Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

LONDON (Berita SuaraMedia) – Inggris kemarin merilis panduan baru untuk dinas rahasia dan militer mengenai cara penanganan tersangka teror. Hingga sekarang, panduan tersebut dirahasiakan, meski lebih dari 15 bulan lalu Gordon Brown berjanji akan memublikasikannya.

Dokumen itu menyebutkan: "Dalam keadaan apa pun, para agen Inggris dilarang melakukan hal-hal yang menjurus pada penyiksaan, perlakuan kejam, tidak berperikemanusiaan, merendahkan, atau hukuman (CIDT)."

Kemudian perhatian tertuju pada inti dokumen, apa yang akan terjadi jika ada risiko seorang tahanan yang penting bagi Inggris mendapat perlakukan kejam dari agen-agen luar negeri.

Dokumen itu menyebutkan, "Dalam keadaan yang, meski ada upaya meminimalkan risiko, tetap saja ada risiko serius terjadi penyiksaan di tangan pihak ketiga. Menurut anggapan kami hal itu tidak akan berlanjut.

"Dalam kasus perlakuan atau hukuman kerjam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan, peraturan ini akan mencakup tindakan yang luas, dan pertimbangan serta prinsip hukum yang berbeda bisa saja diterapkan, tergantung pada keadaan dan fakta yang ditemukan pada setiap kasus."

Para kritikus mengatakan pintu masih terbuka untuk CIDT, yang bisa diloloskan dengan persetujuan menteri.

Kelompok aktivis Reprieve mengatakan panduan tersebut bahkan memperbolehkan pada menteri menyetujui penyiksaan dalam kondisi tertentu. Kelompok itu menambahkan, "Hal ini ilegal dan tidak sejalan dengan Konvensi Antipenyiksaan."

Dokumen tersebut untuk pertama kalinya menuliskan apa saja isi CIDT. Termasuk penggunaan "Posisi stres, perampasan hak tidur, mengaburkan pandangan atau menutup kepala, penyiksaan fisik atau hukuman dengan menarik makanan, air, atau bantuan medis, perlakuan yang merendahkan (pelecehan seksual, keagamaan dan lain-lain), dan dengan sengaja menggunakan "putih" atau suara-suara lainnya."

Rincian teknik penyiksaan tersebut sama dengan yang mempermalukan pasukan sekutu di Irak, termasuk menutup kepala dan pelecehan seksual terhadap tahanan Abu Ghraib.

Yang jelas, CIDT – yang berpotensi menjurus pada penyiksaan jika terus diberlakukan atau dikombinasikan dengan perlakuan lain – adalah hal yang rumit, dan keputusan final ada di tangan para menteri.

Secara khusus, penggunaan penjara asing yang amat keras dianggap "dapat diterima, karena negara lain diperkirakan tidak akan membangun penjara semacam ini mendekati standar kita."

Sebelum seorang tersangka diinterogasi agen-agen asing, aparat keamanan harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pejabat senior jika ada risiko "standar-standar yang tidak dapat diterima."

Para personel senior kemudian berusaha mendapatkan jaminan yang bisa diandalkan dari pihak asing yang menyebutkan bahwa tidak akan ada perlakuan kasar.

Dokumen itu menyimpulkan, "Jika, meski sudah ada jaminan, para personel yakin ada risiko serius CIDT terhadap seorang tahanan, maka para menteri harus diberitahu."

Para menteri punya keleluasaan untuk bertindak sesuka hati mereka.

"Para agen yang melakukan interogasi harus menarik diri dari proses tersbut jika mereka menyadari atau menyaksikan apa pun yang membuat mereka yakin bahwa ada risiko serius penyiksaan."

Mereka juga harus memberitahukan keluhan kepada otoritas yang melakukan penahanan, kecuali jika mereka yakin bahwa melakukan hal itu justru akan mengakibatkan perlakuan yang tidak dapat diterima terhadap tahanan.

Dalam dokumen tersebut, aparat keamanan akan diharuskan mundur dari proses interogasi, bahkan jika mereka yakin seorang tersangka akan mengungkapkan rincian serangan terhadap Inggris. Yang mencurigakan, baris terakhir mengindikasikan bahwa mereka bisa menutup mulut.

"Jika para personel yakin bahwa jaminan itu dapat dipercaya, maka mereka diperkenankan melanjutkan interogasi."

Hukum perlindungan informasi rahasia yang diberikan kepada Inggris akan diungkap tahun depan, David Cameron mengungkapkannya dalam sebuah upaya memperbaiki hubungan dengan AS.

Para petinggi intelijen AS geram karena dokumen-dokumen mereka mengenai cara perlakuan tersangka Binyam Mohamed dipublikasikan pengadilan Inggris, katanya.

Para menteri dari Partai Buruh membantah bahwa pengungkapan data intelijen AS mengenai kasus Mohamed telah merusak "Bagian paling penting dalam hubungan spesial (AS-Inggris)," seperti kata sejarawan Profesor Christopher Andrew.

Namun sang perdana menteri kemudian mengatakan kepada parlemen. "Hal ini telah mempertegang kerja sama  kita yang terlama dan terpenting di dunia, khususnya dengan Amerika."

Namun, Shami Chakrabarti, dari kelompok HAM Liberty, mengatakan: "Upaya apa pun untuk mengecualikan intelijen dari jangkauan pengawasan hukum sama sajua upaya membuat dinas rahasia tidak terjamah aturan hukum." (dn/dm) www.suaramedia.com