Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Z-Street dari golongan kanan menuntut IRS, kantor pajak AS, mengklaim bahwa kantor tersebut menahan pengurangan pajak karena kebijakan para penggiat kampanye itu bertentangan dengan kebijakan Obama, "Ini jelas melanggar Amandemen Pertama."

Jadi, apakah Internal Revenue Service AS mendiskriminasi Z-Street atas dasar politik, enggan menyetujui status bebas pajak untuk kelompok sayap kanan pro-Israel itu?

Itulah yang diklaim oleh organisasi bentukan dua aktivis, Lori Lowenthal Marcus dan Allison Rowen Taylor, itu dalam sebuah gugatan hukum yang diajukan minggu ini melawan Commissioner of Internal Revenue (Komisaris Pendapatan Internal) di pengadilan AS.

Z-Street mengatakan diberitahu oleh seorang petugas IRS bahwa aplikasinya untuk status bebas pajak ditahan karena kebijakan IRS membutuhkan pertimbangan apakah sudut pandang sebuah kelompok tentang Israel berbeda dari pemerintahan Gedung Putih saat ini.

"Z-Street mengajukan permohonan status bebas pajak di bulan Januari tahun ini dan, terlepas dari terpenuhinya semua persyaratan untuk memperoleh status ini, aplikasi itu macet," ujar kelompok tersebut.

"Seorang agen IRS memberitahu pengacara Z-Street bahwa aplikasinya ditunda karena 'Kebijakan Israel Khusus' yang membutuhkan penyelidikan mendalam terhadap organisasi yang berkaitan dengan Israel, sebagian untuk menentukan apakah mereka mendukung posisi AS terhadap Israel atau bertentangan."

Langkah itu melanggar jaminan konstitusi AS untuk kebebasan berbicara, ujar Z-Street.

"Tidak hanya secara paten tidak bersifat Amerika tapi juga merupakan pelanggaran jelas terhadap Amandemen Pertama untuk sebuah agensi pemerintah untuk menghukum sebuah organisasi karena posisi politiknya terhadap Israel atau yang lain."

Kelompok itu mengklaim penundaan dalam mengonfirmasi status bebas pajaknya telah melukai upaya untuk menggalang dana.

Lowenthal Marcus mengatakan, "Aturan dasarnya adalah bahwa untuk meraih status organisasi pendidikan yang bebas pajak, diskusi publiknya harus berdasarkan fakta dan harus menyediakan sebuah basis bagi peserta diskusi untuk menentukan pemikiran mereka sendiri. Tidak ada ketentuan bahwa sebuah organisasi harus obyektif."

Ditanya apa yang mendorong pemimpin kelompok untuk menciptakan organisasi pro-Israel lain, ketika sudah ada beberapa organisasi  serupa yang cukup kuat, Lowenthal Marcus mengatakan, "Itu bergantung pada definisimu tentang kekuatan. Kuat dalam hal uang? Suara? Pengaruh pada opini publik? Dampak terhadap kebijakan publik? Z-Street tidak kuat dalam satupun aspek tersebut. Kami menyediakan suara yang berbeda, mengisi relung yang berbeda, menawarkan perspektif yang berbeda dari mayoritas organisasi pro-israel, dan gaya kami juga berbeda."

"Kami jelas mengenai sasaran karena dalam waktu dua minggu setelah saya menulis artikel pertama saya tentang Z-Street, yang awalnya diunggah ke satu blog berita, 20,000 orang berkunjung ke situs dan orang-orang dari seluruh dunia berterima kasih pada kami – termasuk orang-orang yang berasal dari Jerman, Kuba, Swiss, Selandia Baru, Gibraltar, Argentina, dan puluhan lainnya."

"Selain itu, karena kami adalah tentang kekuatan pendidikan, bukan politik, tujuan kami berbeda. Tidak seperti AIPAC, misalnya, kami fokus pada pemberian informasi tentang Zionisme dan fakta-fakta terkait dengan Israel dan situasinya – dan tidak berusaha membuat Kongres meloloskan hukum atau membuat pemerintah melakukan, atau tidak melakukan, beberapa hal tertentu."

Pernyataan resmi dari IRS dalam menanggapi keluhan itu adalah, "Secara hukum, IRS tidak bisa mengomentari badan amal tertentu atau bahkan mengonfirmasi apakah permohonan status bebas pajak itu ada. Ketika sebuah organisasi memohon status bebas pajak, merupakan tanggung jawab IRS untuk memastikan bahwa dana organisasi akan digunakan untuk tujuan amal. Ketika sebuah badan amal domestik melakukan kegiatan amal di AS maupun di luar negeri, kami dengan rutin bertanya tentang sifat kegiatan badan tersebut dan kontrol serta pengawasan terhadap penggunaan dana amal." (rin/hz) www.suaramedia.com