Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

LONDON (Berita SuaraMedia) – Satu bulan lalu, ketika kapal patroli Israel mencegat bantuan Flotilla Free Gaza di perairan internasional dan menyerang para pekerja kemanusiaan, Angkatan Laut Kerajaan Inggris tidak terlihat melindungi nyawa 30an warga negara Inggris yang ada di kapal itu.

Kabinet Inggris menerima peringatan dini tentang ancaman Israel untuk menghentikan flotilla dengan berbagai cara. Yang dibutuhkan adalah intervensi tegas.

Di bulan Desember, Nick Clegg, wakil perdana menteri Inggris, menulis di kolom berita The Guardian:

"…Dan apa yang sudah dilakukan pemerintah Inggris dan masyarakat internasional untuk mencabut blokade? Tidak ada. Pernyataan-pernyataan keras dilontarkan secara berkala tapi sedikit tekanan nyata yang diaplikasikan. Ini adalah skandal bahwa masyarakat internasional hanya berpangku tangan dalam menghadapi krisis berkelanjutan ini."

"Memang, sensitivitas Timur Tengah telah menggentarkan pemerintah, terjebak di antara aksi saling tuduh kedua pihak. Memang, para diplomat sudah memperingatkan bahwa menekan Israel dan Mesir bisa memperumit proses perdamaian. Tapi tentunya konsekuensi tidak mencabut blokade jauh lebih serius."

Mengenai serangan Israel terhadap flotilla kemanusiaan, Clegg berkomentar, "Pemerintah sudah sangat jelas dalam ketidaksepakatannya dengan aksi Israel yang menimbulkan banyak korban jiwa itu. Kami telah menekankan perlunya penyelidikan independen yang menyeluruh, kredibel, dan tidak memihak ke dalam insiden tersebut. Kami juga telah menegaskan bahwa kami ingin melihat sebuah proses yang memastikan akuntabilitas penuh dan memerintahkan kepercayaan diri masyarakat internasional, termasuk partisipasi internasional.

"Pengumuman Israel tentang sebuah penyelidikan yang dikepalai mantan Hakim Mahkamah Agung Yaakov Tirkel adalah sebuah langkah maju yang penting. Kami menyambut penunjukan Lord Trimble sebagai pengamat internasional. Jelas sangat penting bahwa ini menjadi penyelidikan yang benar-benar independen dan menyeluruh yang bisa dihormati oleh masyarakat internasional."

"Peristiwa ini telah menarik perhatian dunia, tapi ia tidak boleh dilihat berdiri sendiri. Peristiwa ini muncul dari blokade Gaza yang menimbulkan kekhawatiran publik di Inggris dan di seluruh dunia. Pemerintah telah lama memandang bahwa pembatasan di Gaza harus dicabut, sebuah pandangan yang dikonfirmasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1860, yang menyerukan kiriman bantuan kemanusiaan berkelanjutan dan menyerukan pada negara-negara untuk meringankan situasi kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza."

"Akses tak terbatas penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan rakyat Gaza, tapi juga untuk memungkinkan rekonstruksi rumah dan lingkungan hidup. Perekonomian Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah bagian penting dari negara Palestina yang kita harap suatu hari nanti akan ada berdampingan dengan Israel dalam keadaan damai dan aman."

Percuma menyerukan pencabutan blokade. Pemerintah harus menghancurkannya dengan kapal-kapal perang "berlatih" di perairan sekitar. Janji Israel untuk melonggarkan blokade hanya di bibir saja. Barang-barang yang masuk dinaikkan 7-8% sementara ekspor masih tetap diblokir. Hanya sampai situlah pencapaian Barat.

Konteks untuk kejahatan Israel di laut bebas tentu saja keyakinan rezim rasis itu bahwa ia bisa bertindak dengan kekebalan. Negara Yahudi itu tidak pernah diadili untuk semua perbuatannya yang melanggar hukum berkat kegagalan masyarakat internasional, terutama Inggris yang diberi mandat untuk menegakkan hukum maritim dan internasional serta sejumlah resolusi PBB (tidak hanya resolusi 1860).

Resolusi 1860 Dewan Keamanan PBB menyerukan pembukaan titik penyeberangan dengan berkelanjutan atas dasar Kesepakatan tentang Pergerakan dan Akses tahun 2005. Masih belum ada tanda-tanda kepatuhan Israel. (rin/iw) www.suaramedia.com