Farhad Afshar, direktur Koordinasi Organisasi Islam di Swiss, mengatakan kepada surat kabar Sonntag bahwa ia sedang mempersiapkan sebuah kasus hukum mengenai kebebasan beragama.
Ia mengatakan bahwa menyusul penolakan Koniz baru-baru ini terhadap lahan pemakaman terpisah bagi kaum Muslim, sebuah keputusan hukum dibutuhkan agar "lain kali ketika seseorang mengatakan tidak untuk sebuah lahan pemakaman Islam mereka melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama."
Hukum Islam menyebutkan bahwa kaum Muslim tidak boleh dikuburkan bersama dengan mereka yang beragama lain, sesuatu yang telah memungkinkan di beberapa kota Swiss seperti Zurich, Bern, Basel, dan Jenewa.
Komunitas Muslim di Swiss membentuk 4.5% dari total populasi. Kebanyakan imigran Muslim datang dari bekas negara Yugoslavia dan Turki. Komunitas itu mencakup 100 warga negara.
Sementara itu, seorang politisi Swiss meminta maaf telah menyerukan sebuah larangan untuk pemakaman Yahudi dan Muslim dua hari setelah negara itu melakukan pemungutan suara yang melarang dibangunnya menara Masjid.
"Saya minta maaf, saya tidak bermaksud seperti itu," ujar Christopher Darbellay, ketua Partai Rakyat Demokrat Swiss, sebuah partai sentris dan anggota terkecil dari koalisi pemerintah.
"Ini adalah tentang prinsip bahwa kita semua berada dalam satu masyarakat Swiss yang sama," tambahnya.
Dalam seruannya untuk larangan tersebut, Darbellay mengatakan, "Saya tidak membayangkan bahwa ini adalah di negara ini, setiap agama atau aliran dapat memiliki sebuah pemakaman terpisah di setiap kota. Pengecualian semacam ini tidak dapat dilakukan. Prinsip negara ini mengharuskan seseorang untuk tidak membedakan berdasarkan asal maupun agama."
Darbellay juga menyerukan dilarangnya burka atau cadar yang dikenakan oleh para wanita Muslim.
Swiss memiliki sejarah panjang berusaha menjauhkan kebudayaan mereka dari pengaruh imigran Muslim dan Yahudi.
Pada tahun 1893, Swiss melarang praktik Shechitah, cara kosher menyembelih hewan, menyebutnya kejam karena hewan yang disembelih tidak dibius terlebih dahulu. Meskipun pemerintah menentang cara tersebut, sebuah kelompok yang disebut Komite Anti-Semit mengumpulkan lebih dari 83,000 tanda tangan untuk membawanya ke referendum.
Bahkan kini, kaum Yahudi dan Muslim harus mengimpor kosher dan daging halal mereka dari negara tetangga. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kelompok telah melangkah lebih jauh, berusaha melarang impor tersebut. Tahun 2003 misalnya, kelompok Perlindungan Hewan Swiss memulai kampanye untuk melarang impor kosher dan daging halal, namun gagal.
Enam negara Eropa lainnya bergabung dengan Swiss dalam melarang praktik tersebut, termasuk Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Estonia, dan Lituania. Uni Eropa mengakui cara penyembelihan semacam itu awal tahun ini dan menyatakan kosher dan daging halal dapat dijual di setiap negara, namun tidak sampai melegalkan praktik penyembelihannya di seluruh Uni Eropa.
Banyak xenofobia di Swiss yang tampaknya berakar dari keyakinan bahwa kaum imigran tidak akan berasimilasi ke dalam kebudayaan Swiss. Pada tahun 2006, aplikasi kewarganegaraan dari seorang wanita Turki dan guru agama ditolak karena ia tidak mau berintegrasi ke dalam masyarakat.
Kaum Muslim adalah kelompok yang paling cepat tumbuh di Eropa, memicu benturan budaya di seluruh benua. Di Perancis, misalnya, Presiden Nicolas Sarkozy ingin melarang burka dengan alasan hijab tersebut menindas kaum wanita. (rin/si/tpm) www.suaramedia.com
- 75% Daging Unggas Halal Menipu Muslim Inggris
- Masjid Nablus Jadi Korban Pembongkaran Pengadilan Israel
- Kelompok Bay People Cari Cara Tumbangkan Masjid Brooklyn
- Muslim Eropa Bersatu Dobrak Blokade Israel Di Gaza
- Film Iran Picu Perdebatan Atas Penggambaran Nabi Muhammad SAW
- Organisasi Konferensi Islam Turut Publikasikan Kartun Nabi Muhammad?
- Masjid Perancis Kembali Dibuka Setelah Ancaman Pembunuhan
- Pendanaan Inggris Atas Polisi Muslim Geramkan Pendukung Kristen
- Panggilan Adzan Kalahkan Kekuatan Israel Zionis
- Maroko Ambil Tindakan Keras Atas Misionaris Penarget Anak-Anak Muslim














