Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

BEIRUT (Berita SuaraMedia) - Lima bulan setelah pemilihan umum yang disebut-sebut sebagai contoh langka demokrasi Timur Tengah, politisi Libanon telah mengumumkan sebuah Kabinet persatuan nasional dengan kehadiran oposisi yang kuat yang dipimpin oleh Hizbullah.

Perdana Menteri, Saad Hariri, menyatakan pada hari Senin: "Akhirnya, kabinet persatuan nasional lahir." Pada bulan Juni dia memimpin koalisi pro-Barat untuk kemenangan pemilu, namun partai-partai itu telah terkunci dalam kebuntuan atas pembentukan pemerintah.

Kompromi yang ada menawarkan hak veto yang efektif kepada oposisi, yang dipimpin oleh kelompok Islam Hizbullah, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Barat terutama AS.

Kehadiran sepuluh menteri oposisi dalam Kabinet yang tediri dari 30 orang itu telah menimbulkan kecemasan di Israel tentang pengaruh Hizbullah. Ada spekulasi bahwa partai yang didukung Iran tersebut dapat mempengaruhi kebijakan Libanon jika pembicaraan antara Teheran dan Barat rusak.

Mayoritas koalisi memiliki 15 kursi dan oposisi, dengan dua anggota parlemen Hizbullah dan delapan dari sekutu-sekutunya, menjadikan total sepuluh, sebuah jumlah yang hampir cukup yang diperlukan untuk memveto keputusan pemerintah.

Hizbullah menduduki posisi Menteri Pertanian dan Menteri Negara untuk Pembangunan Administratif, dipimpin oleh Hussein Haji Hassan dan Mohammad Fneish.

Namun, blok independen mendapatkan lima kursi dengan satu anggota, Adnan Hussein, yang dikenal bersimpati kepada kebijakan oposisi.

Penundaan dalam pembentukan pemerintah mendorong Hariri, putra mantan pemimpin sebelumnya yang terbunuh, Rafiq Hariri, untuk turun sementara pada bulan September, dengan mengatakan: "Kami melakukan berbagai putaran konsultasi dan selalu berakhir tanpa hasil." Amal Saad-Ghorayeb , ahli politik, mengatakan: "Saya pikir Hizbullah mampu melenturkan otot-ototnya ... Jelas jika di lapangan, Hizbullah adalah kekuatan yang sangat tangguh. "

Hariri menekankan bahwa kabinet baru harus mencerminkan konsensus dan membentuk dasar bagi kerjasama dan kemitraan sejati untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Libanon daripada berubah menjadi sebuah "meja pertengkaran" di mana bertukar tuduhan dan menghalangi peran lembaga-lembaga konstitusional.

"Saya percaya bahwa Kabinet baru ini akan menghadapi tantangan yang akan datang dan menjadi sebuah gerbang untuk keselamatan rakyat Libanon dari masa-masa kekacauan, emigrasi dan krisis," tambah Hariri.

Perdana Menteri juga menekankan bahwa pemerintah baru akan meluncurkan proyek-proyek pembangunan serta reformasi kelembagaan untuk mengakhiri korupsi dan menyelesaikan masalah kenaikan hutang publik.

Di Israel, di mana militernya terpukul keras oleh Hizbullah pada tahun 2006, berita ini akan diterima dengan ragu-ragu. "Tanggapannya adalah kekhawatiran pada meningkatnya pengaruh Hizbullah yang mungkin menyebabkan lebih banyak kebijakan yang merugikan Israel," Javedanfar Meir, seorang analis di Tel Aviv, berkata.

Minggu lalu, pihak berwenang Israel menyita lebih dari 500 ton senjata dari sebuah kapal. Mereka bilang kapal itu menempuh perjalanan dari Iran ke Suriah, dan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk dikirim ke Hizbullah.

Kepala staf tentara Israel, Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, mengatakan bahwa roket milisi telah mampu menjangkau Tel Aviv dan Yerusalem. "Ketenangn palsu saat ini berlangsung di perbatasan selatan dan utara Israel, di mana musuh mempersiapkan konfrontasi baru," katanya.

Dia mengatakan bahwa mungkin ada konsekuensi di Libanon jika negosiasi Iran pada program nuklir rusak.

Mayoritas dan partai-partai oposisi di Libanon itu didukung oleh pemerintah Saudi dan Syiriah, dan setiap perpecahan didalam  hubungan negara-negara bisa menimbulkan kerusuhan.

Nadim Shehadi, seorang associate Fellow di London think-tank Chatham House, mengatakan bahwa masuknya dua anggota parlemen Hizbullah di Kabinet tidak membuat kelompok tersebut lebih mungkin untuk bertindak secara sepihak. Sistem politik Libanon masih berkembang setelah bertahun-tahun krisis dan kompromi yang dibuat untuk oposisi berasal dari fobia Libanon akan konfrontasi.

Kabinet dijadwalkan mengadakan pertemuan pertama pada hari Selasa di Istana Baabda untuk membentuk sebuah komite untuk menyusun rancangan pernyataan kebijakan Kabinet. (iw/to/ds) www.suaramedia.com