Keempat karyawan Fujita, sebuah perusahaan konstruksi yang berbasis di Tokyo, sedang melakukan perjalanan dinas ke provinsi Hebei, China, untuk melakukan penelitian, ujar seorang eksekutif perusahaan di Tokyo pada hari Jumat (24/9).
"Mereka mengejar penawaran untuk sebuah proyek membuang senjata kimia yang tertinggal di China oleh pasukan kerajaan Jepang setelah Perang Dunia II," ujarnya.
China mengatakan pada Jepang bahwa keempat orang itu ditahan berdasarkan hukum China tentang perlindungan fasilitas militer dan prosedur kriminal," ujar Yoshito Sengoku, juru bicara pemerintah Jepang. Dia mengatakan Tokyo berusaha memperoleh detail lebih jauh melalui kedutaannya di China.
Kantor berita pemerintah China, Xinhua, mengatakan bahwa empat pria Jepang itu diselidiki karena telah memasuki zona militer tanpa otorisasi dan secara ilegal merekam target-target militer.
Penahanan itu terjadi saat hubungan diplomatik antara kedua negara memanas akibat penahanan Jepang atas seorang nelayan China awal bulan ini, dengan Beijing yang langsung menggelar rapat resmi tingkat tinggi.
China telah berulang kali memprotes dan meminta Jepang untuk membebaskan kapten kapal pukat ikan yang dicegat oleh dua kapal penjaga pantai Jepang di perairan dekat rantai pulau sengketa di Laut China Timur.
Jepang memperingatkan pada hari Jumat bahwa pertikaian yang memanas dengan China akan melukai kedua perekonomian terbesar di Asia itu dan berusaha menarik garis pemisah antara perseteruan atas pulau sengketa dan penahanan keempat warga negaranya.
"Saya rasa tidak ada korelasi antara isu ini dan masalah seputar kepulauan Senkaku," merujuk pada rantai pulau yang disebut Diaoyu di China.
Tokyo dan Beijing telah setuju bahwa 400,000 senjata kimia, yang tertinggal di China saat Jepang menyerah dalam Perang Dunia II, tetap berada di negara itu, meskipun jumlah pastinya telah lama menjadi subyek perdebatan.
Di bawah Konvensi Senjata Kimia PBB, Jepang bertanggung jawab untuk membersihkan senjata itu. Tokyo telah memulai prosesnya, meskipun masalah teknis dan diplomatik telah menghambat kemajuan.
Terlepas dari berbagai upaya baru-baru ini untuk meredakan sengketa wilayah, China dan Jepang saling menyikut tentang salah satu konflik paling rumit di antara mereka, yaitu kontrol atas sebuah rantai pulau kecil tak berpenghuni di Laut China Timur.
Awal September kemarin, Menteri Luar Negeri China memanggil duta besar Jepang untuk kedua kalinya dalam 24 jam untuk memprotes respon Jepang terhadap sebuah kapal nelayan China yang memasuki perairan sengketa itu.
Sengketa wilayah adalah yang umum di perairan Asia, dengan beberapa yang paling rumit melingkupi rantai pulau antara China, Jepang, Vietnam, dan Korea. Di bulan Juli, Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton membangkitkan kegusaran China dengan mengatakan akan berusaha membantu menyelesaikan perselisihan antara China dan Vietnam atas pulau sengketa di Laut China Selatan. China mengklaim kedaulatan penuh atas pulau itu dan telah bersikukuh akan menyelesaikan klaim rival apapun dalam negosiasi satu lawan satu dengan para tetangganya.
Kepulauan yang saat ini sedang dalam sengketa, dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China, diklaim oleh kedua negara, juga oleh Taiwan, tapi dikontrol oleh Jepang.
Kepulauan itu telah menjadi titik perseteruan di antara negara-negara itu selama empat dekade lebih. Isu ini rumit bagi Beijing karena mereka harus menyeimbangkan tuntutan nasionalis dengan ikatan ke salah satu mitra dagangnya yang paling penting. Dalam beberapa tahun terakhir, China menghalangi kaum nasionalis dari mendorong isu itu dan terkadang menyensor forum-forum internet, meskipun beberapa ruang percakapan pada hari Rabu (22/9) mendapat seruan untuk memboikot barang-barang Jepang.
Otoritas di Beijing mengijinkan protes kecil pada hari Rabu di depan kedutaan Jepang oleh sekelompok pemrotes yang menuntut kontrol China atas kepulauan itu.
"Ini adalah isu yang tidak boleh dilepaskan oleh pemerintah China," ujar Zeng Jianhong, peneliti hubungan China-Jepang di Akademi Ilmu Sosial China. "Tapi China tidak menginginkan konflik dengan Jepang atas isu ini." (rin/alj/nyt) www.suaramedia.com
