Dalam sebuah pernyataan pers di koran Palestina, Hammad menambahkan bahwa keputusan unilateral untuk mengadakan pemilu di Tepi Barat adalah sebuah upaya bagi Abbas untuk memecah belah rakyat Palestina.
"Kami di Gaza tidak menerima hal itu samasekali terutama karena kami adalah pemerintah yang dipilih secara sah dan kami tidak akan menggelar pemilu baru kecuali ada rekonsiliasi dan konsensus nasional dari semua faksi," menteri dalam negeri menekankan.
Ia mengatakan bahwa semua orang yang berusaha untuk berpartisipasi dalam pemilu ilegal ini melalui berbagai cara, seperti telepon atau internet, akan ditangkap dan diadili.
Dalam konteks lain, menteri dalam negeri membantah adanya tahanan politik yang berafiliasi dengan Fatah di penjara Gaza, mengatakan bahwa di sana hanya ada segelintir warga yang melakukan tindak kejahatan dan aksi spionase dan akan segera dibawa ke pengadilan.
Salah satu pelajaran paling penting yang dapat diandalkan dari mengamati politik internal Palestina adalah perluya selalu mengharapkan sesuatu yang tak terduga. Peristiwa-peristiwa penting memiliki kecenderungan untuk tidak terjadi sesuai rencana. Itu jugalah yang terjadi ketika Mahmoud Abbas tiba-tiba menyerukan dilangsungkannya pemilihan presiden dan parlemen baru pada tanggal 24 Januari.
Kurang dari tiga minggu lalu, Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit mengumumkan bahwa Hamas dan Fatah akan menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi di Kairo pada tanggal 26 Oktober. Mesir, sebagai mediator yang membantu pencapaian kesepakatan berencana untuk mengundang perwakilan AS, Rusia, dan Uni Eropa untuk kesempatan bersejarah ini.
Tanggal tersebut berlalu tanpa ada kesepakatan yang ditandatangani. Bahkan, beberapa minggu setelah pengumuman rekonsiliasi, hubungan antara Hamas dan Fatah memburuk.
Para pengamat telah memperingatkan bahwa kesepakatan itu memiliki kemungkinan besar untuk gagal, karena tidak satu pun dari kedua pihak yang menginginkannya. "Kedua pihak sebenarnya berusaha menghancurkan perjanjian itu," ujar Khaled Abu Toameh, penulis Israel-Arab, memperingatkan.
Hanya beberapa hari menjelang tanggal penandatanganan dan dengan rencana persatuan nasional yang masih berlangsung, Abu Toameh mengatakan bahkan jika kesepakatan itu tercapai, baik Fatah maupun Hamas pada akhirnya akan gagal mengimplementasikan.
Saat itu terjadi, Fatah dengan enggan menandatangani rekonsiliasi yang diajukan oleh Mesir. Mereka menolaknya tanpa menginjakkan kaki di Kairo sama sekali. Draft perjanjian disusun di Ramallah dan dikirim melalui mesin faks. Ini tentu jauh dari acara penandatanganan besar seperti yang dibayangkan oleh menteri Mesir. Namun itu masih lebih baik daripada Hamas yang akhirnya memutuskan untuk tidak tanda tangan.
Kedua pihak benar-benar membenci satu sama lain. Selama bertahun-tahun sejak Fatah dikeluarkan olari Jalur Gaza, kedua pihak telah saling menghina kepemimpinan masing-masing dan melakukan segala yang mereka bisa untuk melemahkan rivalnya.
Meski demikian, Fatah, yang mengontrol Tepi Barat di bawah pengarahan Abbas, dan Hamas dengan kepemimpinannya yang terpisah di Damaskus dan Gaza, masih tetap berada di bawah tekanan besar untuk memperkecil perbedaan mereka.
Publik Palestina dan para pemimpin Arab merasa musak dengan perpecahan internal antara kedua faksi kepemimpinan saat Palestina menghadapi persoalan yang darurat. Rakyat Palestina menempatkan kurangnya persatuan nasional sebagai kekhawatiran utama mereka, dengan jumlah mayoritas yang menginginkan rekonsiliasi. Baik mereka maupun negara-negara Arab tahu bahwa kesempatan untuk meraih keberhasilan dalam negosiasi dengan Israel hilang dengan ketidakhadiran satu pun entitas yang mewakili Palestina.
Mesir telah memberikan tekanan kuat untuk terwujudnya sebuah kesepakatan. Kairo tentu ingin melihat perkembangan dalam situasi kritis di Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Mereka juga ingin Hamas, sempalan dari kelompok Persaudaraan Muslim (Muslim Brotherhood) Mesir, melepaskan kontrol atas jalur Gaza.
Selain Mesir, yang juga ingin menyatukan kedua pihak tersebut adalah Arab Saudi. Raja Abdullah mempertaruhkan reputasinya ketika ia membawa Fatah dan Hamas ke Mekkah di tahun 2007 dan menengahi sebuah perjanjian. Setelah banyak bernegosiasi, kesepakatan itu akhirnya gagal, disusul dengan apa yang dapat disebut sebagai perang saudara di Gaza.
Perspektif Hamas dan Fatah sendiri lebih rumit. Keduanya akan kehilangan sisa-sisa legitimasi demokratis mereka. Hamas memenangkan pemilihan parlemen dan mandat pemerintahan selama empat tahun di bulan Januari 2006. Abbas memenangkan pemilihan presiden satu tahun sebelumnya. Keduanya berdebat tentang kapan tepatnya akhir jabatan mereka.
Meski demikian, baik Fatah maupun Hamas memperoleh keuntungan dari status quo mereka sekarang, dengan mana setiap kelompok mengontrol wilayah yang cukup luas. Pemilu baru di Gaza maupun Tepi Barat, di satu sisi, dapat mengancam kontrol Hamas atas Gaza, atau membuat Fatah mengalami kembali mengalami kekalahan dari Hamas seperti di tahun 2006.
Keputusan Hamas untuk mendukung kesepakatan Mesir dan seruan Abbas untuk pemilu baru, keduanya muncul di saat-saat pergolakan. Rakyat Palestina marah terhadap Abbas setelah Otoritas Palestina setuju mengenai penundaan dalam pertimbangan Dewan HAM PBB terhadap laporan Goldstone. (rin/pi/wp) www.suaramedia.com
