WCC menyatakan bahwa ekspansi pemukiman Israel dapat menghancurkan peluang terciptanya perdamaian," demikian dilaporkan oleh AFP.
Pada hari Rabu, Israel mengumumkan bahwa pihaknya akan membangun 900 unit rumah baru di Yerusalem timur, yang dijajah negara Zionis tersebut sejak tahun 1967.
Dengan mengekspresikan kekecewaan besar, Sekjen WCC, Samuel Kobia mengatakan bahwa dewan utama dari gereja-gereja Kristen dan Ortodoks tersebut mengecam Israel. "Kami mengecam keras keputusan Israel untuk melakukan ekspansi terhadap pemukiman ilegal Gilo, karena kami percaya bahwa keputusan ini akan merusak upaya-upaya untuk memulai kembali proses negosiasi perdamaian."
"Jika pemukiman terus diperluas dan dikembangkan, maka hal tersebut akan semakin mempersulit ptoses negosiasi dan mungkin menghancurkan peluang terwujudnya perdamaian," kata Kobia.
Keputusan pemerintah Israel telah mengejutkan dan mencemaskan banyak kalangan dalam komunitas internasional. Hal tersebut tampak dari reaksi yang ditunjukkan di seluruh dunia. Keputusan untuk mengembangkan pemukiman tersebut adalah hal yang melanggar hukum internasional, seperti halnya banyak hal yang telah dilakukan Israel sebelumnya.
"Menurut pendapat kami, pemerintah Israel bisa memilih untuk bertindak sejalan dengan hukum internasional atau terus melanggar hak-hak para tetangganya yang hidup di Palestina, menghancurkan rumah-rumah mereka, mengacuhkan pendapat internasional dan menerima konsekuensinya dalam bentuk rusaknya hubungan."
"Selain ilegal, pemukiman Yahudi jelas merusak konsep hidup berdampingan dengan negara Palestina."
WCC mewadahi 348 buah gereka Protestan, Ortodoks, dan Anglikan, yang mewakili sekitar 560 juta umat Kristiani di 110 negara.
Sekretaris Jenderal WCC, Pendeta Samuel Kobia menyerukan kepada seluruh organisasi yang terkait dengan dewan tersebut untuk mengambil tindakan untuk membalikkan keputusan pemerintah Israel dan program pemukiman yang dilakukannya.
"WCC menyerukan kepada seluruh gereja anggota, organisasi kependetaan, dan semua pihak untuk bertindak, bergerak dan memobilisasi para anggotanya serta anggota masyarakat lainnya untuk membalikkan keputusan pemerintah Israel dan program pemukiman Yahudinya," kata Kobia.
Sebelumnya, Israel mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan rencana untuk memperluas distrik Yahudi hingga ke wilayah Yerusalem, sebuah wilayah ibukota Palestina yang telah berusaha direbut Israel sejak tahun 1967, hal tersebut tampaknya akan lebih memperumit upaya pemerintah Obama untuk menghidupkan kembali proses perundingan damai.
Hal tersebut menimbulkan reaksi keras dari Gedung Putih, yang telah menyatakan bahwa menghidupkan kembali pembicaraan damai menjadi prioritas kebijakan utama mereka. Robert Gibbs, humas Gedung Putih, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintah AS "mengkhawatirkan" hal tersebut dan meminta kedua belah pihak untuk menghindari tindakan-tindakan sepihak yang dapat merusah proses negosiasi.
Pemerintahan Obama pada awalnya bersikeras pada pembekuan penuh pemukiman Israel, akan tetapi belakangan, pemerintahan Obama menyetujui keinginan Israel untuk mengekang proses konstruksi, bukan membekukan pemukiman. Hal ini membuat Presiden Palestina berada dalam posisi sulit.
Gilo dibangun di atas wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel pada perang tahun 1967. Segala bentuk ekspansi pemukiman adalah hal yang ilegal.
Karena larangan Israel, rakyat Palestina seringkali tidak mampu membangun rumah di atas tanah mereka sendiri.
Pemukiman berjumlah 900 unit rumah tersebut terletak di Gilo, sebuah kawasan di selatan Yerusalem yang hedsak dijadikan Israel sebagai sebuah lingkungan pemukiman kota. Sebaliknya, oleh Palestina dan masyarakat internasional, pemukiman tersebut dianggap melanggar hukum internasional. Israel mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah Yerusalem, setelah mencaplok wilayah tersebut dalam perang tahun 1967. (dn/pv/ok) www.suaramedia.com
