Laporan berita tersebut, yang tampaknya disebutkan oleh sebuah negara anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), bocor ketika AS dan para sekutunya mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap kepemimpinan Iran.
Rangkuman dokumen intelijen setebal dua lembar tersebut menjabarkan bahwa kesepakatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu beberapa pekan, dan Teheran bersedia membayar $450 juta untuk melakukan pengapalan.
"Harganya tinggi karena kerahasiaan dari kesepakatan tersebut, ditambah dengan komitmen Iran untuk tetap merahasiakan elemen-elemen pendukung materi tersebut," demikian bunyi rangkuman tersebut.
Seorang pejabat dari negara yang mengemukakan laporan tersebut mengatakan kepada Asociated Press bahwa ada sejumlah staf pemerintahan yang bertindak sendiri tanpa sepengetahuan pemerintah Kazakhstan.
Belum ada tanggapan resmi mengenai dugaan tersebut dari para pejabat Kazakhstan atau Iran.
Bijih uranium murni, atau disebut uranium oksida dan dikenal juga dengan sebutan "kue kuning", dapat diproses menjadi gas uranium, yang kemudian diproses kembali dengan cara diputar dan diputar lagi untuk diperkaya dalam derajat tertentu.
Uranium yang diperkaya dalam tingkat rendah dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nuklir. Jika diperkaya lagi, maka uranium tersebut dapat dipergunakan sebagai senjata nuklir.
Mengenai bocornya laporan intelijen, Ian Kelly, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan, "Proses transfer kue kuning uranium kepada Iran jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap sanksi Dewan Keamanan PBB."
"Kami telah bertemu dengan banyak rekanan non proliferasi senjata nuklir internasional dan membahas mengenai upaya Iran untuk mendapatkan pasokan uranium baru dalam beberapa tahun terakhir," katanya.
Iran telah dijatuhi sejumlah sanksi PBB karena dianggap gagal memenuhi tuntutan PBB untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya yang kontroversial.
Di bawah sanksi tersebut, Iran dilarang keras untuk mengimpor materi, perlengkapan, dan teknologi yang dapat memberikan kontribusi terhadap aktivitas pengayaan uranium Iran.
AS dan para sekutunya mengatakan bahwa Iran berupaya mempergunakan program tersebut untuk membangun senjata nuklir, namun Teheran menyanggah dan menyatakan bahwa program tersebut hanya sebuah program energi nuklir sipil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Iran mengabaikan tenggat waktu akhir tahun untuk menerima kesepakatan yang memungkinkan uranium kadar rendah untuk dikirimkan ke luar negeri dan diproses lebih lanjut untuk menjadi bahan bakar penggerak reaktor nuklirnya.
AS dan para sekutunya di Dewan Keamanan PBB dilaporkan tengah mempertimbangkan penjatuhan serangkaian sanksi baru yang akan membidik para pemimpin Iran dan Garda Revolusi Iran, karena kekhawatiran bahwa batasan-batasan baru tidak akan mendapatkan dukungan internasional.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ian Kelly, mengatakan bahwa pemerintah AS ingin memastikan bahwa undang-undang yang dimunculkan akan menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan presiden.
IAEA meyakini bahwa program pengayaan nuklir Iran telah dibangun dari 600 ton Uranium Oksida yang diimpor dari Afrika Selatan pada tahun 1970an, sebagai bagian dari rencana para pemimpin pra-revolusi Iran untuk membangun jaringan reaktor nuklir.
Kazakhstan merupakan satu di antara tiga negara produsen uranium terbanyak di dunia, Kazakhstan mampu menghasilkan 8.500 ton uranium tahun lalu.
Sebaliknya, Iran hanya dapat memproduksi 20 ton uranium per tahunnya, jumlah yang bahkan terlalu sedikit untuk menggerakkan satu reaktor besar, apalagi menggerakkan serangkaian reaktor yang hendak dibangun Iran. (dn/aj) www.suaramedia.com
