Walid Phares, direktur dari Proyek Terorisme Masa Depan pada Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi, mengkritisi konsep kemitraan tersebut: "Melalui yang disebut 'kemitraan' antara jaringan simpatisan Jihad dan birokrasi AS, Pemerintah AS diinvasi oleh kelomppok militan."
Hanya baru-baru ini, sebuah kelompok legal Washington mengungkap dokumen-dokumen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang merincikan sebuah pertemuan dua hari pada 27 dan 28 Januari 2010, antara Menteri Keamanan Dalam Negeri Janet Napolitano dan Arab, "para pimpinan komunitas" Muslim, Sikh, dan Asia.
Sebuah badan pengawas Judicial Watch melaporkan bahwa mereka mendapatkan dokumen tersebut yang memasukkan sebuah daftar partisipasi individual dan organisasi di dalam pertemuan dengan para individu tersebut dengan ikatan kontroversial, termasuk: Imam Hamad, Direktur Regional Barat Tengah dari Komite Anti Diskriminasi Amerika Arab. Menurut penyelidikan reporter Debbie Schlussel, Hamad terhubung pada kelompok Marxist-Leninist Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan secara finansial mendukung kelompok Hizbullah. Dalam sebuah wawancara televisi pada tahun 2002 pada afiliasi Detroit Fox, Hamad mendukung sebuah program TV Otoritas Palestina yang mendesak anak-anak untuk menjadi pengebom bunuh diri, menyebut program tersebut "patriotik".
Salam Al-Marayati, Pendiri Dewan Urusan Publik Muslim (Muslim Public Affairs Council – MPAC): Menurut laporan pers, Al-Mayarati telah lama dikecam untuk pandangan-pandangan dan pernyataan ekstrimisnya. Pada tahun 1999 mantan Pimpinan Dewan Minoritas Richard Gephardt menarik nominasi Al-Mayarati untuk Komisi Nasional Terorisme karena politik ekstrimis Al-Mayarati. Al-Mayarati suatu ketika mengatakan, "Ketika Patrick Henry mengatakan, 'Berikan saya kebebasan atau berikan saya kematian,' nampaknya, bagi beberapa pihak pernyataan tersebut melambangkan Jihad." Salah satu organisasi yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Masyarkat Islami Amerika Utara (Islamic Society of North America – ISNA), yang didirikan oleh para anggota Ikhwanul Muslimin. ISNA disebut pada tahun 2007 oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah wakil konspirator yang tidak terindikasi dalam sebuah pengadilan federal. Kelompok tersebut teridentifikasi sebagai sebuah penyandang dana utama dari beberapa organisasi, terutama Hamas.
Tambahan untuk daftar hadir dan biografi, dokumen tersebut juga memasukkan korespondensi surat elektronik Departemen Keamanan Dalam Negeri, inti pembicaraan untuk Menteri Napolitano dan sebuah agenda pertemuan.
Di antaranya menyoroti sebuah surat elektronik tertanggal 4 Februari 2010, dari David O'Leary, Kantor Departemen Keamanan Dalam Negeri Urusan Legislatif, kepada David Gersten, Wakil Pejabat untuk Program dan Penyesuaian, Kantor Departemen Keamanan Dalam Negeri kebebasan Sipil dan Hak-hak Sipil: "Gordon Lederman dari staf Senator Lieberman meminta saya menanyakan tentang pertemuan dua hari HSAC pekan lalu dengan Muslim Amerika dan kelompok Arab. Ia dihubungi oleh seorang reporter yang mengatakan kepadanya bahwa MPAC, ISNA dan Masyarakat Muslim Amerika "menolak gagasan" pembujukan bantuan mereka dengan menghadapi kekerasan ekstrimisme dan "marah dan naik darah."
Sebuah surat elektronik pada Jum'at, 29 januari 2010, dari Direktur Eksekutif Advokasi Muslim, Khera Farhana untuk Arif Alikhan, Asisten Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk Kebijakan Perkembangan: "Komitmen Menteri Napolitano yang dibuat untuk para pemimpin komunitas tersebut termasuk…Pertemuan triwulan regular dengan Menteri …Sebuah pembahasan jujur dan penuh akan keluhan resmi dari para anggota komunitas ini tentang kebijakan Departemen Keamanan Dalam Negeri dari para anggota komunitas tersebut yang tidak efektif dan memiliki sebuah dampak merusak dan menghina pada komunitas Muslim, Arab, Sikh, dan Warga Amerika keturunan Asia Selatan.
Sebuah inti pembicaraan internal dokumen Departemen Keamanan Dalam Negeri yang berjudul "Pertemuan pemegang Saham Komunitas" yang menyatakan: "Mengkomunikasikan pemahaman Departemen Keamanan Dalam Negeri tentang kebutuhan untuk mengembangkan kemitraan dengan kelompok Muslim, Sikh, Asia Selatan dan Arab, termasuk mereka yang hadir di dalam pertemuan tersebut… Anda seharusnya mencatatkan pentingnya berbagi informasi dari sebuah perspektif kebijakan dan pada ancaman untuk komunitas Muslim tertentu, Arab, Asia Selatan, dan Sikh."
"Saya gagal melihat bagaimana bergaul dengan para radikal membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri melindungi AS," kata Presiden Judicial Watch, Tom Fitton.
"Pemerintahan Obama membungkuk untuk melayani organisasi Muslim dengan atas nama kebenaran politik. Ini adalah sebuah permaianan politik berbahaya yang dapat menempatkan warga negara Amerika dalam bahaya. Beberapa dari partisipan pertemuan tersebut tidak memiliki urusan membantu Janet Napolitano mendirikan kebijakan keamanan dalam negeri," kata pakar terorisme dan kontributor kantor berita Fox News Walid Phares.
Phares memperingatkan tahun lalu bahwa kebijakan ini dirangkul oleh pemerintahan Obama adalah "betapa kebijakan keamanan nasional Amerika telah dipengaruhi" oleh kelompok Muslim, yang membohongi para pejabat pemerintahan.
Program tersebut mewajibkan membawa masuk kelompok Muslim sebagai "mitra" dalam program berbagi informasi dua arah. (ppt/cfp) www.suaramedia.com
