Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

KABUL (Berita SuaraMedia) - Sebagai upaya untuk menjinakkan Taliban, Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, merancang sebuah rencana perdamaian.

Waheed Omar, juru bicara Karzai, menyatakan kepada Agence France-Presse (AFP) pada hari Minggu (17/01), "Kami telah melakukan sejumlah hal pada masa lalu namun kami merasa itu belum cukup.

"Kami belum mampu meyediakan kemanan yang semestinya kepada pihak-pihak yang bergabung dengan pemerintah. Kami mungkin tidak cukup bagus dalam hal penyediaan kesempatan ekonomi, pekerjaan, dan hal-hal lain yang diinginkan oleh siapa pun setelah reintegrasi," lanjut Omar.

Menurut Omar, rencana perdamaian yang dirancang Karzai meliputi pemberian 'insentif ekonomi' bagi mereka yang menurunkan senjata.

"Skema yang kami tawarkan pada saat ini mempertimbangkan semuanya dan belajar dari kesalahan masa lalu serta mencoba memberi program baru dimana kami memiliki semua dasar yang diperlukan untuk memungkjinkan pihak yang mengikuti program untuik memiliki hidup yang damai," lanjut Omar.

Omar menyatakan bahwa rencana tersebut akan merangkul kaum militan dari semua tingkatan, mulai dari pemimpin politik hingga prajurit di lapangan.

Rencana tersebut sebenarnya akan diungkapkan oleh Karzai sebelum ia pergi guna menghadiri konferensi di London pada 28 Januari mendatang. Rencana Karzai ini muncul pada saat yang kritis bagi para pemerintah Afghanistan: sebagian besar anggota kabinet baru saja mendapat penolakan dari parlemen.

Kelompok Taliban tersingkir dari tampuk pemerintahan di Afghanistan akibat invasi AS pada tahun 2001 dan digantikan oleh pemerintahan baru yang didukung oleh AS. Taliban tidak tinggal diam. Mereka terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan dukungan Barat tersebut.

Terdapat kesempatan untuk melakukan pembicaraan damai. Namun, Taliban tidak bersedia terlibat dalam pembicaraan damai selama pasukan asing belum hengkang dari Afghanistan.

Demi meredam sepak terjang Taliban, Karzai pernah menjanjikan amnesti bagi pejuang yang menurunkan senjata. Namun, menurut PBB, hanya 170 pejuang Taliban yang meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan pemerintah selama 2009.

Washington Post melaporkan bahwa pemerintahan Obama mendukung rencana perdamaian Karzai. "Ada rencana yang bagus... mereka telah belajar dari pengalaman," kata  Richard Holbrooke, utusan khusus AS untuk Afgahistan dan Pakistan.

Holbrooke menyatakan bahwa ia telah merundingkan rencana tersebut dengan Karzai. Menurutnya, rencana tersebut merupakan upaya yang lebih baik daripada upaya-upaya sebelumnya. "Tak bisa lebih buruk lagi," kata Holbrooke.

Menurut Holbrooke, mayoritas masyarakat yang berjuang bersama Taliban bukanlah pendukung kelompok tersebut. "Ada banyak orang di luar sana yang berperang untuk Taliban tanpa memiliki komitmen ideologis terhadap prinsip, nilai atau pergerakan politik pimpinan Mullah Omar," kata Hoolbrooke. "Mereka bukan pendukung ideologi Al Qaeda". Lanjut Hoolbrooke, "(Mereka berperang) karena mereka merasa tidakadanya  ketidakadilan, atau ada anggota keluarga yang menjadi korban insiden sipil akibat serangan drone AS."

"Tak ada sarana bagi mereka untuk pergi dari musim dingin saat ini dan itu harus dicipta ulang nyaris dari dasar", imbuh Hoolbrooke. "Jika tidak, maka Anda memberi orang-orang dua pilihan saja: membunuh atau terbunuh."

Skema srupa sebelumnya juga telah ditawarkan oleh pemerintahan Inggris pada pecan lalu.

Selama berbulan-bulan, diplomat dan agen intelijen Inggris serta AS telah mendekati komandan Taliban yang dianggap dapat diajak berekonsiliasi. Namun, pendekatan yang mereka lakukan tidak terkoordinasi dan sering disabotase oleh rasa saling curiga. Terutama, AS dan pemerintah Karzai telah lama curiga terhadap upaya Inggris membujuk pejuang Taliban dan kelompok lain untuk menghentikan perjuangan mereka.

Pemerintah Inggris kini mengusulkan agar sebuah inisiatif internasional yang terkoordinasi, digambarkan oleh beberapa pihak seperti dana, harus dibentuk sebagai tujuan utama dari konferensi London tentang Afghanistan pada 28 Januari. Langkah tersebut mencerminkan peningkatan kesadaran di London, Washington, dan seluruh NATO bahwa konflik itu tidak dapat dimenangkan secara militer dan bahwa sejenis akomodasi dengan pemberontakan Taliban tidak dapat dihindari.

David Miliband, Menteri Luar Negeri, mengatakan bahwa ia berharap konferensi London akan menyetujui apa yang ia sebut sebagai "program reintegrasi" untuk membantu pemerintah Kabul menawarkan jalan keluar dari kekerasan bagi rakyat Afghan yang bergabung dengan Taliban namun tidak berkomitmen terhadap ideologinya dan dapat didorong untuk kembali ke kehidupan sipil.

"Gerakan ini bukan sebuah monolit, ia terdiri atas berbagai kelompok berbeda yang beranggotakan pejuang-pejuang asing, suku lokal, mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan pejuang bayaran yang hanya dibayar 10 dolar per hari," ujarnya. "Pergerakan ini sangat mengandalkan dukungan atau persetujuan dari warga biasa, yang kebanyakan mendukung Taliban."

"Namun dengan strategi politik yang tepat dan keseimbangan kekuatan militer dan rangkulan politik yang tepat kita dapat mengeksploitasi perpecahan itu." (es/io/sm) www.suaramedia.com