Eric Besson mengatakan bahwa ia menandatangani sebuah dekrit yang menolak aplikasi kewarganegaraan pria itu setelah terungkap bahwa ia memerintahkan istrinya untuk mengenakan burqa.
"Hal itu terungkap dalam penyelidikan dan proses wawancara bahwa orang ini telah meminta istrinya untuk mengenakan burqa, mengurangi kebebasan geraknya dengan wajah yang terlihat, dan menolak prinsip-prinsip sekulerisme dan kesetaraan antara pria dan wanita," ujar Besson.
Nama dan kewarganegaraan pria itu tidak dipublikasikan.
Keputusan itu diambil setelah sebuah laporan parlemen minggu lalu menyerukan untuk sebuah larangan pemakaian burqa di semua sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan transportasi umum.
Pemerintah Perancis telah meminta saran hukum sebelum menyusun undang-undang yang akan membuat pemakaian burqa atau cadar sebagai pelanggaran hukum di sebanyak mungkin area, ujar Perdana Menteri Francois Fillon.
Presiden Nicolas Sarkozy telah memproklamirkan bahwa burqa tidak diterima di Perancis yang sekuler dan mendukung undang-undang yang melarang pemakaiannya, namun menentang stigmatisasi terhadap kaum Muslim.
Menjadi rumah bagi minoritas Muslim terbesar di Eropa, Perancis telah memperdebatkan apakah akan melarang burqa yang dikenakan oleh 1.900 wanita Muslim di seluruh negeri, menurut angka kementerian dalam negeri.
Menteri Kehakiman Michelle Alliot-Marie bulan lalu mengatakan bahwa pria-pria Muslim yang meminta istrinya mengenakan burqa tidak boleh diberi kewarganegaraan Perancis.
Sebuah pengadilan Perancis menolak kewarganegaraan seorang wanita Maroko bercadar dengan alasan bahwa praktik Islamnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis.
Saat ini, Perancis juga sedang merumuskan sebuah hukum baru yang mengharuskan setiap wanita yang mengenakan burqa di tempat-tempat publik untuk membayar denda lebih dari 700 poundsterling.
Jumlah itu dapat dilipatgandakan bagi pria Muslim yang meminta istrinya atau perempuan lain dalam keluarganya untuk menutupi wajahnya.
Jean-Francois Cope, Ketua UMP dalam parlemen Perancis, telah mengatakan bahwa ia akan mengajukan rancangan undang-undang yang melarang pemakaian jilbab di tempat publik akhir tahun lalu, yang menurutnya adalah sebuah cara untuk mempertahankan Perancis dari ekstremisme.
Ia juga mengatakan bahwa undang-undang baru itu dimaksudkan untuk melindungi harga diri dan keamanan kaum wanita.
Ia telah siap mengajukan draft undang-undang itu ke Majelis Nasional setelah Sarkozy mengatakan bahwa jilbab tidak diterima karena mengintimidasi dan mengasingkan kaum non-Muslim, terutama di negara sekuler seperti Perancis.
"Kami menginginkan sebuah larangan di area publik," ujar Cope, menegaskan bahwa jilbab tidak akan diijinkan di bangunan-bangunan publik, atau di jalan-jalan Perancis, karena dianggap mendorong ekstremisme.
Cope mengatakan, "Mengenakan burqa akan dikenai denda sebesar 750 euro."
Ia mengatakan bahwa denda itu akan diterapkan ke semua orang di jalanan umum yang wajahnya sepenuhnya tertutup.
Sebuah penyelidikan parlemen ke dalam persoalan burqa dan cadar ini akan dipublikasikan rekomendasinya bulan depan.
Sementara itu, oposisi Sosialis telah menyatakan penentangannya terhadap hukum yang melarang burqa, meskipun selama ini mereka tidak menyetujui busana tersebut.
"Kami menentang pemakaian burqa, tapi kami juga tidak menghendaki adanya larangan secara hukum," ujar juru bicara Benoit Hamon.
"Kami sepenuhnya menentang burqa," ujarnya kepada sebuah radio Perancis. "Burqa adalah penjara bagi wanita dan tidak memiliki tempat di Republik Perancis. Namun hukum ad-hoc tidak akan memberikan efek yang diharapkan." (rin/abc) www.suaramedia.com
