Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

ISLAMABAD (Berita SuaraMedia) – Gelombang kekhawatiran publik menyapu Pakistan seputar kegiatan diam-diam kontraktor keamanan AS, Dyncorp International, yang dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan Pentagon untuk mengamankan para diplomat AS.

Kehadiran para personel Dyncorp tidak diketahui di Pakistan, hingga sejumlah personel Dyncorp melanggar hukum Pakistan, tertangkap mata menenteng senjata di hadapan publik, menganiaya para penduduk Pakistan dan dibiarkan lolos oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kehebohan tesebut membuka kembali catatan Dyncorp dan Blackwater, kontraktor militer AS, yang dicurigai memiliki hubungan. Kegiatan Blackwater di Irak, Afghanistan, dan Pakistan terbukti sangat meresahkan.

Blackwater menghadapi proses hukum di AS atas berbagai kasus kejahatan yang dilakukan, termasuk pembunuhan, pembantaian massal, penyelundupan senjata, penggunaan serangan mematikan secara berlebihan terhadap warga sipil. Lima orang personel Blackwater tengah menantikan proses persidangan atas tuduhan pembantaian, sementara satu orang lagi dinyatakan bersalah karena pembantaian dan upaya melakukan pembantaian pasca peristiwa penembakan Nisour Square pada tanggal 16 September 2007, yang menewaskan 17 orang warga Irak.

Di Irak, Blackwater dituding menggunakan senjata-senjata yang tidak diperbolehkan oleh otoritas AS yang mempergunakan jasa kontraktor keamanan swasta tersebut, seperti granat tangan dan peluncur granat untuk membantai sejumlah warga Irak.

Pendiri Blackwater, Erik Prince, diselidiki atas dugaan pembunuhan seorang mantan anggota Blackwater, seperti yang dilaporkan oleh mingguan New York, The Nation. Menurut media tersebut, dua orang mantan anggota Blackwater mengungkapkan bahwa Prince memandang dirinya sebagai seorang prajurit perang salib yang bertugas untuk memusnahkan umat Muslim dan agama Islam dari muka bumi ini.

Keduanya menyatakan bahwa Blackwater terlibat dalam penyelundupan senjata ilegal di Irak yang diangkut dengan mempergunakan pesawat pribadi Prince. Tudingan tersebut, dan serangkaian tuduhan lainnya, dimasukkan dalam mosi tuntutan terhadap Blackwater atas tuduhan kejahatan perang yang diajukan oleh para pengacara warga Irak. Pada tanggal 2 Maret, Erik Prince mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Blackwater.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Vanity Fair pada tanggal 5 Desember, Prince balik mengecam, dia mengungkapkan hal-hal lain. Diantaranya, fakta bahwa dirinya membantu melatih tim pembunuh CIA yang memburu donatur senior Al-Qaeda di Jerman, termasuk juga seorang ilmuwan nuklir asal Pakistan.

Peranan dan aktivitas Blackwater baru-baru ini menjadi subjek perdebatan di Washington. Hal itu terjadi menyusul terungkapnya fakta bahwa CIA memanfaatkan Blackwater untuk melacak dan membunuh para pemimpin Al-Qaeda di Pakistan. Para anggota dewan merasa geram karena tugas semacam itu justru dilimpahkan kepada kontraktor keamanan swasta.

Dennis Kucinich, anggota Komite Pengawas dan Reformasi Pemerintahan yang telah menyelidiki sepak terjang Prince dan Blackwater sejak tahun 2004, mengatakan, "Jika tuduhan-tuduhan tersebut benar adanya, maka Blackwater adalah sebuah perusahaan kriminal yang menipu para wajib pajak dan membantai warga sipil yang tidak bersalah."

"Blackwater memiliki hukum sendiri, baik secara internasional dan domestik. Yang harus dipertanyakan, mengapa mereka melakukan segala sesuatunya dengan bebas dan tidak tersentuh hukum. Selain Blackwater, kita juga harus menginterogasi orang-orang yang menugaskan Blackwater di masa pemerintahan sebelumnya. Merekalah yang mendanai dan mempekerjakan organisasi ini. Blackwater tidak akan ada tanpa dukungan orang pemerintahan, hal ini harus diselidiki secara menyeluruh.

Untuk menutupi reputasinya yang rusak, Blackwater melakukan proses "pengemasan ulang" dalam 12 tahun masa tugasnya. Blackwater beberapa kali mengganti nama dan logo perusahaan. Prince telah menciptakan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Blackwater, beberapa diantaranya terdaftar di luar negeri dan melakukan operasi secara diam-diam agar penipuan dan kejahatan lainnya tidak terendus. Blackwater kini beroperasi di bawah bendera Xe Services LLC.

Aktivitas Dyncorp di Pakistan juga menimbulkan kerisauan ketika perusahaan tersebut dilaporkan telah menyuap para pejabat untuk mendapatkan ijin impor senjata terlarang dan diam-diam merekrut dan melatih mantan personel militer di sebuah lokasi di Sihala, yang bedekatan dengan instalasi nuklir Pakistan, serta lokasi lain di luar kota Islamabad.

Hal ini memantik kecurigaan bahwa Pentagon telah menugaskan kontraktor militer tersebut untuk mendirikan pasukan swasta dengan berbagai tujuan. Laporan-laporan sebelumnya menyebutkan mengenai keberadaan sebuah tim asal AS yang terbang ke Dubai dalam perjalanan menuju Islamabad untuk melakukan intervensi mendesak setelah mendapatkan pemberitahuan palsu tentang hilangnya sejumlah materi nuklir. Hal tersebut memantik kekhawatiran bahwa AS berkeinginan menempatkan tim khusus di Pakistan. Pengadilan-pengadilan tingkat tinggi saat ini tengah mempelajari petisi publik yang bertujuan untuk melarang kegiatan DynCorp dan Blackwater.

Allison Stranger, dalam bukunya yang berjudul "One Nation Under Contract: The Outsourcing of American Power and the Future of Foreign Policy", menyebutkan bahwa Pentagon mempekerjakan banyak kontraktor karena tidak memiliki banyak prajurit, rekan atau sekutu untuk menjalankan berbagai peperangan yang masuk dalam agendanya. Dia menuliskan, "Para kontraktor mengamankan para personel dan lokasi-lokasi penting, termasuk kedutaan kita, memberi makan dan menaungi pasukan kita, melatih prajurit dan anggota kepolisian, dan bahkan mengawasi kinjera kontraktor lainnya." Begitu berpengaruhnya mereka,sejumlah kontraktor bahkan sampai disebut sebagai pemerintah bayangan Amerika.

Pentagon memiliki motif lain untuk mempergunakan jasa kontraktor swasta. Dengan demikian, Pentagon dapat menyembunyikan jumlah sebenarnya dari tentara penjajah dan juga korban-korbannya. Misalnya saja, menurut laporan News & World tanggal 30 Oktober silam, tidak ada catatan mengenai ribuan orang warga Irak, Afghanistan dan para pekerja migran lainnya yang direkrut untuk melakukan pekerjaan mematikan dan terbunuh ketika bekerja untuk kontraktor AS. Kematian-kematian tersebut tidak menimbulkan masalah bagi AS. Jika pasukan militer AS yang terbunuh, maka Pentagon akan mendapatkan masalah untuk menjelaskan mengenai tingginya angka kematian pasukan. (dn/ax) www.suaramedia.com