Lawatan yang dilakukan oleh Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Pasifik, Kurt Campbell, dan wakilnya Scot Marciel, adalah sebuah langkah terbaru yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama untuk menjalin kontak dengan junta militer penguasa Myanmar.
Kedua orang utusan tersebut mendarat di ibukota Naypyidaw dengan menaiki pesawat Angkatan Udara AS yang berangkat dari Bangkok, Thailand, kata juru bicara kedutaan AS, Richard Mei.
"Mereka akan bertemu dengan para pejabat senior pemerintahan hari ini. Esok, mereka akan tiba di Yangon dan bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi dan para pemimpin oposisi lainya," kata Mei kepada AFP.
Para pejabat Myanmar mengatakan bahwa Campbell bertemu dengan Menteri Informasi, Brigadir Jenderal Kyaw Hsann, dan sejumlah organisasi lokal, termasuk kelompok pro junta, Union Solidarity dan Development Association.
Delegasi AS kemungkinan besar tidak akan bertemu dengan pemimpin rezim garis keras, Jenderal senior Than Shwe, namun nantinya akan menggelar pembicaraan dengan Perdana Menteri Thein Sein di Naypidaw, kata mereka.
Peraih anugerah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, tengah berada dalam status tahanan rumah di bekas ibukota Yangon setelah proses penahanannya diperpanjang lagi selama 18 bulan pada bulan Agustus silam, sebuah hal yang memicu kecaman internasional.
Campbell adalah pejabat AS dengan pangkat tertinggi yang pernah dikirimkan ke Myanmar – yang dulu bernama Burma – sejak Madelaine Albright menjadi duta besar PBB pada tahun 1995 dalam masa pemerintahan Presiden Bill Clinton.
"Kami melihat kunjungan ini sebagai sebuah permulaan hubungan antara pemerintah AS dan Myanmar," kata Nyan Win, seorang juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kepada Kantor Berita AFP.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak mengharapkan adanya perubahan besar dari proses pembicaraan tersebut, dia berkata: "Kunjungan ini hanyalah tahapan pertama."
Pemerintahan Obama baru-baru ini menggeser kebijakan AS karena sikap mengisolasi Myanmar terbukti tidak membuahkan hasil, namun Washington mengatakan bahwa pihaknya tidak akan meringankan sanksi tanpa mencapai perkembangan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia.
Junta militer Myanmar memperpanjang masa tahanan rumah Suu Kyi setelah pada bulan Agustus silam, ia dinyatakan bersalah dalam sebuah insiden dimana ada seorang pria AS yang berenang menuju kediamannya di tepi danau, namun para kritikus mengatakan bahwa hal itu hanya sebuah cara untuk menjegal Suu Kyi agar tidak sampai berpartisipasi dalam pemilihan tahun 2012.
Kunjungan Campbell dan Marciel adalah kelanjutan diskusi antara para pejabat Myanmar dan AS pada bulan September lalu di New York, sebuah ajang diskusi yang merupakan kontak tertinggi AS dengan Myanmar dalam kurun waktu nyaris satu dekade.
Pada bulan Agustus, pemimpin Junta, Than Shwe, menggelar pertemuan tak terduga dengan senator Jum Webb dari AS yang datang berkunjung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk membebaskan John Yettaw – pria AS yang berenang dalam kasus Suu Kyi.
Dalam sebuah konferensi pemimpin Asia di Thailand pada bulan lalu, Perdana Menteri Thein Sein menyatakan bahwa junta penguasa Myanmar mencoba mencari peranan untuk Suu Kyi dalam proses rekonsiliasi menjelang proses pemilu yang dijanjikan dan dapat meringankan sanksi Suu Kyi.
Seorang diplomat Barat di Yangon mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan hal penting, namun pada saat yang bersamaan tidak memiliki konsekuensi yang bersifat segera.
"Amat penting melihat cara mereka diperlakukan," kata sang diplomat. "Penting untuk bersikap hati-hati. Semua orang tahu bahwa ada resiko kembali membekunya hubungan kedua negara dalam waktu dua bulan mendatang."
Partai NLD memenangkan pemilihan umum terakhir Myanmar pada tahun 1990 silam dengan telak, namun junta militer Myanmar bersikukuh menolak mengakui hasil pemilihan. AS memperkeras sanksi yang dijatuhkan kepada Myanmar setelah rezim tersebut menghalau gelombang unjuk rasa yang dipimpin oleh para biksu Buddha pada tahun 2007 lalu. (dn/af) www.suaramedia.com
