"Pemerintah sedang mengerjakan kembalinya kasus-kasus korupsi di pengadilan Swiss sesuai keputusan Mahkamah Agung, namun Presiden memiliki kekebalan menurut Konstitusi dan akan utuh hingga DPR menginginkannya untuk tetap tinggal di sana," ujar Yousuf Raza Gilani kepada DPR pada hari Rabu.
Pengadilan tertinggi Pakistan tahun lalu menghapus Peraturan Rekonsiliasi Nasional (NRO) Pervez Musharraf yang telah membatalkan tuntutan korupsi terhadap Zardari.
Pengadilan meminta pemerintah federal menghubungi petugas kehakiman Swiss untuk kembalinya langkah-langkah hukum dalam pengadilan Swis untuk mengembalikan uang yang digelapkan oleh sejumlah politisi Pakistan, termasuk Presiden Zardari, ke negara Muslim ini.
Ia meyakinkan DPR bahwa pemerintah menghormati pengadilan dan akan mengimplementasikan dakwaan Mahkamah Agung atas NRO.
Zardari berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri bersama pemerintahannya yang dituduh melakukan korupsi.
Menyusul keputusan Mahkamah Agung itu, anggota senior partai penguasa Pakistan telah diperintahkan untuk menghadap ke pengadilan.
Pengadilan anti-korupsi Pakistan di kota Karachi telah memanggil 52 pejabat pemerintah, termasuk yang pangkatnya tinggi. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa di antara pejabat-pejabat top itu terdapat Menteri Dalam Negeri Rehman Malik dan Sekretaris Kepresidenan Salman Farooqi.
Mahkamah Agung Pakistan beberapa waktu lalu memerintahkan pemerintah untuk membuka kembali semua kasus terhadap Presiden Asif Ali Zardari, tiga menteri, tiga birokrat top, dan pejabat lainnya.
Pengadilan tinggi beranggotakan 17 hakim itu memutuskan NRO tidak berlaku lagi. Peraturan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Pervez Musharraf itu membatalkan semua kasus korupsi dari sejumlah politisi.
Meminta pemerintah membuka kembali semua kasus melawan Zardari dan yang lainnya, pengadilan itu dalam dakwaannya setebal 300 halaman mengutip kasus-kasus dari berbagai kepala negara yang dibawa ke pengadilan untuk menjawab tuduhan korupsi termasuk mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos.
Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah menghubungi pengadilan Swiss untuk menyelesaikan kasus-kasus pencucian uang dan korupsi terhadap Zardari. Mahkamah secara spesifik meminta pemerintah bertanggung jawab untuk 600 juta dolar di rekening bank asing Zardari. Mahkamah juga memerintahkan Perdana Menteri Yousaf Raza Gilani untuk mengimplementasikan perintahnya.
Amnesti di bawah NRO dikabulkan pada bulan Oktober 2007 oleh Musharraf, yang berada di bawah tekanan internasional untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis di negara pemilik nuklir tersebut. NRO membuat marah rakyat Pakistan dan aktivis pembela HAM karena dianggap melindungi orang-orang kaya dari dakwaan korupsi.
Dalam sebuah petisi terbaru, pemerintahan Partai Rakyat Pakistan Zardari berpendapat bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki yuridiksi untuk meminta pemerintah menghubungi pihak yang berwenang di Swiss terkait kasus Zardari yang tertunda.
Selain tekanan yang dating dari sipil, penggulingan Zardari juga dating dari militer negeri itu sendiri, yang telah secara aktif berupaya mendestabilisasi pemerintahan dan menggulingkan Presiden Asif Ali Zardari.
"Militer Pakistan terus menggulingkan sistem politik dan yudisial di Pakistan," kata Ali Dayan Hassan dari HRW sebagaimana dikutip oleh Independent. "Setelah delapan tahun berlangsungnya pemerintah militer yang kacau dan walaupun terdapat pemilu pemerintahan sipil, militer tampaknya terus berusaha melakukan kekerasan dengan impunitas," kata Hassan.
Di Propinsi Baluchistan, terdapat upaya untuk meraih kebebasan sendiri, terpisah dari Pakistan. Rezim Jenderal Musharraf memberantas gerakan kemerdekaan rakyat Baluchistan dengan cara yang brutal. Seorang pimpinan veteran, Nawab Akbar Bugt, tewas. Sejumlah tersangka aktivis dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses peradilan. Sejumlah aktivis menghilang. Jumlah orang yang dipenjara atau menghilang tersebut tidak diketahui. Jenderal Musharraf dianggap sebagai sekutu oleh AS dalam "perang melawan teror". Oleh karena itu, Barat mendiamkan saja aksi Musharraf.
Laporan Independen menunjukkan bahwa militer berusaha menentang Zardari pada musim gugur lalu sehubungan dengan sebuah bantuan dari AS. "Dalam sebuah upaya yang jelas untuk......memaksakan pengunduran" Presiden Zardari. (rin/pv/an) www.suaramedia.com
