Namun, ada satu faktor yang membedakan sekelompok gadis muda ini dari anak-anak muda berusia 20an tahun lainnya di ibukota Perancis itu. Amina, 21, memakai jilbab hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan sebagian besar wajahnya. Dan, ketika dia berbicara, matanya memancarkan kebanggaan dan kegeraman.
"Saya memilih untuk mengenakan ini. Tidak setiap hari, hanya sesekali. Namun ketika saya mengenakannya, ini benar-benar atas kemauan saya sendiri. Tidak ada yang memaksa saya," ujarnya, berdiri di sudut jalan yang sibuk di distrik utara Barbes yang banyak dihuni kaum Muslim. "Jika mereka memaksa kami melepasnya, mereka akan mengambil sebagian dari kami. Saya lebih baik mati daripada membiarkan mereka melakukannya."
Amina, yang sedang mengejar gelarnya dalam bahasa Arab di Universitas Paris, berada di tengah badai yang dalam beberapa bulan terakhir menerpa Perancis dan menimbulkan kebencian.
Mengutip kekhawatiran mengenai laicite – sekulerisme – dan kesetaraan gender, anggota parlemen mengadakan pemungutan suara minggu lalu untuk mendorong legislasi yang akan melarang kaum wanita mengenakan penutup kepala penuh di tempat-tempat umum, seperti rumah sakit, kantor pos, dan bus. Tokoh-tokoh dari berbagai partai politi, kelompok feminis, dan bahkan seorang imam Muslim mengecam pakaian yang mereka gambarkan sebagai penjara berjalan itu.
Proposal tersebut – yang oleh beberapa pihak dikecam mencap dan oleh pihak lain dianggap terlalu longgar – adalah hasil dari penyelidikan parlementer yang telah menimbulkan pertanyaan baru mengenai apa artinya menjadi seorang Muslim di Perancis. Jika langkahnya di parlemen berjalan mulus, larangan parsial itu akan diberlakukan pada akhir tahun ini.
Seorang wanita yang bertekad untuk melawannya adalah Faiza Silmi, wanita Maroko berusia 32 tahun yang mengenakan cadar ketika ia menjadi semakin taat beragama setelah tiba di Perancis pada tahun 2000. Silmi ditolak pengajuan kewarganegaraannya karena pemerintah mengatakan ia gagal berasimilasi ke dalam budaya Perancis. Ia kalah dalam pengadilan banding di tahun 2008 melawan Dewan Negara, pengadilan tertinggi Perancis, yang memutuskan bahwa ia mengadopsi sebuah praktik relijius radikal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai utama komunitas Perancis. Silmi sekarang membawa kasusnya ke Pengadilan HAM Eropa.
Bagi Amina dan teman-temannya, ide larangan itu adalah sebuah upaya mengejutkan oleh negara untuk ikut campur dalam sebuah tindakan yang merupakan pilihan relijius mereka sendiri, bertentangan dengan sekulerisme itu sendiri.
"Perancis seharusnya merupakan sebuah negara yang bebas. Kini, kaum wanita memiliki hak untuk melepaskan pakaian mereka namun tidak untuk mengenakannya," ujar Kheira. Ia memperlihatkan wajahnya, namun cadarnya ada di dalam tas yang ia bawa.
Sejak larangan itu diperdebatkan pertama kali awal musim panas lalu, para wanita mengatakan bahwa mereka merasakan adanya peningkatan permusuhan publik terhadap mereka. Tradisi Perancis mengenai pemisahan gereja dan negara, yang di tahun 2004 melarang dikenakannya jilbab dan simbol-simbol agama lainnya di sekolah, berarti bahwa pernyataan relijius yang datang dari selembar cadar membuat banyak orang menjadi tidak nyaman.
Minggu lalu Presiden Nicolas Sarkozy, ingin menghapus kepercayaan bahwa kebijakannya cenderung lebih melukai hubungan antara komunitas dan bukan meningkatkannya, bersikukuh bahwa ia tidak akan membiarkan warga Muslim Perancis mendapat stigmatisasi. Namun itulah tepatnya yang oleh banyak orang rasakan telah ia lakukan. "Mereka menjelek-jelekkan Islam," ujar Kheira. Samia menambahkan, "Ini dimulai dengan jilbab, sekarang cadar."
Bagaimanapun, isu ini tidak terlalu mudah bagi seluruh populasi Muslim Perancis, yang berjumlah sekitar lima hingga enam juta dan merupakan yang terbesar di Eropa Barat. Bagi banyak orang di Barbes, cadar adalah pemandangan yang langka dan yang membuat beberapa Muslim menjadi terpinggirkan. "Secara pribadi, saya rasa larangan itu diperlukan," ujar salah seorang pria keturunan Maroko. "Melihat seorang wanita tertutup sepenuhnya membuat saya jengkel."
Sudut pandang semacam itu tidak asing di antara Muslim mainstream yang merasa adanya jurang pemisah antara praktik relijius dan para wanita yang berasal dari minoritas kecil yang pada umumnya dianggap telah terpengaruh oleh Islam Salafi. Dan, sementara banyak lainnya yang tidak peduli pada cadar, mereka keberatan disandera oleh minoritas itu, beberapa takut cadar akan memberikan alasan bagi pemerintah untuk mentarget seluruh populasi Muslim.
"Itu membuat saya marah karena yang mereka bicarakan itu adalah komunitas saya. Cadar memberikan ide yang salah tentang apa artinya menjadi seorang Muslim," jelas Kemal Idris, 50, seorang warga Aljazair yang bekerja di rumah potong daging halal di dekat Masjid setempat.
Namun sementara ia bersimpati dengan kekhawatiran akan kebebasan kaum wanita, ia yakin ada masalah-masalah yang lebih serius yang harus ditangani terlebih dulu. "Berapa banyak burka yang ada di Perancis? 100? 200? Tidak ada yang tahu. Saya telah tinggal di area ini selama 25 tahun dan saya rasa saya belum pernah melihat satu pun. Bukan itu masalahnya," ujarnya. Sejak musim gugur, ketika menteri imigrasi Sarkozy, Eric Besson, meluncurkan sebuah perdebatan nasional ke dalam identitas nasional dalam sebuah upaya yang disengaja untuk menyatukan negara yang terpecah belah itu, para kritikus telah menuduh pemerintah mengejar garis provokatif yang berisiko memperburuk, dan bukan menyembuhkan, ketegangan sosial.
Namun banyak orang yang berpendapat bahwa jika Perancis akan menepati janjinya untuk menjadi penegak kebebasan dan hak asasi manusia, negara ini akan berbuat yang lebih baik untuk memperbaiki isu-isu besar yang dihadapi oleh kaum Muslim – diskriminasi, perencanaan urban, dan pengangguran – daripada terlibat dalam perdebatan teoretis mengenai tempat mereka di dalam negara Perancis. (rin/gd) www.suaramedia.com
