Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

ANKARA (Berita SuaraMedia) – Satu tahun sebelum lulus menjadi seorang dokter, mahasiswi kedokteran Turki, Fatma Orgel menghadapi pilihan yang sulit: melepaskan jilbabnya atau mimpinya dalam karir kedokteran.

"Saya bisa tidak menyelesaikan studi saya, atau pergi ke negara lain untuk melanjutkan studi," ujar Orgel kepada Sydney Morning Herald, Sabtu (27/02).

Satu tahun sebelum Orgel lulus, Turki memberlakukan sebuah hukum di tahun 1999 yang melarang jilbab di dalam kampus.

Undang-undang itu membuat mahasiswi kedokteran itu terbelah antara aspirasinya menjadi seorang dokter dan jilbabnya, sebuah aturan berpakaian yang wajib ia kenakan.

"Ketika larangan itu diberlakukan, orangtua saya melihat mimpi mereka agar saya menjadi dokter mulai sirna," ujar Orgel, kini 35 tahun.

"Mereka memohon saya untuk melepaskan jilbab dan melanjutkan kuliah."

Namun, Orgel, yang tumbuh dalam sebuah keluarga tradisional dari seorang guru agama dan ibu rumah tangga di kota Antalya, tidak dapat berpikir untuk melepaskan jilbabnya.

Akhirnya, ia mengambil keputusan sulit pergi ke Hungaria untuk menyelesaikan pendidikan kedokterannya.

"Saya menolak," kenangnya.

"Pada akhirnya saya beruntung dan menemukan jalan untuk melanjutkan studi, namun kebanyakan orang tidak dapat melakukan ini."

Menyelesaikan studinya, Orgel kembali ke Turki dan tersandung larangan berjilbab di kantor-kantor pemerintah, membuatnya tidak memiliki pilihan kecuali meninggalkan negara itu dan pergi ke London untuk bekerja sebagai seorang dokter.

"Saya bekerja di sana selama 12 bulan dan bahkan lupa bahwa saya mengenakan jilbab," ujarnya.

"Tidak ada yang peduli. Saya harus terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya mengenakannya, meskipun saya bekerja di sebuah rumah sakit pemerintah yang cukup besar."

Jilbab telah lama menjadi isu pemecah di negara mayoritas Muslim namun sekuler, Turki.

Negara tersebut telah melarang jilbab di bangunan milik umum, universitas, sekolah, dan gedung pemerintah sesaat setelah kudeta militer tahun 1980.

Pada bulan Februari 2008, parlemen menyetujui untuk menolak larangan jilbab di kampus, namun keputusan itu kemudian ditolak oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan melanggar prinsip-prinsip sekuler negara.

Orgel mengatakan banyak kesalahpahaman terjadi di negara sekuler Turki tentang jilbab dan modernisasi.

"Bangsa Turki selalu melihat ke Barat, Eropa, dan meyakini bahwa melarang jilbab adalah satu langkah maju ke arah modernisasim," ujarnya.

Dokter Turki itu mengatakan bahwa larangan tersebut mendiskriminasi para wanita berjilbab yang ingin mematuhi ajaran Islam.

"Efek sebenarnya malah terbalik," ujar Orgel.

"Itu berarti wanita yang menaati Al-Quran dilarang menerima pendidikan universitas."

Larangan jilbab juga menghilangkan kesempatan bagi wanita Turki yang ingin melepaskan diri dari kelas sosial ekonomi rendah.

"Ketika Islam dilihat dari luar, banyak yang menganggap jilbab sebagai simbol penindasan, bahwa kami dipaksa untuk melakukan ini bertentangan dengan keinginan kami," ujarnya.

"Saya membuat keputusan untuk mengenakan jilbab ketika berusia 15 tahun. Ini menjadi bagian dari spiritualitas dan persepsi saya terhadap kehidupan."

Orgel kini menjadi anggota dewan eksekutif AKDER, organisasi HAM yang melawan diskriminasi terhadap wanita Muslim.

"Kenapa mengenakan jilbab tidak menjadi keputusan saya?" tanya dr. Orgel.

"Jika saya memutuskan untuk memakai jilbab, maka saya harus dapat mengenakannya. Kenapa saya tidak bisa bebas membuat keputusan sendiri?" (rin/io) www.suaramedia.com