Berbicara di gedung perusahaan Ajawi di kota Nablus, Tepi Barat, ia bersikukuh bahwa "Kementerian Ekonomi akan bekerja keras membuka sektor swasta untuk investasi."
"Kementerian hanya ingin melihat produk-produk Arab dan Islam di pasar Palestina dan produk Palestina di pasar Arab dan Islam," ujarnya, menambahkan bahwa ia telah memberikan arahan untuk mengimplementasikan beberapa resolusi dari Konferensi Investasi Palestina yang digelar di Nablus dan Bethlehem tahun 2008.
Namun, menteri tetap berkeras agar Otoritas Palestina memberikan sanksi tegas pada siapapun yang berurusan dengan produk-produk dari pemukiman ilegal.
Sehari sebelumnya, kementerian mengumumkan sebuah katalog barang-barang yang disita oleh kantor bea cukai di seluruh Tepi Barat.
Dari Hebron, 25 ton jus disita dari sebuah gudang. Produk itu ditujukan untuk Gaza namun tidak memperoleh ijin dan kadaluarsa di tempat penyimpanan. Retailer lokal membeli barang-barangyang sudah kadaluarsa untuk dijual di Tepi Barat.
Dari pemukiman ilegal Israel di Burkan, 240 kunci pintu yang dijual ke pemasok bangunan Palestina juga disita, juga lebih dari 20 ton kertas dari pemukiman yang sama. Kertas yang digunakan oleh pabrik popok itu ditemukan dalam jumlah banyak di Nablus, Qalqiliya, dan Hebron.
Petugas bea dan cukai Ghaleb Dewan mengatakan bahwa penyitaan produk-produk itu, baik kadaluarsa maupun tidak, adalah sesuai dengan keputusan Dewan Legislatif Palestina tahun 2005 untuk mncegah produk-produk buatan pemukiman dijual di pasar Palestina.
"Palestina memiliki kewajiban untuk mencegah produk-produk pemukiman memberikan keuntungan pada koloni ilegal Israel, " ujar Dewan, menambahkan bahwa bahkan Uni Eropa pun memboikot barang-barang dari pemukiman.
Pada hari Rabu lalu Libdeh juga berjanji akan mengadili siapapun yang terlibat dengan produk pemukiman atas tuduhan pengkhianat.
"Mereka yang menjual produk-produk itu akan menerima stigma pengkhianat," ujar Libdeh kepada tokoh-tokoh dari sektor swasta dan publik di kantor kementerian di Ramallah.
Menteri mengatakan bahwa prioritas utama salah satu organ kementerian, Komite Nasional Palestina untuk Mengorganisasi Pasar Domestik, adalah untuk menegakkan boikot atas produk pemukiman.
"Kami berkomitmen untuk membantu komite ini mengorganisir perekonomian domestik dan meletakkan pondasi bagi produk nasional yang secra bertahap akan menggantikan produk asing di pasar lokal," ujar Abu Libdeh.
Siapapun yang ketahuan berurusan dengan produk-produk itu akan ditahan dan produknya akan dihancurkan.
Sebanyak 500.000 Yahudi Israel tinggal di pemukiman yang dibangun di atas tanah Palestina di Tepi Barat. Beberapa dari pemukiman itu memiliki pabrik, pertanian dan bahkan kebun anggur. Para aktivis yang mempromosikan boikot barang-barang Israel seringkali mentarget produk-produk pemukiman.
Abu Libdeh baru-baru ini dilantik menjadi menteri ekonomi menggantikan Bassem Khoury. Khoury mengundurkan diri awal bulan ini. (rin/mn) www.suaramedia.com
