Ada sejumlah argumen yang beredar di Tokyo yang menyebutkan bahwa para pemilih mungkin saja menunjukkan tanda-tanda menjauh dari pemerintahan Hatoyama. Hatoyama mulai menjabat tiga bulan yang lalu dengan menjanjikan perubahan fundamental dalam tatanan pemerintahan Jepang pasca perang.
Meski tingkat popularitas Hatoyama masih tetap tinggi, angka tersebut mulai mengalami penurunan seiring dengan banyaknya pihak yang mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Hatoyama serta kemampuan perdana menteri baru Jepang tersebut untuk mengelola negara Jepang, demikian kata sejumlah analis.
"Dari hari ke hari, Hatoyama tampaknya mengatakan dan melakukan hal-hal yang berbeda," kata Minoru Morita, seorang pengamat politik yang mengepalai sebuah organisasi penelitian independen di Tokyo. "Hal ini mulai menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Hatoyama."
Sebagian besar pemilih tampaknya masih bersedia memberikan tambahan waktu kepada Hatoyama dan partai Demokratisnya untuk merealisasikan janji-janji kampanye Hatoyama dalam birokrasi yang kuat, dan membangun ekonomi yang berorientasi pada konsumen. Namun para pakar politik memperingatkan bahwa tingkat dukungan terhadap pemerintah Jepang saat ini akan tergerus jika tidak mampu memberikan hasil nyata dalam berbagai sektor penting, seperti sektor lapangan kerja Jepang yang hampir mati.
Awalnya, para pemilih tampaknya tidak terlalu terusik dengan skandal keuangan tersebut, karena sebagian besar dana yang dipersoalkan berasal dari kocek Hatoyama, atau ibunda Hatoyama, seorang ahli waris yang memiliki harta melimpah.
Namun, hal tersebut mulai mempengaruhi opini publik terhadap sang perdana menteri. Dengan menyoroti besarnya kekayaan keluarga Hatoyama, skandal tersebut mulai menimbulkan keraguan terhadap perdana menteri Jepang tersebut. Karena publik menyadari bahwa Hatoyama memiliki hubungan erat dengan memburuknya situasi ekonomi yang dialami oleh rata-rata masyarakat Jepang.
Menurut pemberitaan sejumlah surat kabar Jepang, Hatoyama akan segera menyampaikan pernyataan tertulis kepada para jaksa penuntut di Tokyo, dalam pernyataan tersebut, Hatoyama akan membantah bahwa dirinya tahu menahu dengan dana sumbangan sebesar $4 juta yang – menurut para jaksa – telah dipalsukan laporannya. Terkadang, dana tersebut diatasnamakan orang-orang yang sudah meninggal.
Media Jepang menambahkan bahwa Hatoyama akan mengatakan kepada para jaksa bahwa dirinya tidak mengetahui ada aliran dana jutaan dolar yang diterima partainya dan berasal dari ibunya.
Laporan media menyebutkan bahwa para jaksa penuntut mempertimbangkan tuntutan terhadap salah satu mantar sekretaris partai Hatoyama atas kekeliruan laporan dana, namun mereka mengatakan bahwa sang perdana menteri tidak akan dijerat dengan tuduhan kriminal.
Tetap saja, fakta bahwa Hatoyama mungkin terlibat dalam skandal dana kampanye telah merusak kredibilitasnya sebagai seorang tokoh reformis, demikian kata para analis.
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap Hatoyama menurun dari angka dukungan tertinggi (70 persen) yang terjadi sesaat setelah Hatoyama mulai menjabat pada bulan September. Hasil jajak pendapat yang dgelar oleh NHK menunjukkan bahwa ada 56 persen dari 1.111 orang pemilih Hatoyama memberikan dukungan terhadap sang perdana menteri, sementara 34 persen responden mengatakan bahwa mereka tidak lagi mendukung Hatoyama. Jajak pendapat tersebut dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 Desember. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon.
Kredibilitas pemerintahan Hatoyama kembali mendapatkan hantaman telak pada pekan ini ketika para anggota Partai Demokratis memutuskan untuk menunda rencana penghapusan pajak bahan bakar. Pihak partai mengatakan bahwa dana tersebut diperlukan untuk membantu menyeimbangkan neraca anggaran Jepang seiring dengan meningkatnya hutang nasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, surat kabar dan majalah terkemuka Jepang mengecam Hatoyama atas komentar-komentarnya yang dianggap tidak konsisten berkenaan dengan negosiasi kesepakatan relokasi pangkalan udara AS di Okinawa. Kritikan semakin memuncak ketika pada hari Selasa lalu, Hatoyama memutuskan untuk menunda keputusan pangkalan militer tersebut dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. (dn/ny) www.suaramedia.com
