Laporan yang meneliti situasi Pakistan dalam rentang waktu antara satu hingga tiga tahun itu menyingkirkan kemungkinan pengambilalihan oleh Taliban atau kemungkinannya menjadi failed state pertama di dunia yang memiliki nuklir.
"Daripada pengambilalihan oleh Taliban, kita seharusnya melihat pergeseran kekuatan dari masyarakat pro-Barat yang sekuler ke sebuah masyarakat anti-Amerika yang relijius," ujar Jonathan Paris, yang memproduksi laporan untuk Legatum Institut, wadah pemikir berbasis di London.
Paris meramalkan bahwa Pakistan adalah yang paling mungkin untuk melaluinya dengan militer yang terus memainkan peran kuat di balik pembentukan kebijakan keamanan dan luar negeri.
"Spekulasi mengenai pengambilalihan oleh Taliban secara dramatis melebih-lebihkan kesediaan para elit militer dan politik untuk menyerahkan kekuasaan pada Taliban," bunyi laporan tersebut.
Paris, yang juga bekerja utuk Atlantic Council of the United States, melihat Pakistan menjauh dari Barat ketika Washington membutuhkan dukungannya di Afghanistan.
"Pengaruh AS dan Inggris terhadap Pakistan tidak bertambah, malah berkurang. Masyarakat Pakistan bergerak ke arah anti-Amerikanisme dan hukum Syariah," ujarnya.
Meningkatnya pengaruh partai politik relijius dan kelompok-kelompok di provinsi Punjab akan secara perlahan mengubah Pakistan dengan mengeksploitasi kepedihan rakyat, termasuk terhadap ekonomi dan lamban serta korupnya sistem hukum negara.
"Bahaya yang menghadang militer, dan juga bagi Pakistan secara umum, bukan Talibanisasi melainkan fundamentalisme relijius dari kelompok Punjab dan sekutu-sekutunya."
Partai politik relijius – yang menyebarkan retorika anti-Amerika – tidak akan menjadi dominan, namun akan menimbulkan tekanan bagi pemerintah untuk menolak kerjasama publik dengan Washington dan menyulitkan Paman Sam memberantas kelompok Taliban.
"Partai-partai relijius secara umum menentang semua aksi militer dan polisi terhadap kelompok relijius mana pun," bunyi laporan tersebut.
Pergeseran itu akan berimplikasi terhadap hubungan dengan India, yang ingin Pakistan menyingkirkan kelompok-kelompok seperti Lashkar-e-Taiba, menyalahkannya atas serangan yang terjadi di Mumbai tahun 2008.
Paris, yang latar belakang penelitiannya berawal dari Timur Tengah, juga mengatakan bahwa ia melihat resiko dari perpecahan organisasi menjadi kelompok-kelompok kecil dan lebih ekstrem, sebuah pola yang telah terlihat di antara kelompok-kelompok Palestina. Ini akan membuat mereka lebih sulit dikendalikan dan meningkatkan resiko serangan yang tidak dikoordinasikan oleh para pemimpin mereka.
Di saat yang sama, organisasi-organisasi relijius memperluas operasinya dalam bidang kesejahteraan dan pendidikan, membuatnya sulit secara politik bagi negara untuk membubarkan mereka. (rin/dn) www.suaramedia.com
