun 2007 lalu yang menewaskan 17 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Pasca peristiwa penembakan tersebut Blackwater mengubah namanya menjadi Xe Services dan mengganti jajaran manajemennya.

Irak mencabut izin operasional perusahaan kontraktor keamanan tersebut. Blackwater dilarang beroperasi di negeri 1001 malam tersebut.

Levin mengatakan bahwa dirinya ingin menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan yang berujung pada penembakan tahun 2009 serta apa saja yang mungkin terjadi di masa mendatang. Namun, Levin tidak mengatakan bahwa jasa Xe tidak akan lagi dipergunakan

Senator tersebut mengatakan bahwa di antara sejumlah hasil temuan dalam investigasi, diketahui bahwa para personel kontraktor keamanan mendapatkan beberapa ratus pucuk senjata, termasuk lebih dari 500 senapan serbu AK-47 dari sebuah fasilitas AS di Kabul yang menyimpan senjata tersebut untuk aparat kepolisian Afghanistan.

Komite tersebut mendapatkan email pada bulan November 2008 dari seorang wakil presiden perusahaan kontraktor keamanan yang mengatakan, "saya punya senjata untuk semua. Kita masih belum mendapatkan izin resmi dari Angkatan Darat untuk mempergunakan senjata, tapi saya akan mengambil peluang ini."

Corallo menyebut distribusi senjata tanpa pemberitahuan awal sebagai sebuah "cacat" dalam program tersebut.

"Meski Raytheon, kontraktor keamanan utama, dan pelanggan (Departemen Pertahanan) sama-sama mengetahui keputusan manajemen Paravant dan berusaha mendapatkan otorisasi, pihak kontraktor tidak seharusnya dipersenjatai tanpa mendapatkan izin," katanya.

Pejabat Angkatan Darat yang mengontrak perusahaan tersebut tidak bersedia memberikan komentar. (dn/ap) www.suaramedia.com