Menurut harian ekonomi Kiklest Hebrew, perusahaan-perusahaan Israel mengimpor gas alam dari Mesir dalam delapan kesepakatan yang hingga saat ini bernilai $10 miliar, harian tersebut mencatat bahwa kesepakatan terakhir ditandatangani oleh perusahaan Mesir, EMG, dengan Mekta im Wagon dari Israel.
Kesepakatan itu membuat perusahaan tersebut menjadi penyuplai gas tunggal kepada perusahaan Volkswagen, yang beroperasi dalam bidang kimia dan menjalin kesepakatan yang bernilai $50 juta per tahun.
Surat kabar tersebut mengungkapkan perpanjangan kontrak antara perusahaan Mesir, Egyptian Mediterranean Gas (EMG), dengan pengusaha Yahudi, Yossi Maiman, untuk menandatangani kesepakatan lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan energi di Israel, termasuk perusahaan swasta penghasil energi listrik yang kemudian ditukarkan dengan gas alam Mesir.
Perusahaan-perusahaan Israel yang masuk dalam daftar pengimpor gas alam Mesir adalah sebagai berikut: General Electric Company, Inc., Nesher, Dourad, Energy Ashdod, Solad Energy Company, Haifa Chemicals, dan Mekta im Volkswagen.
Para tokoh oposisi dan aktivis politik Mesir mengecam kesepakatan penjualan gas alam (LNG) kepada Israel dalam harga yang murah.
"Gas Mesir dijual ke Israel dengan harga yang berada di bawah rata-rata internasional," kata Ibrahim Yosri, mantan kepala urusan hukum dan perjanjian di Kementerian Luar Negeri Mesir, kepada IPS.
"Kesepakatan ini membuktikan bahwa rezim penguasa (Mesir) tidak menggubris opini publik dan tetap bersikeras untuk menghilangkan hak masyarakat Mesir terhadap aset-aset nasional."
Pada tanggal 28 Juli lalu, Mesir secara resmi menyetujui penjualan LNG sebanyak 12,5 milar dan 16 milar meter kubik per tahunnya kepada Israel dalam jangka waktu antara 17 dan 22 tahun. Konsorsium gabungan Mesir –Israel, Egyptian Mediterranean Gas, yang berbasis di Kairo memasok gas kepada Dorad Energy dengan nilai yang dikabarkan berada di antara $2,1 milar dan $3,3 milar.
Mengingat apa yang dilakukan oleh Israel, khususnya yang berkaitan dengan rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat terjajah, kesepakatan tersebut juga memicu kontroversi politik.
"Mendukung negara yang memerangi Islam dan Muslim dan menjajah tanah Palestina jelas merupakan sebuah hal yang terlarang," kata Nasr Farid Wassil, mantan Mufti Agung Mesir. "Segala bentuk hubungan ekonomi dengan Israel harus diputuskan."
Meski tidak populer, kesepakatan semacam itu bukan yang pertama kali terjadi, dalam kesepakatan energi sebelumnya, Mesir mengekspor LNG ke Israel sejak bulan Mei tahun lalu. Gas alam dipanen dari ladang gas di sebelah utara Semenanjung Sinai. Gas tersebut kemudian dikirimkan melalui pipa bawah laut dari kota tepi pantai Al-Arish menuju kota pelabuhan Ashkelon di Israel.
Kesepakatan pertama, yang ditandatangani pada tahun 2005 lalu, memungkinkan EMG untuk menjual 1,7 milar kubik meter LNG per tahunnya kepada perusahaan-perusahaan listrik Israel selama 15 tahun. Nominal penjualan gas tidak diungkapkan kepada publik, hal tersebut semakin memicu lahirnya berbagai spekulasi dari para kritikus yang menyatakan bahwa gas alam Mesir dijual kepada Israel dengan harga murah.
Mesir adalah satu dari sedikit negara-negara Arab, selain Yordania dan Mauritania, yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Akan tetapi, kerjasama bilateral dengan Israel dihambat dengan banyaknya ketidaksetujuan terhadap berbagai "kebijakan" Israel.
Dalam beberapa tahun terakhir, opini publik menjadi semakin keras menentang Israel – yang memproklamirkan diri sendiri sebagai "negara Yahudi" – menyusul blokade Israel terhadap Jalur Gaza, yang juga memiliki perbatasan sepanjang 14 kilometer dengan Mesir. Publik Mesir merasa geram dengan pembantaian tiga minggu yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza pada Desember 2008 hingga Januari 2009, yang menewaskan lebih dari 1.500 orang penduduk Palestina dan melukai 5.000 orang lainnya.
Sebuah kampanye populer diluncurkan pada musim panas lalu untuk menentang segala bentuk kesepakatan ekspor LNG.
"Gas alam Mesir adalah milik rakyat Mesir, bukan milik pemerintah," Kata Mohammed Anwar Al-Sadat, mantan anggota parlemen dan juru bicara kampanye populer menentang ekspor gas, kepada IPS pada waktu itu. "Jika mereka (pemerintah Mesir) memang ingin menjualnya, setidaknya mereka harus menjualnya sesuai dengan harga di pasaran internasional."
Pembentukan komite populer tersebut disertai dengan tuntutan hukum yang dilayangkan oleh Yosri dan sejumlah aktivis politik dengan tujuan untuk menentang ekspor gas ke Israel.
"Seluruh studi yang dilakukan, oleh lembaga pemerintah dan swasta, menunjukkan hasil yang serupa, bahwa Mesir amat membutuhkan sumber energi untuk perkembangan masa depannya sendiri," kata Yosri. "Selain itu, harga jual yang dipasang terlalu rendah." (dn/im/ip) www.suaramedia.com
