Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa rencana untuk memperluas pemukiman Yerusalem mengirimkan sinyal yang sangat negatif terhadap hubungan antara Israel dan AS.

Pada hari kamis (11/03), Israel mengumumkan dalam sebuah kunjungan resmi dari Wakil Presiden AS Joe Biden ke negara tersebut bahwa 1,600 perumahan baru akan dibangun di Yerusalem timur, yang didominasi oleh penduduk Arab.

Pengumuman itu memberikan sinyal yang sangat negatif atas pendekatan Israel terhadap hubungan bilateral dan bertentangan dengan semangat kunjungan Biden, ujar Clinton kepada Netanyahu melalui saluran telepon.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Philip Crowley, menambahkan bahwa Clinton menekankan aksi tersebut telah melemahkan kepercayaan dan keyakinan dalam proses perdamaian dan kepentingan Amerika.

Itu adalah teguran keras yang tidak biasanya dari AS untuk sekutu regional utamanya dan muncul saat Israel menutup Tepi Barat di tengah ketegangan Yerusalem atas rencana tersebut.

Pimpinan diplomasi AS itu mengatakan pada sang pemimpin Israel  bahwa ia tidak dapat memahami bagaimana hal itu terjadi terutama menyusul ketertarikan kuat AS dalam keamanan Israel.

Dan ia memperjelas bahwa pemerintah Israel harus menunjukkan, tidak hanya dengan kata-kata, namun melalui tindakan spesifik, bahwa mereka berkomitmen terhadap hubungan ini dan proses perdamaian.

Netanyahu meminta maaf atas waktu pengumuman pemukiman, yang dibuat saat Biden melakukan pembicaraan di Yeruselem.

Biden menerima klarifikasi bahwa pembangunan itu tidak akan dimulai dalam beberapa tahun mendatang, mengatakan bahwa itu akan memberikan waktu bagi negosiator untuk menangani persoalan tersebut, namun ia juga mengecam keputusan Israel untuk melanjutkan proyek itu.

Pengumuman Israel tersebut memicu kemarahan kepemimpinan Palestina di Tepi Barat, yang mengatakan akan mengundurkan diri dari pembicaraan tak langsung dengan Israel melalui mediasi AS yang diharapkan Washington akan menjadi langkah pertama menuju dimulainya kembali negoasiasi damai setelah lebih dari satu tahun.

Pengumuman itu juga mempermalukan Joe Biden yang berada di Israel untuk menekankan komitmen presiden AS terhadap keamanan Israel dalam menghadapi kemungkinan ancaman nuklir Iran.

"Pengumuman tentang pemukiman yang dilakukan di hari kunjungan wakil presiden adalah sesuatu yang menghina. Sebuah momen yang disesalkan dan sulit bagi setiap orang," ujar Clinton dalam sebuah wawancara dengan kator Berita CNN.

Sejak itu Biden berulangkali menyerukan pembicaraan terlepas dari permintaan Palestina agar Israel menghentikan dulu proyek pemukimannya.

Utusan damai AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, dan wakil menteri luar negeri AS, Jeffrey Feltman, juga telah berulangkali mengeluarkan seruan kepada para pemimpin regional termasuk Mahmoud Abbas, presiden Palestina, dan menegaskan kelanjutan komitmen terhadap rencana pembicaraan tak langsung.

Palestina menyebut pengumuman itu sebagai upaya sengaja Netanyahu untuk menyabotase pembicaraan damai yang kemungkinan akan menekannya untuk menyerahkan tanah dalam sebuah kesepakatan.

Netanyahu berkilah dengan mengatakan tidak tahu bahwa pengumuman itu akan keluar dan bahwa tidak akan ada yang dibangun di area itu dalam beberapa tahun ke depan.

Namun Crowley mengatakan, "Kami terima apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu, namun di saat yang sama ia adalah kepala pemerintahan Israel yang paling bertanggung jawab atas segala aksi pemerintahan."

Kuartet diplomatik Timur Tengah juga mengecam rencana Israel tersebut dan mengatakan bahwa aksi unilateral tidak akan diakui oleh komunitas internasional.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu – Uni Eropa, AS, Rusia, dan PBB – mengecam keputusan Israel memperluas rencana untuk unit-unit perumahan ilegal di Yerusalem timur.

"Kuartet menegaskan bahwa aksi unilateral yang diambil oleh satu pihak tidak dapat digunakan untuk menilai hasil negosiasi dan tidak akan diakui oleh komunitas internasional," tambahnya. (rin/dn/alj) www.suaramedia.com