Islam masuk ke Filipina pada abad ke-13, 200 tahun sebelum Filipina berkenalan dengan agama Kristen. Pada tahun 1450-1515, Filipina memiliki dua kerajaan Islam, yaitu di Pulau Sulu dan di Pulau Mindanao. Mindanao, sebuah pulau kaya mineral di sebelah selatan Filipina, dipercaya sebagai tempat lahirnya Islam di Filipina. Filipina kemudian berkembang menjadi sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Saat ini, Filipina memiliki populasi sebesar 90 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 12 juta di antaranya adalah Muslim. Sekitar 5 juta penduduk Muslim Filipina bermukim di Mindanao.
MILF merupakan gerakan Islam terbesar di Filipina. Selama berdekade-dekade, MILF berupaya mendirikan sebuah negara merdeka di Mindanao. Pada 1960-an, sebuah konflik meletus antara MILF dan pemerintah Filipina. Sejak saat itu, lebih dari 120.000 orang tewas akibat konflik. Lebih dari 700.000 orang kehilangan tempat tinggal. Badan-badan pemberi bantuan menyebut apa yang terjadi di Filipina sebagai sebuah krisis kemanusiaan. Lebih dari 250.000 orang menetap di pusat-pusat evakuasi di berbagai lokasi di seluruh Mindanao.
Pada tahun 2008, pemerintah Filipina dan MILF mencapai kesepakatan damai. Namun, kesepakatan tersebut mengundang protes dari kelompok-kelompok Kristen. Akibatnya, Pengadilan Tinggi membekukan kesepakatan damai tersebut. Kekerasan pun muncul kembali, menodai upaya perdamaian yang telah ditempuh pemerintah selama sebelas tahun.
Pada minggu lalu, pemerintah Filipina mengadakan sebuah pembicaraan damai dengan MILF di Kuala Lumpur. Dalam pembicaraan tersebut, pemerintah menawari MILF suatu kekuasaan untuk mengumpulkan pajak dan sumber daya alam di bagian selatan Filipina. Pemerintah tidak perlu mengamandemen Konstitusi demi menandatangani perjanjian damai dengan MILF.
Kepada para wartawan di Manila, Abaya mengatakan, "Dalam otonomi terbatas, presiden menawarkan untuk berbagi kekuasaan.
Abaya berharap agar penawaran itu mampu menggerakkan MILF untuk menandatangani kesepakatan damai sebelum berlangsungnya pemilu presiden pada bulan Juni mendatang. Menurut Abaya, perundingan masih berjalan. "Ini masih merupakan rancangan awal," kata Abaya. "Dalam rancangan awal, Anda biasanya menawarkan posisi Anda dan kemudian berganti posisi tergantung pada apa yang dipikirkan oleh pihak lain."
Abaya mengatakan bahwa rancangan berfokus pada sarana yang dapat dijalankan dan proposal yang dapat diterima oleh parlemen. "Delapan puluh persen dari apa yang diusulkan MILF dapat disesuaikan dengan proposal dari panel pemerintah."
Pemerintah Filipina sedang menyiapkan kampanye konsultasi selama dua bulan, dimulai pada hari Kamis guna mendorong perundingan damai dengan MILF. "Hanya ada satu cara bagi perdamaian dan resolusi konflik dan hal itu adalah melalui pembicaraan atau negosiasi" kata Abaya. "Untuk dua bulanmendatang, kami akan mengorganisasi kampanye konsultasi yang massif dengan para pemilik kepentingan dari Luzon, Visayas dan Mindanao untuk membantu upaya perdamaian," kata Abaya.
Menanggapi tawaran dari pemerintah Filipina yang dikemukakan di Kuala Lumpur, MILF mengatakan pada akhir minggu lalu bahwa "tidak ada yang baru" dalam penawaran tersebut. MILF pun memutuskan untuk tidak melanjutkan putaran terakhir perundingan damai.
Walau demikian, MILF mengkonfirmasikan bahwa pembicaraan damai akan dituntaskan pada tanggal 18 Februari mendatang di Kuala Lumpur. Presiden Gloria Macapagal-Arroyo tidak menekan Abaya untuk mencapai kata damai dengan MILF sebelum masa pemerintahannya berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang.
Perundingan di Kuala Lumpur bukanlah satu-satunya upaya pemerintah dalam menangani masalah di Mindanao. Pada hari Kamis (28/01), Manila Standard Today melaporkan bahwa pemerintah Filipina meminta kepada parlemen untuk mulai mendiskusikan pemecahan daerah Muslim yang otonom di Mindanao.
"Saya akan mengupayakan agar Dewan Perwakilan seegra mulai mengerjakan amandemen terhadap Organic Act of the ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao) atau untuk membentuk undang-undang yang beanr-benar baru tentang Muslim Mindanao," kata juru bicara Gedung Kongres, Prospero Nograles, pada minggu lalu.
Pemerintah meminta Kongres untuk membuat dua undang-undang yang memecah Muslim Mindanao menjadi dua daerah. Undang-undang pertama menentukan bahwa wilayah Mindanao akan meluas hingga meliputi deas-desa di sekitarnya. Pada tahun 2001, desa-desa tersebut telah memutuskan untuk menjadi bagian dari Mindanao melalui sebuah plebisit. Undang-undang kedua menentukan bahwa Mindanao akan terbagi menjadi Mindanao barat laut dan Mindanao pusat. Pemecahan ini sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan MILF. (es/io/wb) www.suaramedia.com
- Operasi Cahaya Polisi Bosnia Menarget Desa Islam
- Muxlim Berhasil Sabet Penghargaan Kepresidenan Finlandia
- Beragam Kisah Keajaiban Islam Bagi Mualaf Belanda
- Terbukanya Pintu Masjid Luruskan Kesalahpahaman Spanyol
- NSC Salahkan Pendatang Dunia Ketiga Atas Syariah Inggris
