Kedua kapal itu menjaring ikan di dekat sebuah rantai kepulauan yang oleh Rusia disebut kepulauan Kuril Selatan dan di Jepang dikenal dengan nama Wilayah Utara.
Menurut pemerintah Rusia, para penjaga pantai awalnya melepaskan tembakan peringatan dari sebuah helikopter dan kemudian menembak langsung ke arah kapal ketika para nelayan tidak berhenti saat masuk ke perairan pulau Kunashir.
Kementerian luar negeri Jepang mengatakan bahwa tindakan Rusia itu sangat tidak pantas dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Kementerian mengatakan bahwa kedua kapal pukat ikan itu kemudian kembali ke pelabuhan asal dengan 20 bekas tembakan di lambungnya.
Yasuaki Tanizaki, ketua urusan Eropa di kementerian luar negeri, mengatakan bahwa kapal-kapal itu memancing ikan di area yang telah disepakati oleh kedua negara.
Jepang dan Rusia belum menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri permusuhan pasca Perang Dunia II karena keduanya mengklaim kepulauan, yang dirampas oleh pasukan Soviet tahun 1945 yang mengusir para penduduk Jepang di sana, itu sebagai bagian dari wilayahnya.
Di tahun 2006, seorang nelayan Jepang di atas sebuah kapal penangkap kepiting terbunuh oleh tembakan peluru nyasar penjaga perbatasan Rusia.
November tahun lalu, Pemerintah Jepang telah mengadopsi sebuah dokumen yang mengklaim bahwa Rusia "menempati secara ilegal Kepulauan Kuril Selatan".
Ini adalah tanggapan terhadap usulan oleh seorang anggota parlemen Jepang mengenai Jepang agar lebih aktif terlibat dalam proyek-proyek ekonomi di Kuril Selatan, bahkan jika itu membutuhkan "persetujuan sementara" dari Rusia atas pulau-pulau tersebut.
Mengomentari situasi tersebut, Dmitry Streltsov, Kepala Departemen Studi Asia Afrika, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Negeri Moskow (MGIMO) mengatakan, ""Menurut saya, situasi zaman sekarang di Jepang tidak berubah drastis. Seluruh kecenderungan ini dibentuk selama setahun lalu, ketika majelis tingkat rendah dari parlemen Jepang menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan Kepulauan Kuril Selatan sebagai 'wilayah-wilayah pendudukan'. Hal lain adalah bahwa, sekarang, yang disebut 'populis politik' yang berlaku di Jepang dan juga di beberapa negara-negara lain di dunia, dan di Jepang itu sangat topikal."
"Jadi kabinet dari Partai Demokrat sangat bergantung pada fluktuasi suasana hati elektoral. Jadi yang dinamakan dengan masalah 'Wilayah Utara' ini dihubungkan dengan fakta bahwa masalah ini ditangani oleh Jepang sebagai masalah martabat nasional. Beberapa generasi dari Jepang telah diajarkan bahwa Uni Soviet menerapkan agresi melawan Jepang dan menduduki wilayah ini, sehingga setiap konsesi diperlakukan sebagai semacam pengkhianatan terhadap kepentingan nasional."
"Satu lagi aspek penting di sini adalah bahwa Rusia, sayangnya, masih tidak mempunyai status mitra strategis yang penting bagi Jepang, terutama dalam hal hubungan ekonomi, juga karena Rusia tidak memiliki iklim investasi yang sesuai untuk bisnis Jepang. Sehingga omset perdagangannya, meskipun secara bertahap meningkat, masih tidak dapat dibandingkan dengan yang kita miliki dengan China, Korea Selatan, dan beberapa negara lain. Karena itu ada perbedaan dalam hubungan antara kami dan Jepang di satu pihak, dan Jepang dan China atau Jepang dan Korea Selatan di pihak lain, meskipun Tokyo memang memiliki klaim teritorial pada kedua negara. Namun, kemitraan bisnis mereka dan kepentingan ekonomi Tokyo membuat status prioritas mereka dalam strategi diplomatik Jepang benar-benar berbeda. Dengan Rusia, Jepang dengan mudah dapat menggunakan retorika politik populis tanpa risiko membahayakan kepentingan ekonomi Jepang."
"Sementara untuk Rusia, saya kira dalam situasi saat ini kita tidak perlu didorong oleh emosi. Dalam hal ini jelas tidak akan ada kompromi bagi kedua belah pihak pada isu sensitif - situasi yang tidak dapat diselesaikan pada prinsipnya. Tidak satu pihak pun yang mampu membuat konsesi apa pun, itu akan menjadi politik bunuh diri untuk setiap pemimpin politik di kedua sisi." (rin/aj/sm) www.suaramedia.com
