Selain merekomendasikan kuota 15% bagi kaum minoritas, termasuk 10% untuk kaum Muslim, laporan itu juga menyarankan pemberian status Kasta Terdaftar (SC) pada kaum Dalit di semua komunitas minoritas.
Pemerintah mempertimbangkan dengan matang laporan itu sebelum mengimplementasikannya. Kementerian Urusan Minoritas yang dipimpin oleh Slaman Khursid telah berada dalam banyak tekanan dari berbagai organisasi untuk mempercepat prosesnya.
Sebuah delegasi beranggotakan parlemen Muslim, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sjya Sabga, K Rahman Khan, bertemu dengan Perdana Menteri Manmohan Singh pada tanggal 23 Desember 2009 dengan sebuah piagam berisi sejumlah permintaan termasuk implementasi rekomendasi secepatnya.
Sejumlah organisasi Islam telah bertemu dengan Khurshid mengenai hal ini.
Meskipun Khursid telah berhasil memasukkan kehidupan ke dalam kementerian, tuduhan buruknya implementasi skema kesejahteraan hilang dengan cepat. Kementerian baru-baru ini mengundang kemarahan dari komite parlemen tentang dana pengeluaran yang ditujukan untuk skema kesejahteraan minoritas, yang menolak mnerima argumen mereka bahwa itu ditunda oleh pemerintah negara bagian.
Dalam sebuah keputusan yang signifikan, kementerian memutuskan untuk memasukkan anggota parlemen, majelis legislatif, dan dewan legislatif juga di dalam komite-komite tingkat distrik dan negara bagian yang dibentuk untuk mengimplementasikan Program Baru 15 Poin dari sang perdana menteri.
Untuk mendorong pengawasan skema yang independen, kementerian akan menunjuk 150 pengawas nasional dari seluruh penjuru negeri. Kementerian telah menandatangani sebuah MoU dengan Dewan Produktivitas Nasional terkait hal ini.
Karena laporan-laporan dari pengawas independen ini hanya akan memberikan saran-saran, ada keraguan tentang keefektifannya.
Kementerian memulai proses Reformasi Wakaf dengan melakukan komputerisasi catatannya dengan bantuan dari Pusat Informatika Nasional (NIC). Skema itu akan diaplikasikan ke seluruh 29 Dewan Wakaf negara bagian dan Dewan Wakaf lainnya dengan total pengeluaran Rs 22.84 crore.
Skema tersebut dipertimbangkan setelah Komite Parlemen Gabungan untuk Wakaf merekomendasikan komputerisasi catatan Dewan Wakaf dan bantuan finansial pusat kepada Dewan-dewan ini dalam Laporan Kesembilan.
Terlebih lagi, kementerian kini sedang mengusahakan sebuah amandemen UU Pengelolaan Wakaf untuk merevolusi sistem Wakaf dengan harapan dapat menggeneralisir sumber-sumber inernal skema kesejahteraan.
Rancangan undang-undang untuk membentuk Komisi Kesempatan Setara (EOC) akan dimasukkan ke dalam agenda parlemen setelah kabinet menyetujui konsultasi antar kementerian.
Di tahun anggaran ini, kementerian memperkenalkan sebuah skema beasiswa baru dengan nama "Maulana Abul Kalam Azad National Fellowship" bagi para pelajar dari komunitas minoritas yang menyediakan beasiswa selama lima tahun untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti master atau doktoral.
Tiga skema baru juga diperkenalkan dalam program baru sang perdana menteri, antara lain Program Air Minum Rural Nasional, Skema Pembangunan Terintegrasi untuk Kota-kota Kecil dan Medium, serta Infrastruktur dan Pemerintahan Urban.
Kementerian kini juga sedang menjalankan skema untuk Pengembangan Kepemimpinan untuk Wanita Minoritas, yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Pengembangan Wanita dan Anak-anak.
Kementerian juga berencana mengimplementasikan skema itu ke seluruh negeri dengan fokus khusus pada area-area yang didominasi oleh populasi minoritas. (rin/bs) www.suaramedia.com
- Takjub Budaya Muslim, Enam Petinju Afrika Masuk Islam
- Pembakaran Al-Qur’an Warnai Tahun Baru Di Costa Mesa
- Menteri India: Jihad Sama Dengan Terorisme!
- Tak Terbendung, Perdebatan "Allah" Mencapai Dunia Maya
- Gunakan Isu Flu Babi, Pelajar Mesir Akali Larangan Bercadar
