Menurut pemberitaan Daily Times, AS juga meminta penjelasan dari media Pakistan tentang pernyataannya yang mengklaim bahwa "Dana untuk Pakistan hilang".
Dalam hal ini, sebuah pertemuan diadakan oleh Divisi Urusan Ekonomi pada tanggal 26 September, yang dihadiri oleh Menteri Khusus Keuangan Robert Wilson, direktur (Pakistan) USAID dan perwakilan pemerintah Khyber Pakhtunkhwa.
Dalam pertemuan itu, perwakilan USAID mengklarifikasi bahwa berita tersebut didasarkan pada laporan inspektur jenderal USAID, yang dimaksudkan untuk kontrol internal lembaga tersebut dan bukan untuk pemerintah. Dia kemudian mengklaim bahwa jumlah 133 juta dolar, yang diklaim hilang oleh media, adalah tidak benar.
"Jumlah sebenarnya yang diterima oleh pemerintah adalah 129 juta dolar, yang termasuk 44 juta dolar untuk IDP dan 85 juta dolar untuk BISP. Kedua jumlah itu dirilis oleh USAID sepanjang tahun 2009-2010 setelah melakukan proses pencairan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh USAID," tambahnya.
Senator Republikan Richard Lugar dari Indiana mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa sekitar 133 juta dolar yang diberikan ke Pakistan sebagai bantuan dana tidak mencapai para pengungsi (dari Lembah Swat dan Malakand) seperti yang dimaksudkan.
Senator mengungkapkan itu dalam sidang konfirmasi Komite Senat untuk duta besar AS yang baru untuk Pakistan Cameron Munter pada hari Kamis (23/9) di kantor Senat. Munter ditanyai dengan detail tentang akuntabilitas dari bantuan AS untuk Pakistan. Dia kemudian dikonfirmasi sebagai duta besar.
Senator Lugar mengangkat isu itu dalam sidang, merujuk pada laporan Inspektur Jenderal USAID untuk program tahun 2009 yang menyebutkan bahwa 44 juta dana transfer tunai tidak sampai ke IDP (internally displaced people, pengungsi internal).
Demikian pula, Lugar mengungkapkan bahwa kunjungan staf awal bulan ini menemukan kekhawatiran yang serupa untuk program transfer tunai sebesar 89 juta dolar awal tahun ini. Pengungkapan senator itu datang satu hari setelah USAID dan Transparency International Pakistan menandatangani sebuah kesepakatan di Islamabad untuk memonitor bantuan Kerry-Lugar.
Dalam kata-katanya sendiri Senator Lugar mengatakan, "Duta Besar, pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan akuntabilitas untuk bantuan AS. Salah satu keunggulan dari UU Kerry-Lugar-Berman adalah bahwa kami menekankan akuntabilitas. Dan kita menekankannya karena itu adalah kunci untuk memastikan pendanaan tahunan. Kita harus menyesuaikan uang tiap tahun, meskipun kita memiliki komitmen otorisasi lima tahun. Dan kita bisa terus membaca laporan tentang kurangnya kontrol evaluasi dan pengawasan, seperti laporan inspektur jenderal bulan Juni 2010 untuk program 2099, yang mengatakan bahwa mereka bisa, ‘tidak memberikan jaminan yang layak bahwa dana transfer tunai sebesar 44 juta dolar sebenarnya telah mencapai 140, 000 pengungsi,’ seperti yang dimaksudkan."
"Sekarang, meskipun ada tantangan dalam mengirimkan bantuan, harus ada cukup upaya untuk memastikan penggunaannya yang tepat."
"Staf telah menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas untuk pendanaan Kerry-Lugar-Berman tetap menjadi bagian mendasar dari paket bantuan," ujarnya. Keefektifan melalui perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat lebih penting daripada kecepatan, karena tujuannya adalah keberlanjutan dan kemitraan jangka panjang. Implementasi awal sudah terbukti tidak pasti, dan sumber-sumber seharusnya hanya mengikuti upaya-upaya yang terbukti efektif. Kolaborasi tambahan dengan lembaga Pakistan jelas dibutuhkan untuk memastikan perkembangan.
Tapi Senator membuat pernyataan yang mengejutkan, yang bisa berarti pelambatan dari proses bantuan. Dia mengatakan, "Memburu-buru bantuan dan mempercepat pemrograman bisa menghambat tujuan kami untuk membantu Pakistan mencapai situasi ekonomi yang lebih stabil dan produktif. Tim negara harus menghindari pengeluaran demi pengeluaran itu sendiri, dan memperjelas ke rakyat Pakistan tentang perencanaan dan organisasi yang terjadi di pemerintah pada tingkat fedeal dan propinsi. Pakistan juga harus mengawali dan memungkinkan kerjasama antara kedua pemerintah kita untuk memaksimalkan dampak dari sumber-sumber daya ini, serta untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi." (rin/nk/tn) www.suaramedia.com
