Kapal angkut Kang Nam diduga mengangkut muatan berupa senjata ilegal dan dikirimkan ke Myanmar.
Kapal tersebut adalah kapal pertama yang dimonitor langsung dibawah sanksi PBB yang dibuat khusus untuk melarang Korea Utara agar tidak dapat menjual persenjataan dan teknologi nuklir.
Perdagangan senjata Korea Utara telah sejak lama menjadi sumber vital dari pendapatan luar negeri bagi negara komunis yang miskin dan terisolasi tersebut.
Namun Korea Utara tetap melakukan ekspor senjata secara diam-diam, dan kemungkinan akan menjadi semakin sulit ketika AS campur tangan dan menggagalkan perjanjian dengan perusahaan yang membantu proses perdagangan.
"Tentu saja, hal tersebut menaikkan biaya perdagangan persenjataan, namun sanksi tersebut tidak akan menghentikan mereka dari upaya untuk menghindar dari sanksi tersebut," kata Daniel Pinkston dari kelompok krisis internasional di Seoul.
Langkah yang diambil AS ditambah dengan sanksi baru PBB dilakukan sehubungan dengan uji coba nuklir kedua yang dilakukan oleh Korea Utara pada bulan Mei lalu.
Dibawah sanksi baru tersebut, pengiriman barang yang melewati wilayah udara, perairan dan tanah Korea Utara akan dihentikan dan diperiksa terlebih dahulu, meski Korea Utara telah memperingatkan bahwa jika tindakan semacam itu dilakukan, maka hal tersebut akan dipandang sebagai tantangan perang.
Semakin memperketat sanksi yang dijatuhkan, departemen keuangan dan departemen luar negeri AS mengatakan bahwa mereka tengah mengincar perusahaan dagang Namchongang dibawah sebuah perintah untuk membekukan aset-aset mereka di AS dan melarang perusahaan AS untuk menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan mereka.
Seorang pejabat PBB yang menolak menyebutkan nama, mengatakan kepada Reuters bahwa kapal Kang Nam tampaknya berbalik arah dan berputar kembali ke arah Korea Utara setelah selama berhari-hari berputar-putar.
"Kami tidak tahu kemana kapal tersebut menuju," kata pejabat tersebut. "AS tidak melakukan apapun untuk membuat kapal tersebut berputar haluan."
Kapal tersebut diduga membawa muatan berupa komponen peluru kendali dan sedianya akan dikapalkan ke Myanmar, demikian dilansir oleh media-media Korea Selatan.
Kapal tersebut bertolak dari pelabuhan Korea Utara beberapa hari yang lalu dan tersu diawasi dengan seksama oleh angkatan laut AS di sepanjang pantai China.
Hubungan Korea Utara dan Myanmar menjadi semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan dikarenakan perasaan senasib sebagai negara yang sama-sama mendapatkan sanksi internasional.
Pada hari Senin lalu, kepolisian Jepang menahan tiga orang tersangka, termasuk seorang asal Korea Utara yang menjadi warga negara Jepang, ia diduga terlibat dalam percobaan penyelundupan peralatan magnet yang dapat dipergunakan dalam perakitan peluru kendali, magnet tersebut hendak dikirimkan ke Myanmar, demikian dilansir oleh harian Yomiuri.
Langkah yang diambil oleh AS tersebut dilakukan setelah Philip Goldberg, perwakilan AS untuk mengkoordinasikan sanksi persenjataan dan sejumlah sanksi lainnya terhadap Korea Utara dibawah sebuah resolusi PBB baru-baru ini, ia bertolak ke Beijing untuk mendapatkan dukungan China sehubungan dengan program persenjataan Korea Utara.
China, salah satu negara yang dekat dengan Korea Utara, mendukung penuh resolusi PBB yang mengecam uji coba nuklir Korea Utara dan memberikan sanksi terhadap perdagangan senjatanya, namun pemerintah China tidak bersedia untuk memberikan tekanan yang lebih jauh.
"Sepanjang China, dalam skala besar, dan Rusia, dalam skala kecil, tidak menerapkan sanksi, maka sanksi yang dijatuhkan tidak akan berjalan efektif," kata Cho Myungchul, seorang peneliti di institut kebijakan ekonomi internasional Korea.
Dalam sebuah pertanda untuk terus mendorong program persenjataannya, Korea Utara melontarkan peringatan untuk kembali melakukan uji coba penembakan peluru kendali antara tangal 29 Juni dan 21 Juli, demikian menurut pihak penjaga pantai Jepang. Latihan penembakan roket tersebut dilaksanakan di 10 wilayah, kebanyakan berada di dekat pantai Korea Utara. (dn/ajz/rtr) Dikutip oleh www.suaramedia.com
