Hmong, kelompok etnis minoritas dari wilayah pegunungan Laos, mengatakan bahwa mereka takut terhadap pengejaran bermotif politik di negaranya, di mana banyak yang berjuang di sisi pemerintah Lao yang pro AS pada tahun 1960an dan 70an sebelum Komunis mengambil alih negara mereka di tahun 1975. Kelompok tersebut ditahan di sebuah kamp di utara Thailand yang akan ditutup oleh pemerintah Thailand.
Panitan Watanayagorn, juru bicara pemerintah Thailand, mengatakan bahwa Bangkok telah membuat kesepakatan dengan Laos untuk memulangkan kelompok tersebut sebelum akhir tahun.
Human Rights Watch, salah satu dari beberapa kelompok pembela HAM yang memonitor situasi itu, mengatakan bahwa deportasi akan mulai dilakukan pada Minggu malam atau Senin pagi, seraya menambahkan bahwa tentara dan polisi serta personel keamanan lainnya dikerahkan ke sekitar kamp dan diperintahkan untuk mengenakan pelindung tubuh. Terdapat juga laporan bahwa 100 truk dan bus telah disiapkan.
Sunai Phasuk, perwakilan Thailand untuk HRW, mengatakan bahwa sinyal telepon seluler di dalam kamp di provinsi Phetchabun telah diacak sehingga tidak seorang pun bisa menelepon ke luar. Kelompok pembela HAM khawatir etnis Hmong akan menolak deportasi, seperti yang pernah mereka lakukan dalam repatriasi skala kecil sebelumnya.
"Upaya itu tidak pernah berjalan mulus," ujar Sunai. "Jika etnis Hmong menolaknya dan timbul kekerasan, militer mungkin akan bereaksi dengan kekuatan penuh."
AS dan sejumlah kelompok pembela HAM telah mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang pemulangan itu, mengatakan bahwa beberapa dari kelompok Hmong tersebut memenuhi kriteria status pengungsi dan tidak seharusnya dikirim pulang.
Laos membantah bahwa etnis Hmong adalah warga negaranya, menggambarkan mereka sebagai masalah Thailand, meskipun Bangkok mengatakan bahwa Laos telah setuju untuk menerima kembali kelompok itu. Pemerintah Thailand mengatakan bahwa kelompok Hmong di Phetchabun merupakan migran ekonomi yang masuk ke negaranya secara ilegal dan bukan pengungsi yang sah.
Pemerintah Thailand telah berusaha meredakan kekhawatiran internasional, mengatakan bahwa sejumlah prosedur akan dilakukan untuk memastikan tidak ada hak asasi yang dilanggar.
"Kami memiliki jaminan dari pemimpin tertinggi Laos bahwa orang-orang ini akan aman dan selamat," ujar Panitan.
Departemen luar negeri AS mendesak Thailand agar tidak mengusir seluruh kelompok tersebut, mengatakan bahwa di masa lalu pemerintah Thailand pernah mengatakan bahwa banyak dari anggota kelompok itu yang memerlukan perlindungan.
Juru bicara Mark Toner mengatakan dalam sebuah pernyataan di hari Kamis (07/01) bahwa untuk memulangkan orang-orang itu akan membahayakan keselamatan banyak individu dan melanggar prinsip-prinsip internasional.
Toner mengatakan bahwa AS telah mengangkat isu tersebut dengan Bangkok berkali-kali, yang paling baru adalah dalam kunjungan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. (rin/tg) www.suaramedia.com
