James Callaghan, Perdana Menteri Inggris kala itu, masih tetap bersikap hangat dan menunjukkan sikap bersahabat dengan Jenderal Zia ul Haq, yang rezimnya menggantung Bhutto dua tahun setelah kudeta tahun 1977.
Meski Callaghan memang sempat memperingatkan Zia agar tidak mengeksekusi Bhutto, dokumen-dokumen lain mengungkapkan bahwa para pejabat Inggris sebelumnya memandang hal tersebut sebagai sebuah urusan internal, dan untuk sementara, bahkan tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi.
Bhutto, pendiri Pakistan Peoples Party (Partai Rakyat Pakistan - PPP), mengakhiri hidupnya di tiang gantungan di penjara Rawalpindi pada tanggal 4 April 1979 atas tuduhan pembunuhan lawan politiknya.
Sejumlah pengamat mengecam proses persidangan mantan perdana menteri tersebut, mereka mengatakan bahwa persidangan tersebut tidak adil dan sengaja mengulur-ulur proses banding dari terdakwa.
Ketika Bhutto pertama kali dijatuhi vonis mati pada bulan Maret 1978, seorang diplomat senior Inggris di Islamabad menulis telegram ke London, mengabarkan bahwa bukan hukuman mati, namun hukuman seumur hidup yang "kemungkinan besar akan terjadi."
Sementara itu, para diplomat Departemen Luar Negeri tampaknya lebih meletakkan fokus pada kesepakatan dagang antara kedua negara, termasuk produksi bus dan traktor.
Callaghan tampak lebih khawatir dibandingkan dengan para pejabat, diatas sebuah dokumen yang berisi kesepakatan dagang, ia menulis: "Apa yang akan dilakukan Kantor Departemen Luar Negeri mengenai masalah Bhutto?" Menteri Luar Negeri (kala itu) David Owen kemudian bertemu dengan penasihat luar negeri Zia, Agha Shahi, dua hari setelah vonis mati dijatuhkan kepada Bhutto.
Owen mengatakan kepada Zia, "Ini adalah masalah internal pemerintah Pakistan, dan saya mengkhawatirkan dampaknya terhadap hubungan Pakistan – Inggris, mengingat reaksi publik terhadap banyak pihak yang mungkin merasa tersinggung," demikian bunyi memo yang dikirimkan ke Islamabad setelah itu.
Pada bulan April 1978, Zia mengirimkan surat dengan tulisan tangan bertinta hijau kepada Callaghan. Intinya menyatakan bahwa dirinya yakin bahwa hubungan Inggris dan Pakistan tidak akan terpengaruh, apapun yang terjadi pada Bhutto.
"Saya merasa yakin bahwa hubungan kita tetap abadi, dan persahabatan kedua negara akan mampu mengatasi tekanan pada saat-saat penuh penderitaan," tulis Zia.
Persahabatan tersebut terbukti ketika pada bulan September tahun itu, Calaghan mengirimkan ucapan selamat kepada Zia pasca Zia mengambil alih jabatan presiden Pakistan.
Namun, pada bulan Februari 1979, Inggris yakin bahwa proses eksekusi mati sudah semakin dekat, Callaghan mengirimkan telegram kepada Zia, mendesak agar Pakistan memberikan grasi kepada Bhutto.
Dalam telegram tersebut, Callaghan mengakui ada banyak kesulitan yang dihadapi Zia. "Anda mendapatkan simpati dan doa dari banyak rekan Anda di negara ini dan di belahan dunia lain."
Namun, Callaghan memperingatkan bahwa eksekusi mati Bhutto akan menjadi sebuah kejutan besar bagi banyak rekan Pakistan di Inggris.
"Sebagai seorang prajurit, saya tahu Anda akan mengingat pepatah lama yang mengatakan bahwa rumput tumbuh dengan cepat di medan perang, tapi tidak di tiang gantungan."
Pada bulan yang sama, Menteri Urusan Persemakmuran, Evan Luard, bertemu dengan putra Bhutto, Mir Murtazar Bhutto, yang meminta bantuan Inggris untuk mencegah eksekusi mati ayahnya.
Luard mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan Inggris, ia menambahkan bahwa melakukan "tekanan secara terang-terangan" justru akan menjadi hal yang kontra produktif, demikian ditunjukkan dalam catatan resmi.
"Kita harus menunggu dan berharap akan datang kabar baik dalam beberapa hari ke depan," tambahnya.
Sehari sebelum Bhutto dieksekusi mati, Callaghan mengontak Zia ketika pemimpin Pakistan tersebut mengeluarkan keputusan final mengenai nasib Bhutto.
"Menentukan hidup mati seorang manusia adalah sebuah beban berat terhadap pemerintahan, saya berdoa agar Anda diberikan kebijaksanaan dalam melakukan tugas," tulis Callaghan.
Namun ia menambahkan bahwa dirinya menulis surat tersebut dalam "semangat kebersamaan dan saling menghormati."
Dokumen tersebut dirilis oleh badan arsip nasional di London, sesuai dengan hukum yang memperbolehkan pengungkapan dokumen rahasia kepada publik setelah 30 tahun berlalu. (dn/dn) www.suaramedia.com
