Pada hari Senin (14/12), The Times menghklaim bahwa pihaknya telah memperoleh dokumen rahasia intelijen yang menunjukkan bahwa Iran tengah menguji sebuah komponen akhir dari senjata nuklir.
Times mengklaim bahwa dokumen tersebut menunjukkan proyek nuklir militer Iran. Dimana di dalamnya, ada rencana empat tahun untuk menguji coba sebuah pembangkit neutron, komponen bom nuklir yang dapat memicu lahirnya ledakan.
The Times mengatakan bahwa dokumen tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Farsi. Kebenaran dokumen tersebut telah diverifikasi oleh dua orang yang mahir berbicara dalam bahasa Farsi.
Menanggapi pemberitaan The Times tersebut, seorang pejabat pemerintahan Israel mengatakan, "Israel merasa amat khawatir dengan program nuklir Iran, serta berbagai tujuan nyata yang mungkin saja ada di belakangnya."
Mehman-Parast membantah laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa laporan tersebut tidak berdasar, ia menambahkan, "Negara-negara yang berbeda mengeluarkan berbagai pernyataan untuk menempatkan Iran dalam tekanan politik dan psikologis."
"Pernyataan-pernyataan tersebut tidak perlu diperhatikan," tambahnya.
Iran, sebuah negara yang menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), mengatakan bahwa program nuklirnya murni ditujukan untuk menghasilkan energi nuklir. Iran juga menyerukan penghapusan senjata pemusnah massal dari muka bumi.
Akan tetapi, Barat menuding Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang terus memonitor aktivitas Iran, mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk memperkuat tudingan-tudingan Barat. Namun, IAEA meminta Iran untuk meningkatkan kerjasama agar tidak ada lagi sikap ambigu.
Dalam sebuah draf pernyataan yang disampaikan pada hari Jumat lalu, para pemimpin Uni Eropa memperingatkan bahwa Uni Eropa akan mendukung Dewan Keamanan PBB dan memutuskan penjatuhan sanksi jika Iran dianggap tidak mampu memberikan "tanggapan jelas" terhadap tuntutan Barat berkenaan dengan aktivitas nuklir negara tersebut.
Pernyataan tersebut dilontarkan kala AS, Inggris, dan Perancis menyerukan adanya penjatuhan sanksi tambahan terhadap Iran.
Ketiga negara tersebut selama ini getol menekan Iran agar bersedia menerima isi kesepakatan yang didukung oleh PBB. Kesepakatan tersebut pertama kali diajukan oleh pemerintah AS. Dalam kesepakatan tersebut, Iran diharuskan untuk mengirimkan uraniumnya yang telah diperkaya dalam tingkat rendah ke luar negeri untuk diolah menjadi bahan bakar nuklir guna menggerakkan reaktor Teheran yang memproduksi isotop medis.
Namun, Iran menginginkan adanya jaminan nyata, karena sejumlah negara Barat sebelumnya tidak mampu memenuhi komitmen nuklir mereka terhadap Teheran.
Program nuklir Iran pertama kali diluncurkan pada tahun 1950an dengan bantuan AS. Program terseb ut merupakan bagian dari program Atoms for Peace (energi atom untuk perdamaian).
Setelah revolusi tahun 1979, yang menggulingkan penguasa yang didukung AS, Mohammad Reza Pahlavi, perusahaan-perusahaan Barat yang mengerjakan program nuklir Iran menolak untuk menyelesaikan kewajiban mereka, meski telah menerima bayaran penuh. (dn/pv/to) www.suaramedia.com
