Beberapa teks dari undang-undang tersebut:
"Hukum internasional juga dikenal sebagai hukum negara. Hukum tersebut berurusan dengan tingkah laku organisasi internasional dan negara merdeka, seperti negara, negara bagian dan suku. Hukum tersebut berurusan dengan hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum tersebut juga berurusan dengan beberapa hubungan mereka dengan orang-orang.
Hukum negara dibentuk oleh persetujuan umum dari negara beradab. Sumber-sumber hukum internasional juga termasuk kesepakatan internasional, begitu juga dengan perjanjian.
Hukum Syariah adalah hukum Islam. Hukum tersebut didasarkan pada dua sumber prinsip, Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad."
Pada Rabu (3/11) waktu setempat, bagaimanapun juga, Dewan Hubungan Amerika-Islam (Council on American-Islamic Relations – CAIR) mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk mengajukan sebuah tuntutan hukum melawan Oklahoma karena meloloskan amandemen tersebut, yang pihaknya menganggap tidak konstitusional. Dalam sebuah rilisan pers, CAIR mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan sebuah konferensi berita pada Kamis (4/11) waktu setempat untuk menarik perhatian kepada tindakan legalnya.
Muneer Awad, direktur eksekutif dari CAIR cabang Oklahoma, mengadakan sebuah konferensi berita di ibu kota negara bagian tersebut untuk membahas kekhawatirannya tentang undang-undang tersebut dan alasan untuk tuntutan hukumnya.
Ia mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak penting "karena bahkan mahasiswa hukum tingkat pertama tahu" bahwa jenis hukum lain tidak dapat menggantikan Konstitusi AS. Awad, 27, mengatakan bahwa beberapa hakim kemungkinan telah mempertimbangkan hukum Syariah, yang akarnya di dalam tradisi Islam, namun bahwa hukum tersebut tidak menentukan hasil dari sebuah kasus.
Ia mengatakan bahwa hakim juga mungkin mempertimbangkan hukum gereja Kristen atau hukum Yahudi di bawah prinsip yang sama.
Awad, seorang pengacara, mengatakan bahwa undang-undang yang disetujui pada Selasa tersebut dibawa kehadapan para pemilih sebagai sebuah taktik yang memecah belah yang telah meningkatkan ketegangan antara Muslim dan non-Muslim.
Cendikiwan konstitusional mengatakan bahwa cara hukum tersebut mengasingkan sebuah agama tertentu melanggar pembentukan pasal Amandemen Pertama dari Konstitusi AS, namun juga menunjukkan bahwa hukum Syariah belum pernah digunakan dalam keputusan pengadilan Oklahoma.
"Banyak dari kami yang mengerti bahwa hukum tersebut sedang menggaruk kepada kita pagi ini, tertawa sehingga kami tidak menangis," Rick Tepker dari Sekolah Hukum Universitas Oklahoma mengatakan kepada kantor berita CNN. "Saya ingin melihat para politisi Oklahoma menjelaskan apakah ini akan berarti bahwa pengadilan tidak dapat lagi mempertimbangkan 10 komandemen, bukankah itu adalah sebuah perintah dari budaya yang lain dan negara yang lain? Hasil dari ini bahwa hakim tidak akan mengetahui kapan dan bagaimana mereka memandang sumber hukum Amerika yang dulunya adalah hukum internasional di daerah tersebut.
CAIR berpendapat bahwa hukum tersebut dapat secara negatif berdampak pada kehidupan Mulism yang tinggal di Oklahoma dalam berbagai cara, dari yang berpotensi mengubah bagaimana makanan dilabeli sampai mereka diharuskan melepaskan jilbab untuk foto SIM. Dan lagi, CAIR mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak ada hubungannya dengan hukuman seperti perajaman, yang sering dihubungkan dengan hukum Islam.
"Undang-undang tersebut bukan tentang masalah yang memanas ini," rilisan pers CAIR menyatakan."Tidak ada orang yang pernah atau akan pernah mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukuman kriminal sering dihubungkan dengan Syariah. Jika para sponsor dari undang-undang tersebut berharap untuk melarang praktik-praktik tersebut, mereka bisa saja telah menawari bahasa tertentu. Mereka tidak. Meskipun demikian, mereka mengeksploitasi tumbuhnya sentimen anti-islam di masyarakay Amerika untuk membentuk citra setan Islam dan mengesampingkan komunitas Muslim Oklahoma."
Hukum Oklahoma diperjuangkan oleh Newt Gingrich, di antara yang lainnya, dan menerima hanya lebih dari 70 persen pemilihan pada Selasa waktu setempat tersebut. (ppt/aol) www.suaramedia.com
