Raed Fattouh, seorang petugas perbatasan dari Palestina, mengatakan bahwa 97 hingga 101 truk pengangkut barang-barang komersial dan bantuan kemanusiaan akan dikirim melalui perbatasan Kerem Shalom. Sementara itu, terminal Nahal Oz akan dibuka untuk pengiriman bahan bakar, termasuk gas untuk memasak dan diesel industri yang digunakan untuk mengoperasikan satu-satunya pembangkit tenaga listrik Gaza.
Fattouh menambahkan bahwa perbatasan Karni, yang dulu merupakan pintu masuk utama untuk mengirim barang-barang, akan ditutup.
Keputusan tersebut nampaknya terkait sebuah laporan terbaru dari PBB yang menggambarkan dampak kemanusiaan yang menyedihkan dari blokade Israel selama dua tahun atas semua pintu perbatasan ke Jalur Gaza.
Dirilis tanggal 23 Agustus oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) di Yerusalem, laporan itu memaparkan secara rinci menurunnya daya hidup, ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, energi, air dan sanitasi di Gaza dengan cepat.
"Blokade itu telah mengurung 1.5 juta orang di dalam wilayah terpadat di dunia, memicu munculnya krisis kemanusiaan berkepanjangan dengan konsekuensi yang negatif," ujar laporan tersebut.
Menyusul pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada bulan Juni 2007, Israel menutup semua penyeberangan perbatasan Gaza, dan menerapkan larangan ekspor maupun impor serta larangan bepergian ke dan dari Gaza.
Serangan militer selama 23 hari di Gaza, yang berakhir pada 18 Januari 2009, serta konflik internal antara Fatah dan Hamas, semakin memperparah penderitaan penduduk.
Pihak Israel sendiri keberatan dengan penggunaan kata-kata blokade dan mengatakan bahwa kebijakan mereka adalah untuk memastikan masyarakat Gaza menerima bantuan kemanusiaan.
"Kami telah menerapkan sanksi terhadap Jalur Gaza, blokade adalah istilah yang tidak tepat karena setiap hari beberapa truk masuk ke Gaza dan pipa yang mengalirkan gas serta air ke Jalur Gaza dari Israel juga dibuka," ujar Mark Regev, juru bicara kantor perdana menteri Israel.
Pengacara Sharhabeel al-Zaeem, konsultan hukum di Gaza untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UN agency for Palestinian refugees - UNRWA), mengatakan semua sanksi umumnya "disetujui dan diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB" dan bahwa sebuah "blokade adalah ketika satu entitas menutup perbatasan entitas lain. Ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum internasional."
Menurut OCHA, Karni, penyeberangan terbesar dan terlengkap antara Israel dan Gaza telah ditutup sejak Juni 2007, dengan perkecualian ban pengangkut yang hanya mengirim biji-bijian.
Dari keempat penyeberangan utama gaza lainnya, Kerem Shalom dibuka enam hari dalam seminggu untuk pergerakan terbatas barang-barang yang telah lolos pemeriksaan, perbatasan Rafah dengan Mesir dibuka pada saat-saat tertentu, Nahal Oz dibuka lima hari dalam seminggu untuk jenis-jenis bahan bakar tertentu, dan Erez dibuka enam hari dalam seminggu bagi sukarelawan-sukarelawan internasional dan bantuan kemanusiaan serta medis.
"Kurangnya barang-barang impor penting, termasuk bahan bangunan, ditambah dengan larangan ekspor, telah mematikan aktivitas ekonomi di sektor swasta dan berujung pada hilangnya 120.000 lapangan kerja," ujar laporan tersebut, menambahkan bahwa 75% dari populasi Gaza kekurangan makan karena tingginya harga bahan makanan, kemiskinan, dan penghancuran wilayah-wilayah pertanian.
Prosedur inspeksi yang bertele-tele di perbatasan juga menunda masuknya banyak barang-barang vital dan membuat beberapa di antaranya akhirnya harus dibuang. Laporan OCHA mengatakan saat ini diperkirakan ada sekitar 1.700 kontainer barang-barang impor yang ditahan ruang-ruang penyimpanan di Tepi Barat dan Israel, mengakibatkan kerugian sebesar $10 juta.
Menurut Regev, syarat pemerintah Israel untuk mengangkat sanksi itu adalah pembebasan tentara Israel yang disandera; penghentian tembakan sporadis roket-roket dari Gaza ke Israel; dan penerimaan Hamas atas tiga prinsip: menghentikan kekerasan, mengakui Israel, dan menghormati perjanjian perdamaian yang ada.
"Rezim di Gaza terjebak dalam sebuah teologi ekstremis dan telah menyatakan perang terhadap Israel," ujar Regev. Pemerintah Israel tidak melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah Hamas, tambahnya.
Mahmoud Zahar, salah satu pemimpin senior hamas, mengatakan, "Pemerintah Hamas di Gaza telah menghentikan semua tembakan roket ke Israel sejak Januari 2009." (rin/mm) dikutip Oleh www.suaramedia.com
