Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

KABUL (Berita SuaraMedia) – Setengah dari penduduk Afghanistan yang telah dewasa setidaknya telah satu kali menyuap pejabat pemerintahan untuk mendapatkan "jalan pintas" atau harus mendapatkan bantuan karena pelayanan publik yang buruk, hal tersebut disampaikan oleh PBB dalam laporannya pada hari Selasa. Dokumen tersebut mengungkapkan betapa parahnya tingkat korupsi yang melanda Afghanistan.

Warga Afghanistan membayar uang suap dalam jumlah besar. Nyaris mencapai US$2,5 miliar. Jumlah tersebut hampir setara dengan seperempat angka Produk Domestik Bruto negara tersebut – dalam periode 12 bulan yang berakhir pada musim gugur lalu.

Rata-rata uang suap yang dibayarkan berjumlah US$160, jumlah yang cukup besar di negara dengan pendapatan per kapita di bawah US$500. Data tersebut terungkap dalam laporan yang dibuat berdasarkan wawancara dengan ribuan orang di seluruh penjuru Afghanistan.

Sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka sampai tidak bisa membayangkan ada layanan publik yang diselesaikan tanpa harus membayar. Sebagian besar merasa bahwa membayar uang ekstra untuk mendapatkan layanan, pelakuan lebih baik atau menghindari denda merupakan hal yang "normal".

Uang suap diharuskan dan ditarik oleh para politisi, jaksa, kantor pajak dan siapapun yang memiliki kekuasaan dan memberikan layanan jasa dalam tingkat yang paling kecil sekalipun, mulai dari pegawai administrasi paling kecil di kantor pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin mengemudi hingga pejabat tertinggi pemerintahan.

Sebagian besar uang suap tersebut mengalir kepada polisi, hakim, dan pejabat pemerintahan daerah lainnya. Tidak berhenti di situ, penduduk Afghanistan juga dimintai uang suap oleh guru-guru di sekolah umum, serta dokter dan suster di rumah sakit milik pemerintah.

Laporan dari lembaga pengawas obat-obatan terlarang dan kejahatan PBB tersebut muncul pada saat AS dan rekan-rekannya mengembangkan rencana untuk mendukung Presiden Hamid Karzai untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membalikkan keunggulan kelompok Taliban. Para pejabat AS telah sejak lama mengatakan bahwa kemarahan publik terhadap tingginya tingkat korupsi dan rendahnya efisiensi kinerja pemerintahan membuat banyak warga Afghanistan berpaling kepada kelompok-kelompok gerilyawan.

"Rakyat Afghanistan mengatakan bahwa mereka tidak punya lagi tempat berpaling," kata Antonio Maria Costa, direktur eksekutif program tersebut, ketika mempresentasikan laporannya di London. "Aparat penegak hukum menjadi penjahat yang paling besar."

Karzai sendiri mengakui bahwa memang ada korupsi di negaranya, namun ia mengatakan bahwa masalah korupsi di negaranya terlalu dibesar-besarkan di luar negeri. Karzai beranggapan bahwa korupsi dilakukan di banyak negara. Ia bersikeras bahwa komunitas internasional di Afghanistan juga bersalah karena korupsi, menghamburkan dana bantuan untuk membayar konsultan dengan harga berlebihan dan juga uang suap.

Isu tersebut semakin mengemuka pasca pemilihan presiden tanggal 20 Agustus lalu, pemilihan presiden yang kontroversial karena diwarnai dengan kecurangan untuk menguntungkan Karzai, demikian menurut keterangan auditor PBB. Karzai diresmikan sebagai prsiden dua bulan kemudian setelah satu-satunya pesaing mengundurkan diri dari pemilihan ulang, ia mengklaim bahwa proses pemilihan tidak akan berlangsung dengan adil.

AS dan negara-negara lain yang mengirimkan pasukan dan bantuan untuk Afghanistan merencanakan konferensi besar minggu depan. Konferensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dukungan untuk pemerintahan Afghanistan pada saat AS dan negara-negara sekutunya di NATO meningkatkan kontribusi militer masing-masing. Laporan tersebut tampaknya sengaja dirilis tepat waktu untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dan mengingatkan mereka akan pentingnya penanganan masalah tersebut.

Seorang responden mengatakan bahwa "juru tagih" suap seringkali berkeliaran di luar gedung milik pemerintah, mendekati orang-orang yang tengah mengurus paspor atau surat ijin mengemudi. Orang-orang tersebut menjanjikan layanan birokrasi yang cepat dan menjanjikan bahwa hasilnya akan keluar dalam beberapa hari, proses "normal" pengurusan surat memakan waktu berminggu-minggu.

"Dia yang mengambil uang, tentu saja dia kemudian membaginya dengan orang-orang yang ada di dalam kantor," kata pria yang menolak menyebutkan identitasnya tersebut seperti dikutip oleh laporan PBB tersebut.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan wawancara yang dilakukan tahun lalu, dari bulan Agustus hingga Oktober, terhadap 7.600 orang penduduk Afghanistan di 12 kota di masing-masing provinsi dan lebih dari 1.600 desa yang tersebar di Afghanistan.

PBB mengatakan bahwa satu dari dua orang mengaku pernah membayar uang suap kepada pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintah juga seringkali secara terang-terangan meminta uang, sementara dalam beberapa situasi lainnya, mereka meminta suap dengan lebih terselubung, biasanya untuk jenis "pembayaran" dalam bentuk lain, seperti ternak.

Rata-rata, para korban penyuapan mengaku diharuskan membayar hampir lima kali dalam satu tahun. Laporan tersebut memperkirakan bahwa dari angka-angka  tersebut, total para penduduk Afghanistan membayar uang suap sebesar US$2,49 miliar dalam periode 12 bulan, atau 12 persen dari Produk Domestik Bruto nasional yang besarnya US$10,6 miliar.

Hanya 9 persen masyarakat kota yang yakin bahwa korupsi yang pantas dilaporkan kepada pihak berwenang, mungkin karena pihak berwenang sendiri korup.

Costa mengatakan bahwa korupsi yang berakar kuat di Afghanistan semakin meningkatkan industri peredaran obat-obatan terlarang.

"Obat-obatan terlarang dan penyuapan adalah dua hal yang menjadi sumber penghasilan terbesar di Afghanistan," katanya. Perdagangan opium di Afghanistan tahun lalu berjumlah US$ 2,8 miliar.

Pemerintahan Karzai telah berupaya untuk menanggulangi korupsi di masa lalu, sebuah upaya yang tidak berhasil. Lembaga anti korupsi yang dibentuk untuk menangani permasalahan tersebut dibubarkan setelah diketahui bahwa pemimpin lembaga tersebut terlibat dan dipenjara atas tuduhan peredaran obat-obatan terlarang di AS. Sebuah lembaga lain didirikan tahun lalu dengan janji untuk melakukan peradilan tingkat tinggi, namun masyarakat Afghanistan tetap saja mengatakan bahwa korupsi dalam pemerintahan merupakan masalah yang paling besar.

Organisasi non-pemerintahan, Transparency International, tahun lalu menempatkan Afghanistan di peringkat ke-176 dari 180 negara dalam jajak pendapat tahunan yang mengukur tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan politisi. Afghanistan hanya berada di atas negara-negara seperti Haiti, Irak, Myanmar dan Somalia. (dn/st) www.suaramedia.com