Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

ISLAMABAD (Berita SuaraMedia) – Sebuah laporan investigasi PBB mengenai pembunuhan mantan perdana menteri Pakistan Benazir Bhutto pada hari Kamis mengkritik tajam dari pemerintah Pakistan yang dikepalai oleh Pervez Musharraf, yang waktu itu menjabat presiden, karena dianggap tidak mampu melindungi Bhutto meski sudah tahu ada ancaman terhadap Bhutto.

Bhutto, yang pernah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, tewas dalam serangan bom dan tembakan pada tanggal 27 Desember 2007, ketika dia tampil dalam kampanye pemilihan di kota Rawalpindi, di luar Islamabad.

Duda Bhutto, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, meminta PBB melakukan investigasi. PBB membentuk komisi beranggotakan tiga orang yang dikepalai oleh duta besar Chile untuk PBB, Heraldo Munoz. Selain Muonoz, ada nama Marzuki Darusman dari Indonesia dan Peter Fitzgerald dari Irlandia.

Musharraf baru-baru ini membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya tidak mampu memberikan cukup perlindungan untuk Bhutto setelah ia kembali dari pengasingan dan ambil bagian dalam kampanye pemilihan Pakistan. Tapi, PBB mengatakan bahwa hubungan antara keduanya memburuk setelah Musharraf mengumumkan keadaan gawat pada tanggal 3 November 2007, menangguhkan konstitusi dan memberikan wewenang pada militer karena ketidakstabilan di Pakistan.

"Komisi menemukan bahwa pengaturan keamanan untuk Bhutto amat tidak memadai dan tidak efektif, dan hal itu berakibat fatal," demikian bunyi kesimpulan dalam laporan setebal 65 halaman tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa penyelidikan polisi Pakistan tidak cukup memadai untuk menangani investigasi pembunuhan Bhutto, penyelidikan polisi juga dianggap tidak independen dan tidak memiliki kemauan politik untuk membongkar kebenaran, kemanapun kebenaran itu menuju.

"Peranan rahasia dan upaya agen-agen intelijen di Pakistan menjadi dasar dari banyak permasalahan, pengurangan, dan tindakan yang tertuang dalam laporan ini."

Pembunuhan Benazir Bhutto bisa terjadi, bertentangan dengan latar belakang sejarah kekerasan politik yang dilakukan dengan kebal hukum.

Laporan itu menyebutkan bahwa ketidakmampuan polisi dan pejabat Pakistan lainnya untuk bereaksi cepat terhadap serangan bom mematikan tersebut dalam sebagian besar kasus, dilakukan dengan sengaja.

Laporan itu menambahkan bahwa tempat kejadian perkara segera dibersihkan setelah serangan dan "tindakan pencegahan" aparat untuk melakukan pemeriksaan pasca kematian Bhutto menghalangi penentuan penyebab kematiannya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa aparat di provinsi Punjab dan Kapolisian Distrik Rawalpindi juga bertugas untuk melindungi Bhutto, termasuk tidak mengerahkan kekuatan penuh polisi dari 1.371 orang personel, seperti direncanakan sebelumnya.

"Aparat pemerintah gagal melindungi Bhutto dan tidak mampu melakukan investigasi sebaik mungkin untuk mencari tahu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhannya, bukan hanya yang melakukan eksekusi, namun juga yang merencanakan dan mendanai," kata laporan tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa Punjab maupun Rawalpindi tidak mengambil langkah yang diperlikan untuk menanggapi risiko keamanan mendesak yang mereka hadapi dan sebenarnya mereka ketahui.

"Pemerintah pusat tidak mampu membuat rencana keamanan menyeluruh untuk melindungi Bhutto, bergantung sepenuhnya pada otoritas provinsi, namun kemudian pemerintah pusat tidak mampu memberikan instruksi yang diperlukan," tambah laporan tersebut.

Laporan itu diserahkan pada Sekjen PBB Ban Ki-moon, yang memberikan salinan laporan kepada duta besar Pakistan di PBB, Abdullah Hussain Haroon untuk kemudian diberikan pada pemerintah di Islamabad.

Suami Bhutto tengah berada di luar negeri kala itu dan tiba di Rawalpindi hanya berselang tujuh jam setelah terjadi serangan yang menewaskan istrinya. Tidak dilakukan otopsi dan jenazah Bhutto dimasukkan sebuah peti kemudian dibawa ke bandara, menunggu kedatangan Zardari.

"Komisi mengetahui bahwa kepala polisi Rawalpindi, Saud Aziz, tidak bertindak secara independen, baik dalam keputusan untuk membersihkan TKP atau menghalangi pemeriksaan pasca kematian," kata laporan tersebut.

"Selain hubungan buruk dengan pemerintahan Musharraf, Bhutto mendapat "ancaman serius" dari al-Qaeda, Taliban dan kelompok jihad setempat, kemungkinan juga dari sejumlah perusahaan Pakistan," tulis laporan itu.

Laporan itu mengatakan bahwa para penyelidik PBB dihalang-halangi dalam menjalankan tugas mereka. Yang menghalangi adalah agen-agen intelijen dan pejabat pemerintahan lainnya, menghalangi pencarian kebenaran. (dn/ma) www.suaramedia.com