Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

GINOWAN, JEPANG (Berita SuaraMedia) – Di Jepang, harga sebidang tanah sangatlah mahal. Di negara dengan harga lahan yang mahal semacam itu, AS membangun pangkalan militer yang cukup nyaman: ada lapangan golf, ada lapangan football, dan ada shopping mall raksasa, komplit dengan gerai Starbuck.

Tentu saja, biaya untuk menyokong fasilitas militer yang berisi 47.000 orang service member AS itu tidaklah kecil. Dan, pemerintah Jepang juga urun bagian dalam menyokong operasi fasilitas militer AS yang glamour tersebut. Sekitar $2 milyar per tahun, hampir sepertiga biaya total operasi fasilitas militer tersebut. Jumlah itu juga nyaris sama dengan tiga kali lipat dana yang dikeluarkan pemerintah Jerman untuk membiayai pangkalan militer AS di Jerman.

Yang menjadi masalah, Jepang kini sedang dililit kesulitan ekonomi. Jepang juga sedang berupaya meningkatkan kesetaraan dalam hubungan dagangnya dengan AS. Maka, Jepang yang kini sedang berada di bawah pemerintahan reformis mencuatkan sebuah pertanyaan: haruskah Jepang mengeluarkan sebegitu banyak uang demi pasukan AS?

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang berada dalam kekuasaan pemerintahan yang pro-Washington. Mempertanyakan perihal pendanaan pasukan AS di Jepang merupakan sebuah hal yang tabu. Situasi berubah seiring duduknya Yukio Hatoyama di kursi perdana menteri.

Orang-orang Jepang menyebut pendanaan mereka bagi pangkalan militer AS sebagai "anggaran kebaikan". Dengan kata lain, mereka menganggap AS sekedar numpang gratis di Jepang. Pihak oposisi, khususnya sayap kiri, berpendapat bahwa AS terlalu meremehkan aliansi kemanan dengan Jepang. Perdana Menteri Yukio Hatoyama sendiri mengatakan pada bulan lalu bahwa meskipun aliansi dengan AS tetap merupakan hal yang penting bagi Jepang, Jepang ingin mereevaluasi hubungan antara kedua negara. "Ini akan menjadi tahun yang sangat penting bagi hubungan kami." Demikian kata Hatoyama saat itu.

Saat ini, perhatian sedang diarahkan pada pulau Okinawa. Di pulau yang terletak di selatan Jepang tersebut, AS mengoperasikan sebagian besar pangkalan militernya. AS memiliki hampir 100 fasilitas militer di Jepang. AS memiliki rencana untuk merelokasi pangkalan militernya di Jepang. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus.

AS bermaksud untuk memindahkan pangkalan udara Futenma dari kota Ginowan ke kota Nago yang relatif lebih sepi. Namun, walikota Nago menolak rencana tersebut. AS juga akan memindahkan 8000 tentara dari Okinawa ke Guam, seraya berharap bahwa Jepang sudi membiayai biaya pemindahan yang diperkirakan sebesar $6 milyar.

Di Ginowan, tampak ketidaksenangan terhadap keberadaan pangkalan militer AS. Media lokal secara teratur memampangkan gambar lapangan golf di dekat Pangkalan Udara Kadena dan mengkritik angkatan bersenjata AS apabila terdapat anggota pangkalan yang terlibat dalam tindak kejahatan.

"Ketika orang-orang yang tinggal di daerah padat di rumah-rumah kecil kebetulan melintas dan melihat-lihat situasi di pangkalan, ada beberapa orang yang marah," kata Hideki Toma, seorang petugas yang berhubungan dengan pangkalan-pangkalan di Okinawa.

"Ini merupakan isu yang lebih besar daripada sekedar lapangan golf dan jalan tol," kata Toma. "Ini berkaitan dengan fakta bahwa Okinawa diokupasi setelah Perang Dunia II dan mengapa pangkalan ini berada di sini sejak awal."

Di Okinawa, tedapat sentimen yang menyebar luas. Terdapat pendapat bahwa pangakalan-pangkalan militer AS seharusnya terletak menyebar di pulau-pulau utama Jepang, bukannya terpusat di Okinawa. Selama Perang Dunia II, Okinawa adalah tempat yang paling berdarah. Masyarakat Okinawa berpikir bahwa keberadaan pangakalan militer AS merupakan bebab bagi mereka – suatu hal yang tidak adil bagi mereka. Walau demikian, pemikiran bahwa pasukan AS harus pergi dari tanah Jepang bukanlah suatu hal yang popular di negara tersebut.

Sementara itu, para pejabat AS mengatakan bahwa keberadaan pasukan AS beserta jet-jet tempur dan pesawat dengan nuklir di Jepang berguna untuk membantu Jepang menghemat biaya pertahanannya. Keberadaan kekuatan AS juga berguna mencegah perlombaan senjata di Asia Timur. Dengan demikian, AS bertindak sebagai penangkal Korea Utara dan pencegah tumbuhnya China.

Sehubungan dengan fasilitas yang berkesan "wah" seperti lapangan golf, seorang pejabat Departemen Dalam Negeri AS yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa fasilitas semacam itu hanya menyerap sebagian kecil biaya pertahanan Jepang – hanya sekitar $3,9 milyar per tahun.

"Tidak ada bedanya antara fasilitas angkatan bersenjata kami di sini dengan fasilitas angkatan bersenjata kami di mana pun di dunia, termasuk di AS," kata Letnan Jenderal Benjamin Mixon, komandan Angkatan Bersenjata AS di Pasifik kepada Associated Press. "Namun, kami tak dapat memandang angakatan bersenjata yang ada di sini sebagaimana halnya dengan yang ada di Jepang. Mereka ada di Asia, mereka ada untuk tindakan yang responsif."

Jepang menanggung bagian yang besar dari pembiayaan pasukan AS, termasuk utilitas, perbaikan, dan pengembangan fisik. Plus, upah puluhan ribu tenaga kerja sipil Jepang di pangakalan militer.

Menurut Eiichi Hoshino, profesor ilmu hubungan internasional dari Universitas Ryukyu, pemerintah Jepang yang terdahulu tidak keberatan membayar kepentingan militer AS karena mereka ingin mempertahankan hubungan baik dengan AS.

"Jepang terus membayar anggaran kebaikan karena mereka sendirilah yang menginginkan keberadaan pasukan AS di sini," kata sang profesor. "Jika Amerika Serikat ingin tinggal di sini, berapa pun biayanya, pastilah AS sendiri yang akan membayar."

Pemerintah Jepang terus meningkatkan bagian pembayarannya untuk pangkalan militer AS di Jepang. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 2001. Ketika Perdana Menteri Yukio Hatoyama berkuasa, muncul keberatan dari pihak oposisi, Partai Demokratik. Keberatan itu masih ditambah lagi dengan surutnya perekonomian Jepang. Maka, Jepang pun memangkas bagian pembayaran tersebut. Yang menjadi sasaran pemangkasan adalah pembayaran utilitas dan gaji pegawai. Jumlah tenaga kerja Jepang pun dikurangi. Para anggota partai Hatoyama menginginkan akselerasi proses pemangkasan tersebut.

"Ini bukan sapi kurban, dan kami harus memotong lebih dalam," tegas Mizuho Fukushima, kepala dari salah satu partai koalisi di dalam Kabinet seusai sesi tinjauan anggaran pada akhir November lalu. (es/wt) www.suaramedia.com