Sebuah MoU yang ditandatangani pada hari Sabtu menandai penyerahan fasilitas kontroversial itu ke tangan Afghanistan dalam beberapa bulan ke depan.
"Kementerian pertahanan Afghanistan dalam beberapa hari akan mulai melatih sebuah unit yang akan mengambil alih tanggung jawab atas penjara tersebut," bunyi pernyataan kementerian.
Fasilitas penjara yang didirikan untuk menahan para warga sipil dalam invasi AS ke Afghanistan tahun 2001 itu telah menerima banyak kritik atas kekejaman mereka terhadap para tahanan, dibanding-bandingkan dengan penjara Guantanamo dan Abu Ghraib di Irak,
Fasilitas tersebut berada dalam penyelidikan sejak dua tahanan Afghanistan meninggal setelah dipukuli, kurang tidur, dan terus diikat dengan rantai di dalam fasilitas itu pada tahun 2002, berujung pada tuntutan hukum terhadap pasukan Amerika untuk penyiksaan terhadap tahanan.
Para tahanan yang berada di Bagram tidak diberi pengacara ataupun persidangan, sebuah praktik yang harus diakhiri oleh Washington di Irak tahun lalu di bawah kesepakatan dengan pemerintah Irak.
Tahun lalu, AS membentuk sebuah sistem yang mengijinkan para tahanan Bagram untuk menentang penahanannya dibantu dengan "perwakilan personal" dari pihak militer yang bukan pengacara.
Pemerintah Afghan telah lama mengharapkan pemindahaan para tahanan dari kendali pasukan militer asing dengan alasan bahwa orang Afghan seharusnya tidak ditahan oleh kekuatan asing di dalam wilayahnya sendiri.
"Presiden Karzai sendiri telah mengatakan bahwa penahanan dan penangkapan para tersangka harus menjadi tanggung jawab pemerintah Afghan. Jadi kesanalah semua ini mengarah," ujar Kolonel Stephen Clutter, juru bicara operasi tahanan militer AS di Afghanistan.
"Pada akhirnya ini akan membantu Afghanistan memperkuat keamanannya sendiri."
Clutter mengatakan bahwa personel Afghan dapat mulai bekerja di Bagram pada bulan Maret.
"Kami belum menentukan berapa lama pastinya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transisi namun jadwalnya sangat agresif," ujarnya.
Jenderal Mohammad Zahir Azimi, juru bicara untuk kementerian pertahanan Afghan, mengatakan bahwa penyerahan itu dapat memakan waktu enam bulan.
"Ini adalah langkah yang sangat bagus dan penting bagi pemerintah Afghan untuk mereka memiliki tanggung jawab atas tahanan Afghan," ujarnya.
Pemerintah Afghan memutuskan bahwa kementerian pertahanan akan memegang tanggung jawab transisi pada awalnya, namun kemudian peran itu akan ditransfer ke kementerian kehakiman.
Awal Januari, Ramzi Kaseem, seorang pengacara untuk para tahanan di penjara Teluk Guantanamo AS di Kuba, dan penjara Bagram di Afghanistan bahwa ada rencana dari Kementerian Pertahanan AS yang menginginkan adanya penghancuran barang bukti atas apa yang terjadi di Bagram.
Sang pengacara mengatakan, "Upaya pemerintah AS untuk menghancurkan penjara Bagram ada hubungannya dengan pelaksanaan operasi militer di Afghanistan, dan hal itu tampaknya merupakan sebuah upaya untuk melindungi rahasia mereka."
Kementerian Pertahanan AS sebelumnya telah memberikan isyarat untuk memindahkan seluruh tahanan di Bagram pada tanggal 19 Januari mendatang ke sebuah penjara yang dibangun di lokasi lain yang berdekatan. Setelah itu, Pentagon berencana untuk langsung mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan penghancuran.
Bulan lalu, sebuah fasilitas baru senilai USD 60 juta, yang disebut Parwan Detention Centre di provinsi Parwan, diresmikan untuk menggantikan penjara lama yang terletak di dalam hangar pesawat. (rin/aj/sm) www.suaramedia.com
