Lieberman mengatakan kepada Majelis Umum PBB pada Selasa (28/9) waktu setempat bahwa sebuah perjanjian perdamaian Israel - Palestina akan memakan waktu "berpuluh-puluh tahun", dan menolak pembicaraan terbaru di antara kedua pihak tersebut sebagai tidak realistis.
Lieberman mengatakan bahwa sebuah "perjanjian yang ditengahi dalam jangka panjang" lebih didahulukan untuk perjanjian status akhir yang kemungkinan besar akan menjadi penting sebagai sebuah komponen pertama dari sebuah solusi "dua tahap".
Ia mengatakan sebuah perjanjian tidak akan terjadi sampai pihak Palestina "meningkatkan sebuah generasi baru secara keseluruhan yang akan memiliki saling percaya dan tidak akan dipengaruhi oleh pesan-pesan hasutan dan ekstrimis". Lieberman menambahkan bahwa menciptakan secara emosional iklim kondusif semacam itu "dapat memakan waktu beberapa decade."
Menteri Luar Negeri tersebut juga menggambarkan Iran sebagai masalah terbesar di daerah tersebut, dan mengatakan bahwa "masalah Iran harus diselesaikan" sebelum menyelesaikan konflik Israel- Palestina.
Lieberman juga menunjukkan sebuah rencana untuk apa yang ia sebuat sebuah "pertukaran penduduk dan kawasan", yang akan memandang daerah mayoritas Arab di Israel menjadi bagian dari Negara Palestina masa depan. Banyak kritisi telah menyebut rencana perpindahan penduduk, sebuah skema untuk mengusir warga-warga Arab yang membentuk 20 persen populasi Israel.
Menyebutkan sebuah contoh Timor Timur, begitu juga dengan Yugoslavia dan Czechoslovakia, Lieberman mengatakan bahwa "di mana pemisahan efektif telah dicapai, konflik juga telah dihindari atau telah secara dramatis terkurangi atau terselesaikan."
Lieberman mengatakan bahwa "tepat sekali gagasan ini – bahwa sebuah ketidakcocokan antara perbatasan dan kebangsaan adalah sebuah resep untuk konflik – telah lama diterima sebagai sebuah kebenaran nyata yang tidak dapat disangkal lagi dalam komunitas akademis," merujuk pada istilah "pembarisan negara sayap kanan."
"Negara dan kebangsaan harus dalam keadaan seimbang dengan tujuan untuk memastikan perdamaian," Lieberman mengatakan. "Ini bukanlah sebuah kebijakan kontroversial politik. Ini adalah sebuah kebenaran empiris."
Tidak ada dari pidato tersebut yang diterima dengan baik oleh Netanyahu, yang mengeluarkan sebuah teguran publik untuk menteri luar negerinya beberapa jam setelah pidato tersebut.
"Pidato Lieberman tidak terkoordinasi dengan perdana menteri," kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Perdana Menteri adalah orang yang menangani negosiasi atas nama Israel. Masalah-masalah yang bermacam-macam di sekitar masalah perjanjian perdamaian akan dibahas dan diputuskan hanya pada meja negosiasi, dan tidak di tempat yang lainnya."
Bagaimanapun juga, sumber pemerintah menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem parlementer para menteri dan para anggota Knesset untuk mengungkapkan pendapat mereka di forum internasional. Ekspresi semacam itu tidaklah biasa dan tidak dimengerti oleh komunitas internasional, sumber tersebut mengatakan. Sumber tersebut menambahkan bahwa posisi Lieberman telah bangkit dari waktu ke waktu.
Ada mereka yang percaya bahwa hal ini dapat menjadi bantuan dalam mencari sebuah solusi untuk konflik, sumber tersebut mengatakan. Namun tidak ada keputusan formal pemerintah tentang masalah ini, sumber tersebut menambahkan.
Ini bukanlah ketidakcocokan yang pertama antara dua orang tersebut.
Pada bulan Juli, Lieberman menunjuk seorang duta besar yang bertugas untuk PBB tanpa persetujuan Netanyahu, sebuah gerakan perdana menteri yang dikabarkan tidak dapat diterima. Menteri luar negeri tersebut juga menunjukkan apa yang ia sebut dengan sebuah "rencana pemisahan Gaza", yang akan melihat Israel benar-benar menutup perbatasannya dengan Jalur Gaza.
Partai Yisrael Beiteinu Lieberman adalah anggota terbesar kedua dari koalisi pemerintah Israel, di balik satu-satunya partai Likud milik Netanyahu. (ppt/alj/jp) www.suaramedia.com
