Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

QUEENSLAND, AUSTRALIA (Berita SuaraMedia) – Para khotib Islam ekstrimis harus dilarang masuk Australia, seorang Anggota Parlemen federal Australia mengatakan.

Michael Johnson, seorang anggota dewan independen, juga menyebut sebuah perdebatan terhadap pelarangan burqa.

Ia mengatakan bahwa Perdana Menteri Julia Gillard dan mantan bosnya, Pemimpin partai Oposisi Tony Abbott, harus menolak kepemimpinan Hizb ut-Tahrir, sebuah kelompok Islam global yang menginginkan Muslim Australia menolak demokrasi.

"Bergabung bersama dan menolak ekstrimisme dari gerakan global tersebut dan … menjamin bahwa tidak satupun dari khotib internasional tersebut menerima sebuah visa untuk melangkahkan kaki ke tanah Australia lagi," Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam menanggapi sebuah artikel pemberitaan The Australian yang mengabarkan bahwa pemimpin Hizb ut-Tahrir mendesak para peserta di sebuah konferensi di Sydney barat untuk bergabung dalam perjuangan sebuah negara Islam transnasional.

Pemimpin Hizb ut-Tahrir Inggris Burhan Hanif mengatakan kepada para partisipan di sebuah konferensi di Sydney barat bahwa demokrasi adalah "haram" (dilarang) hukumnya bagi para Muslim, yang ikatan politiknya seharusnya secara murni didasarkan pada hukum Islam.

Ia juga mengatakan bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam karena Al-Quran bersikeras bahwa Allah adalah pembuat undang-undang tunggal, dan keterlibatan politik Muslim tidak dapat didasarkan pada "konsep yang salah dan sekuler seperti demokrasi dan kebebasan."

Konferensi tersebut, yang mengikuti tema "Perjuangan untuk Islam di barat" adalah acara besar pertama yang diadakan oleh cabang Hizb ut-Tahrir yang pertama sejak sebuah seminar pada tahun 2007 yang bertepatan dengan panggilan pelarangan kelompok tersebut.

Johnson mengatakan warisan budaya Yudeo-Kristen memajukan penyertaan, keterbukaan dan transparansi.

"Hal ini tidak termasuk dalam budaya kita untuk mengecualikan, tidak pula hal yang menuju pada penindasan hak-hak wanita atas kesetaraan, keterbukaan dan partisipasi penuh dalam politik," ia mengatakan.

"Oleh karena itu, mari kita memiliki sebuah debat yang tak kenal takut dan menyeluruh tentang apakah para wanita seharusnya diijinkan untuk mengenakan penutup kepala sampai kaki niqab, atau burqa."

Pada Mei lalu, senator Liberal Cory Bernardi menyebut sebuah pelarangan pada pemakaian burqa, mendorong banyak kritik dari Perdana Menteri Victoria John Brumby.

Masih saja, komentar-komentar Johnson membuatnya berpotensi menjadi Queenslander yang paling vokal yang mengkritik sebuah kelompok minoritas sejak Pauline Hanson mengatakan pada pidato pertama parlementernya tahun 1996 bahwa Australia berada dalam bahaya karena "dibanjiri oleh orang-orang Asia." (ppt/dt/sm) www.suaramedia.com