Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

LONDON (Berita SuaraMedia) – Sekitar 20 pengunjuk rasa Muslim memprotes seorang anggota parlemen Belanda sayap kanan saat ia tiba di Inggris untuk bertemu dengan parlemen pada hari Jumat.

Geert Wilders, yang menghadapi tuntutan di negaranya sendiri akibat pernyataan-pernyataan anti-Islam yang ia lontarkan, datang ke London setelah memenangkan sidang banding awal minggu ini melawan sebuah larangan masuk Inggris untuknya.

Sejumlah polisi membentuk barikade di antara sebuah kelompok yang menyebut dirinya "Islam in the UK" dan mobil Wilders saat para pengunjuk rasa mengibarkan spanduk yang bertuliskan "Wilders pergilah ke neraka!" dan "Kebangkitan Muslim" sembari meneriakkan kata-kata yang sama.

Wilders dilarang masuk pada bulan Februari karena kementerian Inggris mengatakan kehadirannya akan mengancam harmoni komunitas dan keselamatan publik.

Ia berencana untuk berbicara kepada media di halaman Palace of Westminster namun terpaksa melakukannya di dalam kantor parlemen terdekat atas saran pihak kepolisian.

Wilders berada di London atas undangan anggota Partai Independen Inggris, Lord Malcolm Pearson, untuk mendiskusikan kemungkinan ditayangkannya film Fitna, yang menghina Al Quran dan membandingkannya dengan Nazi, di parlemen.

Wilders menghadapi tuntutan di Amsterdam karena telah memicu kebencian dan diskriminasi.

"Sangat konyol bahwa pemerintah Inggris merasa bahwa kehadiran saya akan menimbulkan kekerasan," ujarnya.

"Pria ini adalah musuh Islam dan Muslim dan pemerintah Inggris sangat sadar akan hal ini. Ini hanya akan menimbulkan ekstremisme," ujar salah satu pemrotes, Abu Muaz.

Pada hari Selasa, Pengadilan Imigrasi dan Suaka Inggris menolak larangan bagi Wilders masuk ke Inggris menyusul sebuah tantangan darinya.

Hakim CMG Ockelton, yang mengetuai pengadilan itu, mengatakan bahwa opini Wilders diekspresikan dengan kuat dan dengan cara yang dapat menyinggung pihak lain namun hak untuk bebas berekspresi adalah hal yang penting dalam sebuah masyarakat demokratis.

"Bukti substansial adanya kejahatan aktual diperlukan sebelum pemerintah dapat mencegah ekspresi kebebasan dan mendiskusikan persoalan yang mungkin akan membentuk opini para legislator, pembuat kebijakan, dan pemilih," ujarnya.

Hasil keputusan itu mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya masalah tata tertib publik atau kerusakan dalam hubungan komunitas sebagai hasil kunjungan Wilders ke Inggris sebelumnya.

"Lebih penting untuk mengijinkan kebebasan berbicara daripada melakukan pelarangan secara spekulatif," ujar Ockelton.

Lebih jauh lagi, dalam keputusan itu juga disebutkan bahwa jika pun ada bukti yang menunjukkan Wilders menghadirkan ancaman bagi ketertiban publik, maka itu belum cukup untuk membuatnya dilarang karena polisi pasti akan mampu mencegah kerusuhan dan membawanya pergi jika ada masalah.

Keputusan untuk melarang Wilders diambil berdasarkan peraturan tahun 2006 yang mengijinkan pengeluaran mereka yang menghadirkan ancaman nyata dan sangat serius terhadap salah satu kepentingan dasar masyarakat.

Wilders mengatakan bahwa keputusan pengadilan itu adalah sebuah kemenangan bagi kebebasan berekspresi dan mengklaim bahwa keputusan Smith telah dilandasi oleh motif politik.

Politisi itu diwakili di pengadilan oleh seorang pengacara Muslim Inggris, Arfan Khan, dan biayanya yang kurang dari £10,000 ditutup oleh Birkenhead Society, menyelamatkan Wilders dari hukuman berat yang menantinya karena tindakan diskriminasinya yang menyulut perpecahan.

Seorang juru bicara kementerian dalam negeri mengatakan,"Kami sangat kecewa dengan keputusan pengadilan. Pemerintah menentang ekstremisme dalam segala bentuk."

Ia mengatakan bahwa pihak yang berwenang akan memonitor Wilders selama kunjungannya ke Inggris, yang dapat mempengaruhi keputusan apakah akan mengijinkannya masuk ke Inggris lagi di masa mendatang. (rin/wb/sm) www.suaramedia.com