Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

STOCKHOLM (Berita SuaraMedia) – Sebuah stasiun TV Swedia menolak untuk menayangkan iklan kampanye sebuah partai politik ekstrim kanan karena mengandung kebencian ras.

Iklan oleh Partai Demokrat Swedia memperlihatkan lomba antara seorang wanita tua dengan beberapa wanita berburqa mendorong kereta bayi dengan sebuah slogan yang menjanjikan untuk memelihara dana pensiun dengan mengorbankan imigrasi.

"Kami memutuskan untuk tidak menayangkannya," ujar Gunnar Gidefelt, direktur komunikasi untuk TV4.

Hukum kebebasan berekspresi Swedia melarang pesan yang mengandung kebencian berdasar ras dan agama, ujar Gidefelt. "Dalam kasus ini, kebencian terhadap agama," ujarnya.

Menurut survei tanggal 20 Agustus, satu bulan menjelang jajak pendapat, Demokrat Swedia meraih 3.6% suara, kurang dari batas minimum 4% untuk masuk parlemen.

Jika mereka bisa mencapai threshold untuk pertama kalinya, analis politik meyakini bahwa partai itu bisa berada dalam posisi yang kuat dengan dua blok utama harus berbagi suara.

"Semua kebijakan adalah tentang prioritas," ujar iklan itu memulai. Judul pertamanya berbunyi "anggaran negara". Ketika angkanya sampai pada jumlah tertentu, alarm berbunyi dan sebuah suara berkata,"Sekarang kau punya pilihan."

Pensiunan dan imigran (seperti yang dicap di dalam video) kemudian harus berlomba untuk memperoleh uang. Narator mengatakan bahwa pemilih bahwa "pada tanggal 19 September kau bisa menghentikan imigrasi atau menghentikan dana pensiun." Iklan itu diakhiri dengan sebuah slogan yang berjanji akan menjaga dana pensiun dengan mengurangi imigrasi.

Bulan Januari lalu, perdana menteri Swedia Fredrik Reinfeldt mengatakan dengan pasti bahwa dia menentang penerapan hukum yang akan melarang kaum wanita memakai burqa.

"Tidak, itu bukan sesuatu yang saya inginkan," ujarnya.

Klarifikasi itu muncul setelah sebuah perdebatan dengan ketua Demokrat Sosial, Mona Sahlin, di Radio Sveriges di mana keduanya menawarkan sudut pandang masing-masing tentang larangan burqa di Swedia.

Sebuah komisi parlemen di Perancis baru-baru ini menggunakan rancangan undang-undang transportasi dan bangunan umum untuk mengusulkan sebuah hukum yang akan melarang pemakaian burqa di tempat-tempat umum.

Selama perdebatan, Sahlin terang-terangan menolak ide usulan serupa di Swedia, sementara Reinfeldt mengekspresikan dirinya dengan lebih berhati-hati, yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang posisi sebenarnya sang perdana menteri dalam isu ini.

Tapi kemudian dia berusaha untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak akan mendukung hukum yang melarang burqa, yang menurutnya kontraproduktif.

"Legislasi tidak boleh menyebabkan kalangan wanita tertentu menjadi semakin terisolir dari masyarakat Swedia," ujarnya.

Juru bicara integrasi Partai Tengah, Annika Qarlsson, juga mengatakan bahwa partainya menentang larangan itu.

"Kami tidak mendukung pembuatan hukum untuk mengaturnya, itu seharusnya menjadi sebuah pilihan bebas. Itu hanya akan mengubah masalah yang jarang muncul menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sebenarnya. Namun, mungkin relevan untuk memiliki peraturan di beberapa tempat kerja tertentu untuk alasan profesional tapi itu bukan sesuatu yang harus diselesaikan melalui legislasi," ujarnya.

Reinfeldt menyoroti pentingnya sebuah perdebatan masyarakat luas untuk isu-isu di luar burqa.

"Terutama penting bagi gadis-gadis muda yang pindah ke sini atau lahir dari orangtua yang berasal dari negara lain, untuk mendengar dari para pembuat opini bahwa kita percaya pada konsep kebebasan kita dan itu juga termasuk mereka," ujarnya. (rin/f24/tl) www.suaramedia.com