Yukio Hatoyama, yang sangat mungkin menjadi perdana menteri jika Partai Demokrat Jepang menang dalam Pemilu, mendiskusikan pandangannya dalam sebuah artikel di majalah lokal, Voice, lapor Financial Times.
DPJ (Democratic Party of Japan), yang selalu bersikap kritis kepada AS sejak lama, saat ini berada di puncak polling dan memimpin, meninggalkan Perdana Menteri saat ini Taro Aso dan koalisi yang dipimpin oleh partai Liberal Demokratik.
"Sebagai hasil dari kegagalan perang Irak dan krisis finansial yang parah, era dari globalisme yang dipimpin AS telah sampai pada ujung jalan… Kita sekarang mulai bergerak menjauh dari sebuah negara unipolar yang dipimpin AS dan kini menuju ke sebuah zaman multi-polaritas," kutip Times seperti yang ditulisnya di Voice.
Selain itu, Hatoyama juga mengkritik "fundamentalisme pasar pimpinan AS" dan bersumpah untuk membentengi negaranya dari efek globalisasi yang merajalela.
Dalam esainya, Hatoyama mengatakan bahwa ekonomi global telah "merusak aktifitas ekonomi tradisional", sementara fundametalisme pasar telah merusak "komuditas lokal", mengutip keputusan dari Junichiro Koizumi, mantan Perdana Menteri dari LDP (Liberal Democratic Party), yang menswastakan kantor pos Jepang.
Hatoyama mengatakan ketakutan atas bangkitnya militer China adalah sebuah faktor besar di dalam "meningkatkan integrasi regional."
Ia meminta Jepang untuk mengusahakan sebuah persatuan mata uang regional bersama dan integrasi politik dalam sebuah "komunitas Asia Timur" karena melihat kekhawatiran yang meningkat tentang masa depan Dollar AS.
Hatoyama menawarkan sebuah pertahanan yang kuat dari filosofi politiknya, yuai atau pesaudaraan, yang oleh para kritikus dianggap sebagai sebuah harapan yang mungkin akan sulit untuk dicapai. Namun Hatoyama yakin bahwa pemikirannya tersebut merupakan sebuah konsep yang kuat dan kombatif" dan merupakan sebuah "spanduk revolusi."
"Dalam prinsip persaudaraan, kami tidak akan mengimplementasikan kebijakan yang membiarkan aktifitas ekonomi yang berada di area yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan keamanan, seperti agrikultur, lingkungan dan obat-obatan, tunduk dibawah belas kasih globalisme." Tulis Hatoyama.
Time mengutip pendapat para analis yang mengatakan ada banyak perbedaan kebijakan dengan DPJ dan itu akan menjadi sangat sulit untuk memprediksi bagaimana pernyataan Hatoyama dapat diterjemahkan ke dalam sebuah praktek nyata.
Ia menulis pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat akan tetap menjadi sebuah "dasar diplomatis" namun juga mendesak Jepang untuk memperkuat ikatan dengan negara tetangga termasuk China dan Korea Selatan.
Menepis "teori Kementerian Keuangan" yang berusaha membangun keuangan negara Jepang melalui pemotongan dan peningkatan pajak, Hatoyama mengatakan ia bertujuan untuk mengubah birokrasi, menarik kepercayaan dalam sistem pension dan memberikan wilayah tersebut sebuah otonomi fiskal.
Selain itu, ia juga mengatakan untuk mengakhiri kontribusi negaranya dalam misi yang dipimpin AS ke Afghanistan seandainya ia dan partainya meraih kemenangan dalam pemilu yang akan datang.
Misi kelautan Jepang di Samudra Hindia, yang diluncurkan pada Desember 2001 untuk membantu invasi AS ke Afghanistan, telah diperbaharui beberapa kali dengan pemerintah konservatif yang sedang berkuasa. (iw/upi/ft/ptv) dikutip oleh www.suaramedia.com
