Laporan independen tersebut menyalahkan Georgia karena telah memulai perang lima hari melawan Rusia. Namun ditambahkan pula bahwa kekuatan Militer Moskow terlalu berlebihan dan melanggar hukum internasional.
Laporan tersebut mengatakan bahwa kedua belah pihak telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
"Mesin pemutar" di kedua negara mulai bekerja pasca dipublikasikannya laporan tersebut, yang mengatakan bahwa Georgia telah memicu perang dengan sebuah serangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap wilayah Ossetia Selatan pada malam 7 Agustus, tahun lalu.
Dokumen setebal 1.000 halaman tersebut mengatakan bahwa respon militer Rusia telah melampaui batas kewajaran dan melanggar hukum internasional, namun penemuan tersebut secara khusus membuat gerah presiden pro-Barat, Mikheil Saakashvili.
Setelah Rusia menyambut laporan tersebut sebagai sebuah konfirmasi bahwa Georgialah yang memulai peperangan, pemerintah Georgia mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Komisi telah mengkonfirmasikan bahwa Rusia menginvasi Georgia sebelum Georgia mengambil langkah militer."
Di Georgia, dimana Saakashvili telah menghadapi berbulan-bulan protes dari golongan oposisi pada awal tahun ini, berbagai pemberitaan sore hari mengatakan bahwa laporan tersebut menimpakan kesalahan kepada Rusia.
"Tidak ada pemerintahan yang demokratis yang dapat selamat dari hal itu, ketika pasukan asing memasuki wilayahnya, maka negara yang bersangkutan dianggap telah gagal dalam mempertahankan para penduduknya," demikian bunyi pernyataan pemerintah.
"Georgia hanya melakukan apa yang normalnya akan dilakukan oleh negara demokratis lainnya, sebuah fakta yang tidak mungkin dibantah oleh pengamat manapun."
Komisi tersebut, yang dipimpin oleh diplomat Swiss, Heidi Tagliavani, mengatakan bahwa klaim Georgia atas sebuah invasi skala penuh tidak dapat dikonfirmasikan, namun komisi tersebut
menambahkan bahwa ada indikasi mengenai penyediaan pelatihan dan kelengkapan militer bagi kelompok-kelompok separatis oleh kubu Rusia sebelum perang kedua negara dimulai.
Komisi tersebut menyebutkan bahwa pecahnya perang hanyalah sebuah titik kulminasi setelah terjadi ketegangan b erkepanjangan , provokasi dan insiden antara kedua negara.
Pihak Georgia mengatakan bahwa data dalam laporan tersebut mengkonfirmasikan bahwa Rusia memang telah mempersiapkan peperangan tersebut sebelumnya.
Sekretaris Dewa Keamanan Nasional Georgia, Eka Tkeshelashvii, dalam sebuah telepon konferensi dengan para wartawan mengatakan bahwa Georgia hanya melakukan sebuah
"tindakan bela diri" ketika melancarkan serangan kepada Ossetia Selatan pada tanggal 7 Agustus lalu.
"Laporan itu menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Rusia telah melanggar hukum internasional, bahwa Rusia tidak memiliki pembenaran hukum untuk menginvasi Georgia dan terus melanggar
hukum internasional dengan menjajah wilayah Georgia dan mengklaim wilayah-wilayah milik Georgia," kata Tkeshelashvii.
"Saat itu, kami sudah berada dalam keadaan perang. Saya tidak melihat bahwa ada satupun perkataan Uni Eropa yang dapat mengubah persepsi tersebut, visi tersebut."
Pasukan Rusia merangsek masuk ke dalam Georgia, mengambil kendali dari jalan bebas hambatan utama di sebelah timur dan barat, pelabuhan laut Poti dan kota garnisun strategis Gori.
Rusia mengakui Ossetia Selatan dan wilayah pemberontak lainnya, Abkhazia, sebagai negara merdeka yang berdaulat.
Jet-jet tempur Rusia meledakkan pusat dan pangkalan militer. Lebih dari 100.000 warga sipil dari kedua kubu harus terusir pada puncak konflik tersebut. Sebagian diantaranya tidak dapat kembali ke kediaman mereka.
Konflik tersebut memundurkan harapan Rusia untuk dapat bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, dan semakin mengguncang kepercayaan terhadap jalur minyak dan gas yang berasal dari Rusia. (dn/rr/dm) www.suaramedia.com
